Ketidakpuasan terhadap keterlambatan pembayaran DBH bukan hanya datang dari Kabupaten Kepahiang. Beberapa kabupaten/kota lain di Bengkulu dilaporkan juga mengalami kesulitan anggaran akibat masalah yang sama. Tekanan dari daerah semakin kuat, menuntut Pemprov Bengkulu untuk segera bertindak.
Dalam situasi ini, pemerintah provinsi harus menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Penundaan yang terus berlarut-larut, menurut Edwar, hanya akan menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Edwar berharap agar pemerintah provinsi dapat mendengarkan aspirasi daerah dan segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan pembayaran DBH. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan.
"Jangan sampai masalah ini menjadi buruk bagi hubungan antara pemerintah provinsi dan daerah. Kami berharap pemerintah provinsi segera menyelesaikan pembayaran ini agar pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana," pungkasnya.