74 Isu Strategis Masuk dalam RPJPD Hingga 2045

RADAR BENGKULU, MANNA - Kegiatan konsultasi publik II penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dan hasilnya akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun(2025 - 2045). Bisa berjalan dengan baik,untuk itu bagi seluruh  OPD,sampai Kecamatan dan Keluarahan jangan sampai salah dalam merumuskan isu strategis untuk pembangunan kedepannya,agar tepat sasaran.

"Dari isu strategis yang kita kumpulkan ada sebanyak 74 poin  Isu Strategis yang terkumpul dan ini harus menjadi perhatian kita nantinya dalam menyusun RPJPD Bengkulu Selatan sampai tahun 2045. Sehingga pembangunan tersebut terencana sesuai kebutuhan daerah, serta satu jalan dengan rencana dari Pemerintah Pusat," kata Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan, Sukarni di aula Bappeda, Selasa(05/12).

Sebagai komitmen, kalau Bengkulu Selatan ingin menjadi Kabupaten yang mandiri, artinya sebagai Pemeintah Daerah harus mengetahui potensi apa saja yang ada, maka dari tantangan untuk menjadi kabupaten mandiri tersebut harus berani dilakukan. Sehingga isu - isu strategis yang direncana akan bisa terwujud.

BACA JUGA:Hadapi Nataru, Dishub Bengkulu Selatan Rakor

BACA JUGA:SKM Jadi Tolak Ukur Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kepala OPD harus paham nilai kinerjanya sesuai bidangnya, seperti Dinas Pertanian harus mengetahui ukuran kemakmuran dan apa yang harus dilakukan, untuk itu harus dilakukan beberapa program yang mampu mewujudkan itu semua. Agar nantinya apa yang dibutuhkan dalam pertanian bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh petani, bukan hanya memberikan bantuan dan batuan saja.

"Sehingga dari aspek apa yang kita akan lakukan pembangunan, rohnya RPJPD  Bengkulu Selatan akan tercipta sehingga  dampak yang positif pasti kita dapatkan. Untuk menjalankan pembangunan maka kita harus mempunyai data yang valid. Sehingga pembangunan tersebut mempunyai progres untuk lima tahun mendapat, sampai 2045 mendatang dan OPD juga harus mempunyai data setiap tahunnya sesuai dengan indikator kinerja daerah, serta OPD masing - masing terkait RPJPD,"pungkas Sukarni.(afa)