Pengesahan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu Diupayakan Sebelum Pelantikan Presiden Baru

 "Secepatnya akan kami selesaikan. Target kami, paling lambat, awal November 2024,” jelasnya.

Hingga saat ini, empat partai politik telah mengusulkan nama-nama calon untuk mengisi posisi pimpinan definitif DPRD Provinsi Bengkulu. Golkar, yang mengantongi 10 kursi di parlemen, menunjuk Sumardi sebagai Ketua DPRD. Kemudian, PAN dengan enam kursi mengusulkan Suprisman sebagai Wakil Ketua I, PDI Perjuangan dengan enam kursi menunjuk Sonti Baskara sebagai Wakil Ketua II, dan Gerindra dengan jumlah kursi yang sama mengajukan Agus Riyadi sebagai Wakil Ketua III.

Samsu Amanah menegaskan bahwa peran dirinya sebagai pimpinan sementara adalah memastikan transisi ini berjalan lancar hingga pelantikan pimpinan definitif. Selain itu, ia juga bertugas menyelesaikan pembahasan kode etik dan tata tertib yang akan menjadi pedoman bagi para pimpinan definitif dalam menjalankan tugas. "Tugas saya sebagai pimpinan sementara adalah mengawal proses ini hingga dilantiknya pimpinan definitif dan memastikan kode etik serta tata tertib selesai dibahas," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD berharap bahwa kepemimpinan baru ini akan membawa semangat baru dalam membangun daerah. Keberadaan tata tertib dan kode etik diharapkan tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga sebagai pengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh para wakil rakyat.

BACA JUGA:Pimpinan KPK Alexander Marwata Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

BACA JUGA:Bulog Bengkulu Salurkan 18 Ribu Ton Beras SPHP untuk Stabilkan Harga

Dengan adanya kode etik dan tata tertib, diharapkan setiap anggota DPRD dapat menjaga integritas serta menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

"Kami optimistis, DPRD yang baru ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bengkulu. Aturan ini penting untuk menghindari berbagai tindakan yang bertentangan dengan etika publik," kata Samsu.