RADAR BENGKULU - Dari sekitar 50 pengusaha kelapa sawit yang terdata di Provinsi Bengkulu, hanya 12 pengusaha yang saat ini tergabung dalam Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, usai menghadiri pelantikan pengurus GAPKI Cabang III Bengkulu periode 2024-2029 pada Rabu, 3 Juli 2024.
"Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kita selaku pemerintah daerah mengajak semua perusahaan dan pengusaha kelapa sawit di Provinsi Bengkulu untuk bergabung dengan GAPKI," ujar Rohidin.
Koordinasi dan Efisiensi Melalui GAPKI
Menurut Rohidin, keanggotaan dalam GAPKI sangat penting untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dan pengusaha sawit. Itu terutama dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
"Dengan satu pintu koordinasi, penetapan harga TBS bisa lebih terkontrol dan adil. Selain itu, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan melalui inovasi dan penerapan teknologi yang tepat."
Dalam acara pelantikan tersebut, Rohidin didampingi oleh Ketua Umum GAPKI Pusat, Eddy Martono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha sawit dalam menghadapi tantangan daya saing usaha yang semakin ketat.
- Peningkatan Produktivitas dan Ekonomi
Gubernur Rohidin juga menyoroti peran strategis industri kelapa sawit di Bengkulu sebagai komoditas utama yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
"Industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kita mendorong agar GAPKI dapat bersinergi dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat," jelas Rohidin.
Namun, ia juga mengakui bahwa manfaat keberadaan GAPKI belum dirasakan secara optimal oleh para pengusaha kelapa sawit di Bengkulu. "Ini menjadi saran bagi pengurus yang baru ke depannya, agar manfaat GAPKI bisa lebih dirasakan oleh semua pihak yang terlibat," tegasnya.
GAPKI dan Pemda Sinergi untuk Harga TBS
Sementara itu, Ketua GAPKI terpilih Cabang III Bengkulu periode 2024-2029, Wiwin K., menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menggalang kekuatan dan kekompakan bersama elemen masyarakat dalam penetapan harga TBS. "Bengkulu mungkin bukan penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, tapi komoditas sawit disini adalah komoditas utama. Oleh karena itu, penetapan harga yang adil sangat penting," ujar Wiwin.
Wiwin berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara stakeholder dan pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi kelapa sawit dan penetapan harga TBS. "Kami juga mengajak perusahaan atau pengusaha kelapa sawit di Bengkulu untuk bergabung dalam GAPKI," tambahnya.
Kelapa sawit di Bengkulu merupakan salah satu komoditas utama yang mendukung perekonomian daerah. Dengan bergabungnya lebih banyak pengusaha dalam GAPKI, diharapkan efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
GAPKI sendiri merupakan organisasi yang berperan dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Dengan adanya GAPKI, diharapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengusaha kelapa sawit dapat diselesaikan secara kolektif, serta memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.