Ini Perkembangan Penataan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Provinsi Bengkulu

RADARBENGKULU.bacakoran.co – Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menjelaskan perkembangan penataan lanjutan kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS).

Menurutnya saat ini memasuki tahap penyelesaian Detail Engineering Design (DED) atau dokumen desain teknis bangunan. DED ini mencakup gambar teknis kawasan, spesifikasi teknis dan umum, serta volume dan biaya penataan.

Penyelesaian DED ini dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) I Perencanaan Penataan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Provinsi Bengkulu yang diadakan pada Jumat, 7 Juni 2024 di Veranda Hotel Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta.

"Saya akan bahas dan finalisasi di Kementerian PUPR. Kita akan finalisasi DED-nya dan anggarannya juga sudah tersedia," ujar Gubernur Rohidin 

Gubernur Rohidin menjelaskan bahwa penataan kawasan DDTS bertujuan menjadikannya sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya lokal. 

BACA JUGA:PJ Bupati Benteng Berharap Kafilah Bisa Mengharumkan Nama Benteng Diajang MTQ Provinsi

BACA JUGA:Desain sporty dan Fitur Canggih, Astra Honda Resmi Rilis All New Honda Beat Series Terbaru Dengan Harga Segini

"Kita ingin memastikan kawasan DDTS ini menjadi wisata alam berbasis wisata lokal. Dengan adat lembak, tokoh-tokoh lembak, dan narasi-narasi yang mencerminkan ritual budaya di sekitar danau dendam itu dapat diakomodir," ungkapnya.

Penataan tahap pertama kawasan DDTS telah dimulai sejak tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pembebasan lahan yang menelan anggaran sekitar Rp 30 miliar. Pada tahun 2023, dilakukan pemindahan jalan elevated dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar, sehingga total APBD Provinsi Bengkulu yang telah digunakan mencapai sekitar Rp 115 miliar.

 

Untuk tahap kedua, penataan kawasan DDTS akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meskipun demikian, Pemprov Bengkulu tetap mendorong agar penataan kawasan dan bangunan di DDTS mempertahankan unsur budaya dan adat lokal.

 

 "Sebelumnya ada ahli sosiologi budaya dari UI yang berkonsultasi dengan BMA. Kami minta agar dibuat storytelling dan simbol-simbol yang menggambarkan budaya setempat, termasuk suku lembak, Rejang, dan Serawai," tutur Gubernur Rohidin.