Bahas Tatib, DPRD Provinsi Bengkulu Wacanakan Peran Komisi dalam Pembahasan Anggaran

bahas tatib, dprd provinsi bengkulu wacanakan peran komisi dalam pembahasan anggaran radar bengkulu  – panitia kerja (panja) dprd provinsi bengkulu kini tengah melakukan pembahasan penting terkait penyusunan tata tertib (tatib) baru. salah satu wacana yang mencuat adalah peran komisi-komisi dprd dalam pembahasan anggaran yang diisyaratkan bakal dimasukkan ke dalam aturan tersebut.  hal ini disampaikan oleh anggota panja tatib dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring, sh, pada kamis, 3 oktober 2024. "wacana ini akan menjadi bagian dari tatib yang sedang kami bahas. ide agar pembahasan anggaran dimulai dari komisi-komisi memang menarik perhatian dan sedang kami pertimbangkan," ungkap usin, yang juga merupakan politisi dari partai hati nurani rakyat (hanura). namun demikian, usin mengatakan bahwa wacana ini tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya peraturan pemerintah (pp) nomor 12 tahun 2018 yang menjadi pedoman dalam penyusunan tatib dprd provinsi, kabupaten, dan kota.  baca juga:pemprov bengkulu sosialisasikan pedoman penyusunan apbd 2025, efisiensi dan transparansi jadi prioritas baca juga:bocoran tampilan foto paslon bupati-wakil bupati mukomuko di surat suara, ada yang tampil beda pp tersebut mengatur secara tegas bahwa pembahasan anggaran merupakan kewenangan badan anggaran (banggar), sebuah badan khusus dalam dprd yang bertugas untuk menangani persoalan anggaran. meskipun secara prinsip pembahasan anggaran merupakan domain banggar, usin tidak menutup kemungkinan bahwa komisi-komisi juga dapat dilibatkan dalam tahap-tahap awal proses pembahasan anggaran. dengan catatan, terdapat mekanisme yang diatur secara jelas dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. "kita pastikan dulu nantinya, apakah ada ruang bagi komisi untuk terlibat dalam pembahasan anggaran. jika bisa, tentu harus diatur mekanismenya. misalnya, komisi dapat membahas anggaran pada tahap pra-kua-ppas (kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara)."  ia menambahkan, evaluasi terhadap program dan alokasi anggaran sebenarnya sudah menjadi salah satu tugas komisi-komisi di dprd. oleh karena itu, gagasan untuk melibatkan komisi dalam pembahasan anggaran pada tahap tertentu dinilai sejalan dengan tugas mereka dalam memantau implementasi kebijakan pemerintah daerah. baca juga:ini nama 10 besar duta wisata dang odang kabupaten kaur baca juga:ini jadwal seleksi pppk bengkulu selatan "komisi-komisi di dprd memang memiliki peran dalam mengevaluasi program dan penggunaan anggaran. jadi, wacana ini tidak sepenuhnya baru. tetapi, perlu kita kaji lebih dalam agar sesuai dengan aturan yang ada dan efektif dalam pelaksanaannya."  untuk memperkuat penyusunan tatib dprd provinsi bengkulu, panja juga melakukan studi banding ke dprd jawa barat (jabar). jawa barat dipilih sebagai salah satu rujukan karena dprd-nya telah lebih dahulu mengesahkan tatib yang mengatur berbagai aspek, termasuk pembahasan anggaran.  usin mengungkapkan, hasil studi banding ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun tatib di bengkulu. "kami tengah melakukan studi tiru ke dprd jawa barat, yang tatibnya sudah lebih dulu disahkan. ada beberapa poin yang menarik dan memungkinkan untuk kita duplikasi atau adaptasi ke dalam tatib dprd bengkulu."   langkah studi tiru ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan tatib yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. baca juga:raih emas dan perak kejuaraan karate dandim 0409 rejang lebong baca juga:iming-iming uang dan pulsa, paman diduga c*buli keponakan hingga 3 kali menyadari pentingnya penyusunan tatib yang baru, usin menargetkan agar panja dapat merampungkan pembahasan ini secepat mungkin.  selain menjadi dasar bagi tugas-tugas legislatif, tatib yang baru ini juga akan berpengaruh pada berbagai agenda penting dprd lainnya. seperti penyusunan alat kelengkapan dewan (akd) serta pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025. "kami ingin pembahasan tatib ini selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. karena, masih banyak tugas yang harus segera kami selesaikan. salah satunya adalah penyusunan akd, yang akan menjadi dasar bagi pembagian tugas dan fungsi anggota dprd dalam menjalankan perannya. selain itu, pembahasan apbd tahun anggaran 2025 juga tidak kalah pentingnya."  dengan semakin dekatnya akhir tahun, dprd bengkulu dihadapkan pada tenggat waktu yang ketat untuk menyelesaikan berbagai agenda legislasi dan anggaran.  baca juga:sekda apresiasi keberadaan salut merdeka seluma baca juga:agar bangun pagi tidak lemas, ini 5 pilihan minuman sehat yang bisa dicoba oleh karena itu, penyelesaian tatib yang komprehensif dan tepat waktu menjadi prioritas utama bagi panja tatib.  usin berharap bahwa semua pihak di dprd dapat bekerja sama untuk mewujudkan target ini demi kepentingan masyarakat bengkulu. penyusunan tatib dprd provinsi bengkulu bukanlah tugas yang mudah. setiap aturan yang dimasukkan harus melalui kajian yang mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal.  tantangan terbesar adalah memastikan bahwa tatib yang baru dapat mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa melanggar peraturan yang lebih tinggi. selain itu, dengan adanya berbagai wacana baru seperti peran komisi dalam pembahasan anggaran, panja harus bekerja ekstra untuk merumuskan mekanisme yang jelas dan adil. semua ini dilakukan agar tatib yang dihasilkan benar-benar mencerminkan semangat demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan daerah. baca juga:inkrach, kejari benteng lakukan pemusnahan barang bukti baca juga:tim edwar-ruslan sodorkan 4 dugaan pelanggaran mantan pengurus gerindra, berikut petitum laporan ke bawaslu usin optimis bahwa dengan kerja keras panja dan dukungan dari seluruh anggota dprd, penyusunan tatib ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan pondasi yang kuat bagi tugas-tugas legislatif dimasa mendatang.  "kami bekerja keras untuk memastikan bahwa tatib yang baru akan menjadi pedoman yang kuat dan bisa menjawab tantangan ke depan," tuturnya.

Tag

• # panitia kerja (panja) dprd provinsi bengkulu
• # pembahasan anggaran
• # dprd provinsi bengkulu
• # provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•