KPU Sudah Terima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Gubernur Bengkulu 2024

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 03 Oct 2024 - 20:38

Dana Kampanye Calon Gubernur Bengkulu 2024-RADAR BENGKULU-

kpu sudah terima laporan awal dana kampanye calon gubernur bengkulu 2024                            radar bengkulu  - komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu baru-baru ini menerima laporan awal dana kampanye (ladk) dari dua pasangan calon (paslon) yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur (pilgub) bengkulu 2024. pasangan rohidin mersyah-meriani dan helmi hasan-mian telah menyerahkan laporan mereka secara resmi, yang menyoroti penggunaan dana kampanye pada tahap awal kampanye.
menurut laporan yang diterima kpu pada 23 september 2024, paslon rohidin-meriani mencatat dana kampanye sebesar rp 50 juta. sementara itu, pasangan helmi-mian melaporkan dana kampanye awal mereka sebesar rp 50,5 juta. 
namun, perbedaan mencolok muncul pada rincian pengeluaran dari kedua paslon tersebut.
rohidin-meriani, dalam laporan keuangan kampanye mereka, belum melakukan pengeluaran sama sekali. dana sebesar rp 50 juta tersebut masih tersimpan dalam rekening khusus kampanye tanpa ada penarikan dana untuk kegiatan apapun. 
di sisi lain, paslon helmi-mian telah mengeluarkan dana sebesar rp 100 ribu dari total rp 50,5 juta yang diterima. pengeluaran kecil ini menyisakan saldo rp 49,9 juta di rekening bendahara dan rp 500 ribu di rekening khusus dana kampanye.
baca juga:pendataan non asn di provinsi bengkulu, 4.000 honorer belum masuk data base bkn
baca juga:bahas tatib, dprd provinsi bengkulu wacanakan peran komisi dalam pembahasan anggaran
“kedua paslon telah menyerahkan ladk mereka masing-masing,” ungkap sarjan effendi, komisioner kpu provinsi bengkulu, pada rabu, 2 oktober 2024. ia menambahkan, kedua paslon ini telah memenuhi kewajiban awal kampanye dengan menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye sesuai jadwal yang ditetapkan.
sarjan menjelaskan, setelah menyampaikan ladk, kedua paslon wajib melanjutkan dengan menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk) pada 24 oktober mendatang. 
aturan mengenai besaran sumbangan telah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). dalam regulasi tersebut, sumbangan dana kampanye dari perseorangan dibatasi maksimal rp 75 juta. sementara untuk sumbangan dari badan hukum, batas maksimalnya adalah rp 750 juta.
sarjan juga menekankan bahwa kpu bengkulu telah melakukan rapat koordinasi dengan kedua paslon terkait pembatasan dana kampanye. 
“kami telah membuat kesepakatan dengan paslon terkait maksimal pengeluaran dana kampanye,” ujarnya.
baca juga:ini hasil rapat forum komite sekolah provinsi bengkulu tentang geng motor
baca juga:70 persen jalan provinsi bengkulu tertangani, pupr targetkan rampung desember 2024
kesepakatan yang tercapai dari rapat koordinasi tersebut menetapkan bahwa maksimal pengeluaran dana kampanye untuk pilgub bengkulu 2024 adalah sebesar rp 29,9 miliar. jumlah ini disepakati sebagai batas tertinggi yang dapat digunakan oleh masing-masing paslon dalam mengelola dana kampanye mereka.
"hasil kesepakatan menetapkan batas maksimal pengeluaran kampanye sebesar rp 29,9 miliar," kata sarjan. 
angka ini, menurutnya, sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan menjadi acuan dalam pengawasan penggunaan dana selama masa kampanye berlangsung. 
selain pengelolaan dana kampanye, kpu bengkulu juga telah mengingatkan kedua paslon tentang peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye (apk). 
berdasarkan surat edaran dari pemerintah provinsi bengkulu, ada sejumlah kawasan di bengkulu yang dilarang untuk pemasangan apk guna menjaga ketertiban dan estetika lingkungan.
baca juga:tim saber pungli provinsi bengkulu datangi samsat bengkulu utara 
baca juga:bulan oktober dprd provinsi bengkulu targetkan penyusunan tata tertib, kode etik dan akd tuntas
"ada zona yang memang tidak diperbolehkan untuk dipasang apk. kami sudah mengingatkan agar kedua paslon tidak melanggar aturan ini," tambah sarjan.
beberapa lokasi yang masuk dalam zona larangan pemasangan apk antara lain adalah kawasan pantai panjang, tapak paderi, rumah bung karno, benteng marlborough, dan lapangan merdeka. 
selain itu, jalan pembangunan kota bengkulu, tempat ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, serta tempat transportasi umum seperti terminal, bandara, dan pelabuhan juga dilarang untuk dijadikan lokasi pemasangan apk.
pemerintah juga melarang pemasangan apk di area gedung perkantoran milik pemerintah dan bangunan milik pemerintah, kecuali yang diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 7 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
baca juga:brief 2024 gelaran bank indonesia dan pemprov sukses datangkan investor ke provinsi bengkulu
baca juga:anggota dprd provinsi kritik rencana kenaikan tpp asn pemprov bengkulu
“kami juga telah memastikan bahwa aturan mengenai zona pemasangan apk telah disampaikan dengan jelas kepada kedua paslon.”

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan