Realisasi APBN ke Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Totalnya Rp 9,28 Triliun

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 15 Aug 2024 - 21:43

Kepala KPPN Bengkulu, Muhammad Arief Barata-dok/RADAR BENGKULU-

Selain itu, alokasi untuk Bantuan Sosial sebesar Rp 11,80 miliar akan digunakan untuk mendukung program-program bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Bengkulu.

Sementara itu, transfer ke daerah mendapat alokasi sebesar Rp4,92 triliun. Dana ini terdiri dari beberapa komponen. Antara lain dana agi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus NonFisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal.

"Dana Transfer ke Daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembangunan di berbagai sektor," ungkap Arief Barata.

Dana Bagi Hasil sebesar Rp 351,57 miliar, misalnya, dialokasikan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Bengkulu. Dana ini memungkinkan daerah untuk mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pertambangan, perikanan, dan kehutanan.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 3,08 triliun berfungsi sebagai penyeimbang keuangan antara pusat dan daerah, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan prioritasnya.

“Kami berharap dengan alokasi yang cukup besar ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkannya secara optimal untuk pembangunan yang merata,” kata Arief Barata.

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah Dana Alokasi Khusus, baik Fisik maupun NonFisik. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 459,25 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Sedangkan Dana Alokasi Khusus NonFisik yang sebesar Rp 730,22 miliar digunakan untuk mendukung program-program sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Selain itu, Dana Desa sebesar Rp 281,18 miliar disalurkan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

“Kami berharap dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” terang Arief Barata.

Adapun Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 19,94 miliar diberikan kepada pemerintah daerah sebagai penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dana ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.

realisasi apbn ke provinsi bengkulu tahun 2024 totalnya rp 9,28 triliun                            radar bengkulu - kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) bengkulu, muhammad arief barata menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
hal ini disampaikan dalam paparan terkait pagu apbn kppn bengkulu tahun anggaran 2024, yang mencakup belanja negara dan transfer ke daerah dengan total pagu sebesar rp 9,28 triliun.
pagu apbn ini mencakupi wilayah tugas kppn bengkuku, yakni kota bengkulu, bengkuku tengah dan kabupaten bengkulu utara. 
dalam kesempatan tersebut, arief barata menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini dibagi ke dalam dua kategori utama. yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. kedua kategori ini memiliki peran penting dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
baca juga:gubernur bengkulu serukan penolakan larangan jilbab bagi paskibraka putri
baca juga:duet dani-sukatno maju di pilwakot bengkulu dapat dukungan pkb dan pks
belanja pemerintah pusat, prioritas pada kesejahteraan dan infrastruktur
belanja pemerintah pusat di bengkulu mencakup beberapa komponen utama. yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. dari total pagu apbn, belanja pemerintah pusat mendapat alokasi sebesar rp 4,36 triliun.
“belanja pegawai menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi sebesar rp 1,33 triliun. anggaran ini difokuskan untuk mendukung gaji dan tunjangan bagi aparatur sipil negara (asn) di bengkulu,” jelas arief barata. 
selain itu, belanja barang yang mencapai rp 2,16 triliun akan digunakan untuk kebutuhan operasional dan program-program layanan publik yang esensial.
baca juga:presiden jokowi berikan penghargaan bintang mahaputera kepada sultan b najamuddin
baca juga:pertamina beberkan penyebab antrean bbm di spbu kepada gubernur rohidin
arief barata juga menekankan pentingnya belanja modal yang mencapai rp867,05 miliar. 
"anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. infrastruktur yang memadai sangat penting dalam mempercepat mobilitas barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
selain itu, alokasi untuk bantuan sosial sebesar rp 11,80 miliar akan digunakan untuk mendukung program-program bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. 
program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di bengkulu.
sementara itu, transfer ke daerah mendapat alokasi sebesar rp4,92 triliun. dana ini terdiri dari beberapa komponen. antara lain dana agi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dana desa, dan dana insentif fiskal.
"dana transfer ke daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembangunan di berbagai sektor," ungkap arief barata.
dana bagi hasil sebesar rp 351,57 miliar, misalnya, dialokasikan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di bengkulu. dana ini memungkinkan daerah untuk mendapatkan bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh sektor pertambangan, perikanan, dan kehutanan.
baca juga:dispendik bengkulu utara gelar pentas seni dan tari persembahan mencak silat
baca juga:jasa raharja berkolaborasi gelar samsat merah putih di arga makmur
sementara itu, dana alokasi umum yang mencapai rp 3,08 triliun berfungsi sebagai penyeimbang keuangan antara pusat dan daerah, memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan prioritasnya. 
“kami berharap dengan alokasi yang cukup besar ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkannya secara optimal untuk pembangunan yang merata,” kata arief barata.
komponen lain yang tidak kalah penting adalah dana alokasi khusus, baik fisik maupun nonfisik. dana alokasi khusus fisik sebesar rp 459,25 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. sedangkan dana alokasi khusus nonfisik yang sebesar rp 730,22 miliar digunakan untuk mendukung program-program sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
selain itu, dana desa sebesar rp 281,18 miliar disalurkan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa, dengan tujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 
“kami berharap dengan adanya dana desa, pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” terang arief barata.
adapun dana insentif fiskal sebesar rp 19,94 miliar diberikan kepada pemerintah daerah sebagai penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik. dana ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.
baca juga:breaking news: lupa matikan kompor, rumah warga kaur hangus terbakar
baca juga:khutbah jumat: allah swt tahu apa yang terbaik untuk kita
menutup paparannya, muhammad arief barata menegaskan komitmen kppn bengkulu untuk mengawal dan memastikan bahwa seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan akuntabel. 
“kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari apbn ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat bengkulu,” ujarnya.
arief barata juga mengingatkan pentingnya pengawasan bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun media, dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“partisipasi aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak nyata,” tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 16 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan