Setelah Dikaji Ulang, KPAI Minta Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Usia Sekolah dan Remaja Dihapus

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 20 Aug 2024 - 21:47

KPAI Minta Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Anak Usia Sekolah dan Remaja Dihapus--

setelah dikaji ulang, kpai minta pasal penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja dihapus                            radar bengkulu, jakarta - komisi perlindungan anak indonesia (kpai) meminta agar pasal 103 ayat (4) huruf e pada peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 dihapus.
seperti dikutip dari laman disway.id, beleid ini terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja yang menjadi kontroversi di masyarakat.
"pertama, kita mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi," ujar wakil ketua kpai jasra putra di kantor kpai, jakarta, 19 agustus 2024.
ini disampaikannya setelah pihaknya melakukan kajian dan diskusi bersama dengan para pemangku kepentingan. seperti kemenkes, bkkbn, kemenag, kemendikbud, idi, mui, dan masih banyak lagi.
karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah melalui peraturan presiden (perpres) mencabut huruf e dan memindahkannya ke bagian pasangan usia subur. "artinya kalau itu ditaruh disana maka sudah selesai, tidak ada perdebatan," tambahnya.
baca juga:penjelasan lengkap tentang terong, manfaat dan dampak buruknya 
baca juga:kematian ibu pasca persalinan masih tinggi di indonesia
untuk rekomendasi kpai berikutnya, "kita dorong melakukan kajian terkait penggunaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. mungkin bkkbn sudah ada kajiannya juga dan ada praktik-praktik baik."
hal ini berkaitan dengan langkah kemenkes yang tengah menyusun peraturan menteri kesehatan (permenkes) yang menjelaskan lebih rinci terkait dengan pp tersebut.
dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pemberian alat kontrasepsi dilakukan secara selektif, baik pada administratif maupun pelayanannya.
ia juga meminta agar lembaga perlindungan anak atau masyarakat melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi terkait pasal yang kontroversi ini.
menurutnya, penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja ini tidak sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar peraturannya.
"dalam kajian kita, tidak ada satu pun mandat di undang-undang kesehatan terkait alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. kenapa muncul alat kontrasepsi? jadi ada ketidakkonsistenan antara undang-undang di atasnya dengan pp ini. kita menyebutnya melebihi mandat undang-undang," paparnya.
baca juga:bengkulu belum provila, sefty yuslinah minta sekolah ramah anak & kla ditingkatkan
baca juga:kantongi dukungan 11 kursi, dedy black dan agi mendaftar di kpu kota 28 agustus
pihaknya mengkhawatirkan pp ini pada penerapannya semakin multitafsir. terlebih, masyarakat sebagai pelaksana pp banyak yang menolak pp ini. "kemarin saya hadir di forum pgri yang dihadiri 500 orang secara online, mereka semuanya menolak terkait pasal ini dan bahkan mereka lebih jauh menafsirkan akan ada alat kontrasepsi dibagikan di sekolah," ungkapnya.
untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi agar tidak ada multitafsir, bahkan ditakutkan sekolah meminta penyediaan alat kontrasepsi kepada bkkbn di kabupaten/kota.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 21 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan