Bawaslu Teruskan Laporan Kades Tidak Netral di Pilgub ke Kemendagri

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 26 Sep 2024 - 21:33

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto-RADAR BENGKULU-

“Tindak lanjut proses sanksi berada di tangan Gubernur Bengkulu dan Kemendagri. Kami sudah melaporkan hasil kajian dan bukti-bukti yang kami terima kepada kedua pihak tersebut.”

Kasus ketidaknetralan kepala desa ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya netralitas pejabat publik dalam menjaga integritas pemilu. Kepala desa sebagai pemimpin masyarakat di tingkat desa, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, ketidaknetralan mereka dianggap dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil.

Berikut adalah lima desa yang dilaporkan terkait dengan ketidaknetralan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah (cakada) dalam Pilgub Bengkulu 2024:

1.Desa Bungin Tambun III, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur

2.Desa Talang Berantai, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara

3.Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

4. Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah

5. Desa Padang Gading, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko

6. Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur

Sebelumnya, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu calon gubernur.

Dukungan ini disampaikan dalam sebuah acara konsolidasi rakyat untuk pasangan calon Helmi Hasan dan Mian yang berlangsung pada Minggu, 15 September 2024.

bawaslu teruskan laporan kades tidak netral di pilgub ke kemendagri                            radar bengkulu - setelah bawaslu provinsi bengkulu menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan sejumlah kepala desa yang tidak netral pada pilgub bengkulu 2024,  dengan mendatangi kegiatan salah satu calon serta melakukan deklarasi dukungan, bawaslu provinsi bengkulu menyatakan bahwa laporan yang diterimanya itu telah memenuhi syarat formil dan materil dengan disertakan alat bukti yang langkap.
 sehingga demikian, bawaslu provinsi bengkulu meneruskan kasus tersebut ke kementerian dalam negeri serta gubernur bengkulu dan bupati yang bersangkutan.
“hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan mengenai ketidaknetralan kepala desa yang disampaikan oleh deno telah memenuhi syarat formil dan materil. selain itu, bukti-bukti yang dilampirkan sudah lengkap. oleh karena itu, kasus ini diteruskan ke dirjen bina desa dan dirjen otonomi daerah, serta kepada gubernur dan bupati yang bersangkutan,” jelas anggota bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto.
eko menambahkan, setelah kasus ini diteruskan kepada instansi yang berwenang, maka instansi tersebut yang akan menentukan sanksi terhadap para kepala desa yang terlibat. 
baca juga:general manager pelindo tegaskan kepemilikan sah lahan tpi bengkulu
baca juga:musyawarah provinsi korpri bengkulu 2024, momen tepat untuk penguatan organisasi
bawaslu sendiri tidak  memberikan sanksi lebih lanjut karena kasus  tersebut terjadi sebelum masa kampanye resmi dan penetapan calon gubernur serta wakil gubernur.
“berdasarkan kajian kami, insiden ini terjadi sebelum masa kampanye dan penetapan calon gubernur. oleh sebab itu, kami mengacu pada surat edaran bawaslu nomor 92, yang menyatakan bahwa bawaslu hanya bertugas untuk meneruskan indikasi ketidaknetralan kepada instansi berwenang. dalam hal ini pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri yang memiliki kewenangan memberikan sanksi,” tutur eko.
menurut eko, kepala desa berada di bawah kewenangan bupati, karena mereka diangkat dan di-sk-kan oleh bupati. oleh karena itu, sanksi atas ketidaknetralan kepala desa akan diputuskan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dari dirjen bina desa dan dirjen otonomi daerah di kementerian dalam negeri melalui gubernur bengkulu.
“institusi-institusi ini yang memiliki kewenangan penuh untuk memproses laporan ketidaknetralan kepala desa yang sudah kami terima. kami hanya berperan sebagai pihak yang menerima laporan dan meneruskannya kepada pihak yang berwenang,” jelasnya lebih lanjut.
baca juga:apel siaga, bawaslu tegas melakukan tindakan apabila ada pelanggaran
baca juga:kasus pencatutan nama penolakan pencalonan pilgub, tim hukum romer laporkan ke bawaslu
eko juga menegaskan bahwa laporan mengenai ketidaknetralan kepala desa ini telah disampaikan kepada gubernur bengkulu dan kementerian dalam negeri. 
proses sanksi selanjutnya sepenuhnya berada di tangan gubernur dan kemendagri. sementara bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan diterima oleh pihak yang berwenang.
“tindak lanjut proses sanksi berada di tangan gubernur bengkulu dan kemendagri. kami sudah melaporkan hasil kajian dan bukti-bukti yang kami terima kepada kedua pihak tersebut.” 
kasus ketidaknetralan kepala desa ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya netralitas pejabat publik dalam menjaga integritas pemilu. kepala desa sebagai pemimpin masyarakat di tingkat desa, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di wilayahnya. oleh karena itu, ketidaknetralan mereka dianggap dapat merusak proses demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil.
baca juga:bawaslu tanggapi laporan dugaan kades mendukung paslon gubernur di bengkulu
baca juga:ratusan kades dukung paslon cagub bengkulu dilaporkan ke bawaslu
berikut adalah lima desa yang dilaporkan terkait dengan ketidaknetralan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah (cakada) dalam pilgub bengkulu 2024:
1.desa bungin tambun iii, kecamatan padang guci hulu, kabupaten kaur
2.desa talang berantai, kecamatan ulok kupai, kabupaten bengkulu utara
3.desa manai blau, kecamatan lebong selatan, kabupaten lebong
4. desa rindu hati, kecamatan taba penanjung, kabupaten bengkulu tengah
5. desa padang gading, kecamatan sungai rumbai, kabupaten mukomuko
6. desa nusuk, kecamatan semidang gumay, kabupaten kaur
sebelumnya, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) provinsi bengkulu telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu calon gubernur. 
baca juga:bawaslu telusuri dugaan keterlibatan kepala desa mendukung balon gubernur
baca juga:bawaslu bengkulu siap tindaklanjuti laporan setiap pelanggaran pilkada
dukungan ini disampaikan dalam sebuah acara konsolidasi rakyat untuk pasangan calon helmi hasan dan mian yang berlangsung pada minggu, 15 september 2024. 
acara tersebut diselenggarakan di jalan wr. supratman nomor 62, rt 9, kelurahan talang kering, kecamatan muara bangkahulu, kota bengkulu. 
kasus ini menjadi salah satu perhatian utama dalam pilgub bengkulu 2024, karena netralitas kepala desa dinilai sangat penting dalam menjaga proses demokrasi yang bersih.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 27 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan