Lakukan Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Kecewa Tidak Ketemu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Kamis , 04 Jul 2024 - 21:34

Lakukan Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Kecewa Tidak Ketemu Anggota DPRD Provinsi Bengkulu-Windi-

Demonstran meminta DPRD mendesak Pemda Bengkulu untuk menertibkan perizinan dan peredaran minuman beralkohol serta memastikan usia pembeli sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

6. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Ormas Agama. Mereka menolak keberadaan izin usaha pertambangan bagi ormas agama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, dengan alasan potensi penyalahgunaan dan kerusakan lingkungan.

7. Penolakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Demonstran menolak rencana kenaikan PPN yang dinilai akan semakin membebani rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

8. Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024. Mereka mendesak KEMENDIKBUDRISTEK untuk mencabut peraturan ini, yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan pendidikan yang berkualitas dan merata.

9. Penghentian Tindakan Represifitas terhadap Aktivis. Demonstran menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat.

lakukan aksi demonstrasi, mahasiswa kecewa tidak ketemu anggota dprd provinsi bengkulu                            radar bengkulu  – suara rakyat menggema di depan kantor dprd provinsi bengkulu  kamis, 4 juli 2024 siang. ratusan demonstran dari bem rema umb dan pc imm kota bengkulu berkumpul untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
dengan membawa spanduk dan berorasi secara bergantian di atas mobil komando, para demonstran mengungkapkan berbagai tuntutan terkait kondisi demokrasi dan kesejahteraan rakyat indonesia yang mereka anggap dalam keadaan krisis.
aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 wib dan berakhir membubarkan diri pada pukul 17.30 wib itu, mahasiswa merasa kecewa dengan ketidakhadirnya perwakilan anggota dprd provinsi bengkulu menemui demonstran. hal ini dikarenakan menurut presiden bem rema umb, anggota dprd provinsi bengkulu sedang dinas luar.
"kami merasa kecewa dengan anggota dprd yang tidak ada di kantor dprd karena sedang dl (dinas luar)," sampainya.
meskipun demikian, mahasiswa tetap menyampaikan  pernyataan sikap yang jelas dan tegas tepat didepan tangga kantor di dprd provinsi bengkuku. 
dalam penyampaiannya ada 9 poin utama yang menjadi fokus tuntutan aksi demonstrasi ini.
1. pembatalan ruu perubahan uu no. 34 tahun 2004 tentang tni. para demonstran mendesak dprd provinsi bengkulu untuk memastikan pembatalan ruu ini, yang menurut mereka akan memperluas kekuasaan tni di kementerian/lembaga negara, yang dapat mengancam prinsip demokrasi.
 
2. pembatalan ruu perubahan ketiga uu no. 2 tahun 2002 tentang polri. mereka menuntut pembatalan ruu ini yang mereka anggap akan menyebabkan pembungkaman dan pengawasan dunia siber oleh polri, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.
3.penolakan uu no. 4 tahun 2016 tentang tapera. demonstran meminta dprd untuk menolak uu dan peraturan pemerintah terkait tabungan perumahan rakyat, yang mereka anggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
 
 
4. penolakan ruu perubahan kedua uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. mereka menganggap ruu ini digunakan untuk membungkam kebenaran dan mengancam kebebasan pers, sehingga meminta dprd untuk menolaknya.
5. penertiban peredaran minuman beralkohol:
demonstran meminta dprd mendesak pemda bengkulu untuk menertibkan perizinan dan peredaran minuman beralkohol serta memastikan usia pembeli sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
 
 
6. pencabutan izin usaha pertambangan ormas agama. mereka menolak keberadaan izin usaha pertambangan bagi ormas agama yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, dengan alasan potensi penyalahgunaan dan kerusakan lingkungan.
 
 
7. penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12%. demonstran menolak rencana kenaikan ppn yang dinilai akan semakin membebani rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
 
 
8. pencabutan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 2 tahun 2024. mereka mendesak kemendikbudristek untuk mencabut peraturan ini, yang mereka nilai tidak berpihak pada kepentingan pendidikan yang berkualitas dan merata.
 
 
9. penghentian tindakan represifitas terhadap aktivis. demonstran menuntut aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat.
 
 
diakhir penyampaian pernyataan sikap tersebut para demonstran mengancam, jika tuntutan-tuntutan ini tidak ditanggapi dengan serius, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar di kemudian hari, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.
 
 
rusman siregar menegaskan bahwa pernyataan sikap ini dibuat dengan penuh keseriusan dan harapan agar dapat diindahkan serta direalisasikan oleh pemerintah provinsi bengkulu. 
 
 
"kami ingin melihat terwujudnya sila kelima pancasila. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. kondisi demokrasi dan kesejahteraan rakyat saat ini dalam masalah yang serius dan membutuhkan perhatian segera," ujarnya.
 
 
aksi yang berlangsung damai ini juga diwarnai dengan berbagai poster dan spanduk yang menggambarkan ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. beberapa demonstran bahkan terlihat membawa replika peti mati sebagai simbol matinya demokrasi dan keadilan di indonesia.
 
 
dengan aksi ini, para demonstran berharap suara mereka didengar oleh para pemangku kebijakan, dan perubahan yang mereka inginkan dapat segera terwujud. semangat mereka adalah bukti nyata bahwa rakyat masih peduli dan siap berjuang untuk masa depan yang lebih baik.
sementara  itu sekretaris dewan dprd provinsi bengkulu erlangga, memberikan tanggapan terkait dengan kekecewaan demostran tidak ketemunya dengan anggota dprd tersebut, menurutnya saat ini anggota dprd provinsi bengkulu saat ini memang sedang tidak ada di kantor lantaran sebagai sedang dl dan yang lainnya sedang pulang ke dapil masing-masing.
"selama ini, kan kami dipacu dengan kegiatan rpjpd. kemudian pansus dan beberapa raperda kemarin itukan. setelah kemarin paripurna di hari senin, sekarang dewan sedang kosong. meraka pada ada yang dl dan sedang ke dapilnya," ungkap erlangga.
 
ditambahkan erlangga, dirinya tidak ada waktu untuk meminta anggota dprd provinsi untuk hadir menemui para demonstran, lantaran surat pemberitahuan mahasiswa untuk aksi diberikan mendadak sehari sebelum demo.
"adek- adek ini kan biasanya melakukan aksi ini pemberitahuannya mendadak. pemberitahuan ke polresta untuk demo hari ini (kemarin) itukan kemarin sore (kemarin lusa ). sehingga kami tidak ada waktu untuk memberitahukan ke anggota dewan. kalau memang jaraknya panjang pemberitahuan kita bisa kondisikan dewan. selama ini kalau ada aksi pasti saya fasilitasi untuk ketemu dengan anggota dewanya," ujarnya. baca juga:polda bengkulu siapkan pengamanan ketat untuk menghadapi pilkada 2024
baca juga:pabrik baterai-mobil listrik terbesar di asia tenggara diresmikan presiden jokowi
baca juga:rohidin mersyah bungkam ditanya soal berpasangan dengan meriani

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 5 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan