RADAR BENGKULU — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu semakin gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran informasi bohong atau hoax di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi politik yang kondusif dan mencegah terjadinya disinformasi yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan.
Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, menekankan pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi penyebaran hoak. “Kita berikan pemahaman kepada mereka bagaimana memantapkan kewaspadaan nasional secara umum dalam rangka persiapan kita menyongsong Pilkada, terutama dalam hal pencegahan hoaks-hoaks yang beredar,” ujar Jaduliwan pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Untuk mengatasi ancaman hoaks, Kesbangpol Bengkulu telah menginisiasi berbagai kegiatan sosialisasi yang melibatkan akademisi, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat di Kota Bengkulu. Acara sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta tentang bahaya dan dampak negatif dari penyebaran hoaks, serta cara mengenali dan menghindari informasi yang tidak benar.
“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya dari Kesbangpol dalam berpartisipasi dalam mengatasi hoaks. Kalau hoaks ini membuat situasi tidak kondusif, kita atasi salah satunya dengan sosialisasi,” imbuh Jaduliwan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan terus dilaksanakan secara rutin hingga mendekati hari pelaksanaan Pilkada. Selain sosialisasi, Kesbangpol juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan nasional dan kewaspadaan terhadap ancaman disinformasi.
Melalui koordinasi, informasi, dan edukasi (KIE), Kesbangpol berupaya membekali masyarakat dengan pengetahuan yang cukup untuk dapat menyaring informasi secara kritis.
“Jadi, kita lakukan kegiatan-kegiatan preventif melalui koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penguatan referensi. Dan titik fokusnya jelang Pilkada, karena kita ingin Bengkulu seperti Pemilu sebelumnya yang berjalan lancar,” ujar Jaduliwan.
Langkah ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya keresahan di masyarakat yang bisa ditimbulkan oleh berita-berita palsu. Selain itu, dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan sumber informasi lainnya.
Di era digital saat ini, penyebaran informasi semakin cepat dan mudah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama menjelang momen politik seperti Pilkada.
Hoak yang tersebar melalui media sosial dan platform online lainnya dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.
Jaduliwan menyadari tantangan ini dan menyatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, untuk menangkal penyebaran informasi palsu.
“Kerjasama dengan media sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Kesbangpol Bengkulu juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Seperti kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memantau dan menangani penyebaran hoak selama masa Pilkada.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai.
“Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memantau penyebaran hoaks dan mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan informasi yang tidak benar.”