Kondisi Guru Honorer Semakin Memprihatinkan

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 18 Jul 2024 - 05:59

Kepala Bidang Advokasi Guru Iman Zanatul Haeri--YouTube Parlemen--

Secara umum kuota yang diajukan Pemerintah Daerah selalu lebih kecil separuhnya dari yang diajukan pemerintah pusat. Misal untuk Jawa Barat, jumlah guru P1 sebesar 1.529, jumlah guru non-ASN 8.974, namun kuota PPPK 2024 hanya 1.529. Sedangkan angka kebutuhan guru Jawa Barat sebesar 11.583, paparnya.

"Artinya guru honorer memang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PPPK, padahal sekolah membutuhkan tenaga kami,” tandasnya.

Ia pun memperhitungkan anggaran Pemda Jabar yang dikelalola Disdik sangat cukup untuk menggaji para guru honorer.

"Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Jawa Barat yang dikelola dinas pendidikan lebih dari 11 Triliun. Sementara dengan asumsi gaji 3,7 juta untuk 8.974 guru honorer di seluruh Jawa Barat selama setahun hanya sekitar 465 miliar."

Rida mempertanyakan mengapa pemerintah daerah Jawa Barat tidak berani membuka kuota guru PPPK bagi guru honorer.

“Untuk menggaji para guru honorer se-Jawa Barat tidak sampai 8,6% anggaran yang dikelola oleh Bidang PSMA dan PSMK dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat," kata Rida.(**)

kondisi guru honorer semakin memprihatinkan                            radarbengkulu.bacakoran.co- organisasi perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) mengungkapkan kondisi guru honorer di daerah yang semakin memprihatinkan imbas kebijakan cleansing.
seperti dikutip dari laman disway.id, beberapa daerah, seperti jawa barat, lampung, hingga daerah khusus jakarta disinyalir melakukan cleansing kepada para guru honorer.
bukan itu saja, kepala bidang advokasi guru iman zanatul haeri menyatakan bahwa selepas rdpu dengan komisi x pada 4 juli 2024 lalu, kondisi guru honorer makin mencekam. salah salah satunya adalah kebijakan cleansing guru honorer yang diterapkan di jakarta.
"kepala sekolah mengirimkan formulir cleansing guru honorer kepada para guru honorer agar mereka isi,” ungkap iman dalam keterangan tertulis, dikutip 16 juli 2024.
katanya, fenomena "pengusiran halus" para guru honorer ini tidak sesuai dengan amanat uu guru dan dosen nomor 14 tahun 2005. di mana dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa pemberdayaan guru harus dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
pihaknya menduga bahwa kebijakan ini merupakan dampak dari upaya menata kebijakan asn berdasarkan amanat uu aparatur sipil negara nomor 20 tahun 2023. apabila demikian, maka bertentangan dengan azas dalam undang-undang tersebut.
"bahwa penyelenggaraan kebijakan asn, berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan (pasal 2 a-m)."
p2g juga memperhatikan kondisi guru honorer pada daerah lain. misal di lampung utara, pemerintah daerahnya tidak sama sekali membuka kuota pppk guru. akibatnya, guru honorer kembali menjadi korban karena tida memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pppk guru.
ia juga mengaku bahwa pihaknya telah beraudiensi dengan dirjen gtk kemendikbudristek dan memastikan bahwa guru honorer p3 tidak akan tergeser dengan kedatangan guru pppk (p1) yang tertuang dalam kepmendikbudristek nomor 349 tahun 2022.
"kami apresiasi akan komitmennya dari kemendikbudristek. namun pada kenyataannya, kami berhasil menemukan 466 kasus guru honorer di jawa barat yang tergeser dengan kedatangan guru p1. laporan tersebut sudah kami sampaikan kepada komisi x dpr ri,” ungkap iman.
hal ini lantas membuat guru p3 dan guru p1 dipaksa memperebutkan formasi yang sama.
padahal, lanjutnya, para guru p1 harus tetap dituntaskan dan di saat yang sama, guru honorer harus tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pppk.
“nah, ini malah guru p1 didorong untuk menggeser guru honorer (p3). padahal keduanya sama-sama memiliki hak. mereka seperti diadu domba.”
ketua p2g garut, rida rodiana menambahkan, fenomena geser menggeser guru honorer dengan guru pppk ini karena pemerintah daerah hanya mengajukan separuh kuota yang diajukan pemerintah pusat.
secara umum kuota yang diajukan pemerintah daerah selalu lebih kecil separuhnya dari yang diajukan pemerintah pusat. misal untuk jawa barat, jumlah guru p1 sebesar 1.529, jumlah guru non-asn 8.974, namun kuota pppk 2024 hanya 1.529. sedangkan angka kebutuhan guru jawa barat sebesar 11.583, paparnya.
"artinya guru honorer memang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi pppk, padahal sekolah membutuhkan tenaga kami,” tandasnya.
ia pun memperhitungkan anggaran pemda jabar yang dikelalola disdik sangat cukup untuk menggaji para guru honorer.
"anggaran pembelanjaan daerah (apbd) jawa barat yang dikelola dinas pendidikan lebih dari 11 triliun. sementara dengan asumsi gaji 3,7 juta untuk 8.974 guru honorer di seluruh jawa barat selama setahun hanya sekitar 465 miliar."
rida mempertanyakan mengapa pemerintah daerah jawa barat tidak berani membuka kuota guru pppk bagi guru honorer.
“untuk menggaji para guru honorer se-jawa barat tidak sampai 8,6% anggaran yang dikelola oleh bidang psma dan psmk dinas pendidikan provinsi jawa barat," kata rida.(**)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR BENGKULU, JUMAT 22 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan