Berturut-turut, Pemprov Bengkulu Raih Opini WTP Ketujuh dari BPK

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Rabu , 29 May 2024 - 19:46

Opini WTP tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu-windi-

Penatausahaan Aset Tetap, belum sepenuhnya tertib. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, BPK memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Bengkulu.

Menyusun Peraturan Gubernur tentang pengelolaan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Menginstruksikan TAPD agar berkoordinasi dengan Banggar untuk merasionalisasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film dan pemotretan, serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Mengusulkan rencana sensus Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh untuk menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap.

Tindak lanjut rekomendasi mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut tersebut harus disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

"Kita minta pemprov segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP, sehingga sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi yang ada selambat-lambatnya 60 hari setelah disampaikan," ungkap Slamet Kurniawan.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), tetapi juga sebagai informasi penting untuk pengambilan keputusan keuangan dan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan opini WTP yang ketujuh kali ini, Pemprov Bengkulu diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

berturut-turut, pemprov bengkulu raih opini wtp ketujuh dari bpk                            radarbengkulu.bacakoran.co – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2023. keberhasilan ini menandai pencapaian ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2017.
opini wtp tersebut diserahkan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk atas lkpd provinsi bengkulu tahun 2023 yang berlangsung di gedung dprd provinsi bengkulu.
lhp ini diserahkan oleh auditor utama keuangan negara v bpk ri, dr. slamet kurniawan, m.sc., ak., csfa., cpa., cfra., ermcp., didampingi oleh kepala perwakilan bpk provinsi bengkulu, muhamad toha arafat, s.e., m.si., ak., ca., csfa., cfra. kepada ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri, s.sos., m.m., dan sekretaris daerah bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes., yang mewakili gubernur bengkulu.
baca juga:dprd provinsi bengkulu akan panggil disdikbud provinsi terkait persiapan ppdb 2024
"berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan bpk termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemprov bengkulu, maka bpk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas lkpd pemprov bengkulu tahun anggaran 2023," kata slamet kurniawan.
- permasalahan yang masih ditemukan
meskipun mendapatkan wtp, bpk ri menemukan beberapa penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian negara. slamet kurniawan menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau kecurangan. namun, jika ditemukan, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam lhp.
baca juga:dkp bengkulu usulkan pembangunan 23 titik rumpon di 7 kabupaten 
baca juga:laptop hp rilis ai terbaru: bawa snapdragon x elite, simak berikut ini
"opini yang diberikan oleh bpk, termasuk opini wtp, adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan,. bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari." 
 slamet kurniawan mengingatkan bahwa masih banyak kesalahpahaman tentang makna opini bpk.
- temuan dan rekomendasi bpk
bpk ada beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemprov bengkulu. antara lain, pengelolaan belanja barang dan jasa yang belum memadai. kemudian anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas atas kendaraan dinas/operasional pada sembilan skpd belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. belanja perjalanan dinas pada sembilan skpd mengalami kelebihan bayar.
lalu alokasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film, dan pemotretan. belum sepenuhnya disusun secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai skala prioritas.
penatausahaan aset tetap, belum sepenuhnya tertib. untuk mengatasi masalah-masalah ini, bpk memberikan beberapa rekomendasi kepada gubernur bengkulu.
baca juga:sepeda listrik mungil yang ramah lingkungan, tora t030 di banderol mulai harga rp. 3 jutaan
baca juga:4 langkah penanganan kasus dbd sesuai surat edaran bupati mukomuko 27 mei 2024
 menyusun peraturan gubernur tentang pengelolaan penggunaan bbm untuk kendaraan dinas, memproses pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke kas daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. 
 
menginstruksikan tapd agar berkoordinasi dengan banggar untuk merasionalisasi anggaran belanja jasa iklan/reklame film dan pemotretan, serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.
 
 
mengusulkan rencana sensus barang milik daerah (bmd) secara menyeluruh untuk menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap. 
 
tindak lanjut rekomendasi mengacu pada pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut tersebut harus disampaikan kepada bpk paling lambat 60 hari setelah lhp diterima.
"kita minta pemprov segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang terdapat dalam lhp, sehingga sesuai dengan ketentuan dan rekomendasi yang ada selambat-lambatnya 60 hari setelah disampaikan," ungkap slamet kurniawan.
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), tetapi juga sebagai informasi penting untuk pengambilan keputusan keuangan dan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd).
dengan opini wtp yang ketujuh kali ini, pemprov bengkulu diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
sementara itu ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri, s.sos., menyatakan untuk pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu  menindaklanjuti temuan dan rekomendasi badan pemeriksa keuangan (bpk) republik indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2023. 
pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk atas lkpd provinsi bengkulu tahun 2023 yang digelar di gedung dprd provinsi bengkulu.
"dengan perolehan wtp ini kami ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemprov bengkulu. opini wtp yang berhasil diraih kembali ini diharapkan tidak membuat kita lengah dan untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pemerintah pemerintah provinsi bengkulu beserta jajarannya. baik pada tahun anggaran 2024 ini maupun untuk tahun-tahun yang akan datang," ujar ihsan fajri.
 dalam kesempatan tersebut, ihsan fajri menekankan pentingnya tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi bpk.
ia menggarisbawahi bahwa prestasi opini wajar tanpa pengecualian (wtp) yang diraih pemprov bengkulu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
 
"untuk itu kiranya saudara gubernur selaku kepala daerah di bengkulu untuk menindaklanjuti apa yang telah disampaikan atau direkomendasikan oleh badan pemeriksa keuangan yang menjadi catatan untuk secara bersama-sama kita tindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," lanjut ihsan fajri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 30 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan