Ini yang Dilakukan Pemda BS Untuk Menangani Kemiskinan Serta Stunting

RADAR BENGKULU, MANNA - Program nasional terkait penanganan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM), yang mana dari kondisi ekonomi yang masih rendah masih banyak terindikasi anak- anak yang kurang gizi yang menyebabkan terjadi Stunting.

Tentunya dua hal yang sangat urgen yang harus segera ditangani untuk itu Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan melakukan berbagai macam upaya salah satunya melakukan suatu rapat sinkronisasi dan validasi terkait program atau kegiataan pada Rencana Kerja (Renja) yang mana Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Renstra yang ada di Perangkat Daerah untuk tahun 2025.

Sekda Bengkulu Selatan Sukarni Dunip,M.Si menyampaikan bahwa kedua hal ini beririsan erat antara kondisi ekonomi dan kondisi SDM yang dihasilkan,dalam efektivitas penganan kedepan sangat diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara OPD yang mana nanti sasaran yang dilakukan oleh setiap OPD tepat serta mengefesienkan anggaran agar yang dilakukan tidak dilakukan oleh OPD lainnya walaupun itu berada ditusinya.

"Sehingga apa yang kita kerjakan dan dilakukan bisa seefektif menyasar kedua hal tersebut,pembiayaannya bagaimana targetnya, bagaimana semuanya jelas sehingga terkoordinasi dengan baik. Nantinya seluruh OPD bisa bersatu untuk menuntaskan semuanya dengan tim yang sudah dibentuk melalui Pemerintah Pusat. Sehingga hasilnya jelas dan nyata dengan apa yang sudah kita lakukan,"papar Sukarni.

BACA JUGA:Ingin Dapat Sertifikasi? Ini yang Harus Dilakukan Guru

BACA JUGA:Ini Jumlah Pelamar Setiap Formasi Seleksi PPPK Bengkulu Selatan

Untuk mencapai itu semua, koordinasi inilah yang diperlukan ditingkat perangkat daerah. Siapa berbuat apa, sasaran dimana,orang miskinnya siapa semua harus jelas dan terukur, sehingga nanti apa yang dilakukan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan harapan tidak berjalan masing - masing antar perangkat daerah tersebut.

Diantara perangkat daerah ada OPD yang sensitif ada pula OPD pendukung yang disebut spesifik, semua itu harus sejalan dan tidak boleh berjalan sendiri - sendiri karena terkait anggaran juga hal itu sangat mempengaruhi. Seperti halnya Dinas Perkim yang bisa menyediakan Rumah Layak Huni (RLH), PUPR juga bisa membantu sanitasinya, serta Dinas Ketahanan Pangan bisa mengajari untuk masyarakat mendapatkan kebutuhan yang bergizi dan selanjutnya.

"Dengan efektif dan tepat sasaran,semoga angka kemiskinan dan angka Stunting bisa berubah,kalau tidak tepat sasaran bagiamana semuanya bisa. Selama ini mungkin kita masih abai akan hal itu, mulai saat ini sinkronisasi dan validasi semua program yang ada di perangkat daerah sehingga menuju sasaran yang sama,sehingga akan ada perubahan angka indikator yang mau dicapai,"pungkas Sukarni.