RADAR BENGKULU - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu, Muhammad Arief Barata menegaskan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam paparan terkait pagu APBN KPPN Bengkulu tahun anggaran 2024, yang mencakup Belanja Negara dan Transfer ke Daerah dengan total pagu sebesar Rp 9,28 triliun.
Pagu APBN ini mencakupi wilayah tugas KPPN Bengkuku, yakni Kota Bengkulu, Bengkuku Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Arief Barata menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini dibagi ke dalam dua kategori utama. Yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Kedua kategori ini memiliki peran penting dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Serukan Penolakan Larangan Jilbab Bagi Paskibraka Putri
BACA JUGA:Duet Dani-Sukatno Maju di Pilwakot Bengkulu Dapat Dukungan PKB dan PKS
Belanja Pemerintah Pusat, Prioritas pada Kesejahteraan dan Infrastruktur
Belanja Pemerintah Pusat di Bengkulu mencakup beberapa komponen utama. Yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial. Dari total pagu APBN, Belanja Pemerintah Pusat mendapat alokasi sebesar Rp 4,36 triliun.
“Belanja Pegawai menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi sebesar Rp 1,33 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bengkulu,” jelas Arief Barata.
Selain itu, Belanja Barang yang mencapai Rp 2,16 triliun akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan program-program layanan publik yang esensial.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Berikan Penghargaan Bintang Mahaputera kepada Sultan B Najamuddin
BACA JUGA:Pertamina Beberkan Penyebab Antrean BBM di SPBU Kepada Gubernur Rohidin
Arief Barata juga menekankan pentingnya Belanja Modal yang mencapai Rp867,05 miliar.
"Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mempercepat mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Selain itu, alokasi untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 11,80 miliar akan digunakan untuk mendukung program-program bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.