Menurut Koen Rachmanto, pabrik rokok ini akan memproduksi rokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan rokok ilegal.
"Kami berharap, dengan adanya pabrik ini, masyarakat Bengkulu akan lebih memilih untuk membeli rokok legal," kata Koen.
Penindakan Pelanggaran Kepabeanan, KPPBC-TMC Bengkulu juga melaporkan keberhasilan dalam penindakan pelanggaran kepabeanan selama tahun 2023 dengan total nilai mencapai Rp 2,7 miliar. Dalam upaya mengatasi peredaran ilegal, selama tahun tersebut, mereka berhasil mengamankan 1,9 juta batang rokok tanpa pita cukai, 165 liter minuman keras (MMEA), dan 1.000 butir narkotika melalui berbagai operasi.
Selain itu, KPPBC telah mengeluarkan 220 surat bukti penindakan (SBP) terkait pelanggaran kepabeanan. Beberapa diantaranya telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, sementara 208 kasus lainnya menyebabkan barang menjadi milik negara (BMN).
Surat bukti penindakan ini berkaitan dengan pelanggaran. Seperti pengamanan rokok tanpa pita cukai, penindakan terhadap minuman keras ilegal, dan upaya menanggulangi peredaran narkotika di wilayah tersebut.
BACA JUGA:Ragam Permasalahan BUMDes di Mukomuko Hasil Pemeriksaan Inspektorat
BACA JUGA:Ragam Permasalahan BUMDes di Mukomuko Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Keberlanjutan Pabrik Rokok
Keberadaan pabrik rokok pertama di Bengkulu ini merupakan sebuah langkah positif dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal di Provinsi Bengkulu. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pabrik ini, perlu dilakukan berbagai upaya. Seperti:
Melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli rokok legal. Menjaga harga rokok legal agar tetap terjangkau. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.
"Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pabrik rokok pertama di Bengkulu ini dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan peredaran rokok ilegal di Provinsi Bengkulu," tuturnya (wij)