Pemdes Diminta Laporkan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tanggal 1 Agustus

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko sekarang ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data pensasaran penanganan pengentasan kemiskinan ektrim (P3KE). Dimana ujung tombak dari verifikasi dan validasi data tersebut adalah pemerintah desa/kelurahan. 

Kepala Bapelitbangda Mukomuko, Gianto, SH., M.Si meminta kepada pemerintah desa/kelurahan, pada tanggal 1 Agustus 2024 mendatang, data hasil verifikasi dan validasi sudah dapat dilaporkan melalui kecamatan. Kemudian, pihak Bapelitbangda akan melakukan rakpitulasi terhadap data hasil verifikasi dan validasi selanjutnya akan dilaporkan ke Kementrian Kooordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK). 

Kata Gianto, Pemkab Mukomuko mendapat data pensasaran penanganan pengentasan kemiskinan ektrim atau P3KE dari Kemenko-PMK. Terdata, kemiskinan ektrim di Kabupaten Mukomuko masih mencapai 90.000 keluarga data awal P3KE. 

Tingginya angka kemiskinan ektrim jika berdasarkan P3KE dari Kemenko-PMK itu, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara teliti. Data yang diberikan oleh Kemenko-PMK itu by name by address, sehingga Pemdes yang lebih tahu kondisi warganya. 

"90.000 data kemiskinan ektrim dari Kemenko-PMK itu sebagai acuan tim verifikasi yakni Pemdes melakukan pemutakhiran," papar Gianto. 

BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Setujui Dua Raperda Menjadi Perda

BACA JUGA:Lurah di Mukomuko Berharap Dana Kelurahan Naik

Setelah pemdes melakukan verifikasi dan validasi serta telah dilaporkan ke Bapelitbangda, data tersebut akan disampikan ke Kemenko-PMK. Kemudian data final akan turun lagi Pemkab Mukomuko untuk kemudian di tetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. 

"Pertengahan Agustus kita diminta sudah menetapkan data P3KE final. Makanya diminta desa juga cepat menyampaikan hasil verifikasi dan validasi," sebut Gianto. 

Ditambahkannya, data P3KE ini akan menjadi acuan pemerintah melakukan intervensi penanganan dan pengentasan kemiskinan ektrim. Dilakukan verifikasi dan validasi ini agar program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. 

"Pada intinya data P3KE ini nanti akan digunakan pemerintah melakukan intervensi pengentasan kemiskinan ektrim. Tentu saja data harus valid agar program bisa tepat sasaran," pungkas Gianto.