Netralitas Kepala Desa di Pilgub Bengkulu Dipertanyakan, Terancam Sanksi Berat

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 17 Sep 2024 - 21:23

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Kordiv PP dan Datin) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto--

“Jika kepala desa terlibat aktif mendukung salah satu calon, itu artinya mereka melanggar undang-undang dan melanggar prinsip netralitas yang harus dipegang teguh,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pasal 30 ayat (1) menyatakan, kepala desa yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika teguran ini tidak diindahkan, pada ayat (2) diatur bahwa kepala desa tersebut dapat diberhentikan sementara dan berpotensi diberhentikan secara permanen.

“Ini adalah bentuk tindakan tegas yang diatur oleh undang-undang agar kepala desa menjaga netralitasnya dalam Pilkada,” jelasnya.

Selain UU Desa, pelanggaran netralitas kepala desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 280 ayat (2) huruf h dan i, disebutkan bahwa tim kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa dalam kegiatan kampanye. Jika larangan ini dilanggar, sanksi pidana siap menjerat mereka.

Pasal 494 dari UU Pemilu tersebut menyatakan bahwa kepala desa yang terlibat dalam kampanye dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda hingga Rp 12 juta.

“Bawaslu seharusnya sudah bisa bertindak atas pelanggaran ini. Karena, jelas ada indikasi pelanggaran UU Desa dan UU Pemilu terkait netralitas aparatur desa. Kepala desa sebagai aparatur negara seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon.”

Seperti dilansir sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi (Kordiv PP dan Datin) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, menyatakan bahwa informasi yang diketahuinya dari pemberitaan tentang adanya dugaan kepala desa mendukung salah satu bakal calon Gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, akan dijalankan informasi awal untuk menindaklanjuti lebih lanjut

“Iya, ini akan dijadikan informasi awal terkait dugaan keberpihakan kepala desa. Kami akan menelusuri lebih lanjut,” ungkap Eko dalam keterangan resminya.

Eko menegaskan, jika dugaan keterlibatan kepala desa tersebut terbukti, Bawaslu tidak akan segan-segan mengambil tindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Apabila benar terbukti, kami akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang ada," tegasnya.

Sementara itu Ketua Apdesi Provinsi Bengkulu, Gusmani mengatakan, dirinya dan beberapa Kades memang ada datang ke acara konsilidasi rakyat tersebut.

Ia mengaku, dirinya dan para kades tersebut datang atas undangan yang diberikan oknum, dan bukan membawa nama Apdesi Bengkulu.

netralitas kepala desa di pilgub bengkulu dipertanyakan, terancam sanksi berat                            radar bengkulu - dalam ajang pemilihan gubernur (pilgub) bengkulu 2024, dugaan pelanggaran netralitas oleh sejumlah kepala desa di provinsi bengkulu semakin mencuat. 
kepala desa yang terindikasi tidak menjaga netralitas dalam mendukung salah satu calon kandidat di pilkada terancam mendapatkan sanksi tegas. itu mulai dari sanksi administratif berupa pemberhentian hingga ancaman hukuman pidana.
dugaan pelanggaran netralitas kepala desa ini  bukan lagi sekadar isu. tetapi, sudah menjadi perhatian publik. sejumlah kepala desa yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) provinsi bengkulu secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam pilgub bengkulu 2024. 
dukungan ini dipimpin langsung oleh ketua apdesi provinsi bengkulu, gusmadi, dan didukung oleh pengurus apdesi dari sembilan kabupaten dan satu kota di bengkulu.
baca juga:raih prestasi gemilang di ajang lomba bercerita tingkat provinsi
baca juga:kriteria pjs bupati mukomuko yang menjadi harapan, kadis tphp m. rizon masuk katagori
pernyataan dukungan tersebut sudah tersebar di media sosial dan pemberitaan. awal dugaan ini bermula di salah satu acara  konsolidasi rakyat yang mendukung pasangan calon helmi-mian, yang diadakan pada minggu, 15 september 2024 di jalan wr. supratman, talang kering, kota bengkulu. 
sikap dukungan terbuka dari para kepala desa ini jelas melanggar aturan netralitas yang telah diatur dalam undang-undang dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 100.3.5.5/244/sj tentang netralitas kepala desa dan perangkat desa pada pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. 
surat edaran tersebut kembali menegaskan pentingnya kepala desa bersikap netral dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada.
pakar hukum tata negara dari universitas muhammadiyah bengkulu, dr. jt pareke, mh, menegaskan, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis, khususnya pilkada, melanggar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
baca juga:ujang mahadi : nabi muhammad saw itu sebaik-baiknya panutan umat
baca juga:kodim 0423 bengkulu utara gelar pertandingan turnamen futsal sambut hut tni ke -79
“uu desa secara tegas melarang kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam mendukung salah satu kandidat di pilkada. larangan ini sudah jelas tertuang dalam undang-undang, dan aparatur desa seharusnya sudah paham akan hal ini,” ujar jt pareke.
menurutnya, undang-undang nomor 6 tahun 2014, khususnya dalam pasal 29 huruf g dan j, mengatur bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. 
“jika kepala desa terlibat aktif mendukung salah satu calon, itu artinya mereka melanggar undang-undang dan melanggar prinsip netralitas yang harus dipegang teguh,” tambahnya.
lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pasal 30 ayat (1) menyatakan, kepala desa yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. jika teguran ini tidak diindahkan, pada ayat (2) diatur bahwa kepala desa tersebut dapat diberhentikan sementara dan berpotensi diberhentikan secara permanen. 
baca juga:pengunjung wisata pantai pasar seluma waspada ubur- ubur laut
“ini adalah bentuk tindakan tegas yang diatur oleh undang-undang agar kepala desa menjaga netralitasnya dalam pilkada,” jelasnya.
selain uu desa, pelanggaran netralitas kepala desa juga diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. pada pasal 280 ayat (2) huruf h dan i, disebutkan bahwa tim kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa dalam kegiatan kampanye. jika larangan ini dilanggar, sanksi pidana siap menjerat mereka. 
pasal 494 dari uu pemilu tersebut menyatakan bahwa kepala desa yang terlibat dalam kampanye dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda hingga rp 12 juta.
“bawaslu seharusnya sudah bisa bertindak atas pelanggaran ini. karena, jelas ada indikasi pelanggaran uu desa dan uu pemilu terkait netralitas aparatur desa. kepala desa sebagai aparatur negara seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon.” 
 baca juga:pengunjung wisata pantai pasar seluma waspada ubur- ubur laut
baca juga:bawaslu kaur rekrut 269 ptps, berikut syarat-syaratnya
seperti dilansir sebelumnya, koordinator divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi (kordiv pp dan datin) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto, menyatakan bahwa informasi yang diketahuinya dari pemberitaan tentang adanya dugaan kepala desa mendukung salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur bengkulu, akan dijalankan informasi awal untuk menindaklanjuti lebih lanjut 
 “iya, ini akan dijadikan informasi awal terkait dugaan keberpihakan kepala desa. kami akan menelusuri lebih lanjut,” ungkap eko dalam keterangan resminya.
eko menegaskan, jika dugaan keterlibatan kepala desa tersebut terbukti, bawaslu tidak akan segan-segan mengambil tindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 "apabila benar terbukti, kami akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang ada," tegasnya. 
sementara itu ketua apdesi provinsi bengkulu, gusmani mengatakan, dirinya dan beberapa kades memang ada datang ke acara konsilidasi rakyat tersebut.
 ia mengaku, dirinya dan para kades tersebut datang atas undangan yang diberikan oknum, dan bukan membawa nama apdesi bengkulu.
baca juga:15 tanda gangguan sihir junun majnun yang bisa dirasakan
baca juga:inilah 4 tanda-tanda terkena ilmu hitam dan sihir 
“iya, kita memang diundang pada acara itu, konsilidasi rakyat yang difasilitasi pak muspani. dan kita tidak membawa nama apdesi,” ungkap gusmani melalui seluler.
kendati demikian, gusmani menghadiri undangan tersebut, untuk mendengarkan visi misi secara langsung dari paslon helmi-mian terkait pembangunan desa. seperti bantuan untuk desa.
"kami hadir hanya untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi yang bersentuhan langsung dengan desa," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 18 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan