Setuju Dilanjutkan, Bupati Sapuan Dapat Banyak Masukan Soal Seragam Sekolah Gratis

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM mendapat banyak masukan yang menjadi harapan masyarakat soal seragam sekolah gratis, program unggulan Sapuan-Wasri yang sudah dijalankan 3 tahun berturut-turut. 

Beberapa hari yang lalu, Bupati Mukomuko dan Wakil Bupati Mukomuko, Sapuan-Wasri beserta jajaran membagikan seragam sekolah gratis secara simbolis di beberapa tempat. 

Pada kesempatan itu, Bupati dan Wabup banyak menerima masukan soal pendidikan, termasuk khusus soal seragam sekolah gratis. 

Banyak yang berharap program seragam sekolah gratis ini tetap bisa dilanjutkan oleh Pemkab Mukomuko kedepan. Kendati demikian ada juga beberapa masukan dan aspirasi disampikan kepada Pemkab Mukomuko. 

Salah satu masukan yang diterima oleh Bupati  Sapuan yaitu soal jenis seragam yang dibagikan. Ada yang meminta agar jenis seragam sekolah yang dibagikan merupakan setelah seragam batik. Ada juga yang meminta seragam sekolah gratis itu berupa baju Pramuka. 

BACA JUGA:Cukup Dengan KTP, Seluruh Warga Bengkulu Dapat Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis

BACA JUGA:Pembahasan Tatib dan AKD di DPRD Provinsi Bengkulu Akan Berlangsung Sengit

Untuk diketahui, pada tahun ini seragam sekolah gratis yang diterima oleh siswa-siswi baru tingkat SD yaitu seragam merah-putih dan baju olahraga, sementara Siswa-siswi SMP mendapat seragam biru-putih dan baju olahraga. 

Terkait dengan masukan-masukan serta harapan itu, Bupati Sapuan mengatakan, ia akan meminta kepada jajarannya, khususnya kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian. 

"Ya, kami menerima banyak masukan, ada yang meminta seragam sekolah gratis kedepan itu setelan baju batik, ada yang minta baju Pramuka. Makanya saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk mengkaji permintaan-permintaan masyarakat itu," kata Bupati ketika dikonfirmasi. 

Kata Bupati apakah mungkin pembagian seragam sekolah gratis nanti ditambah jenis bajunya atau ada yang diganti, tergantung dengan hasil kajian. 

"Kajian nanti pasti soal hukum dan juga mengenai kekuatan anggran. Kalau Pemkab sudah pasti menginginkan semua harapan masyarakat terpenuhi, tapi kita sesuaikan dengan anggaran," pungkas Bupati.