BEM KBM Unib Tolak Kenaikan UKT, Desak Pemerintah Cabut Permendikbud-Ristek No. 2 Tahun 2024

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Senin , 20 May 2024 - 20:24

BEM KBM Unib Tolak Kenaikan UKT, Desak Pemerintah Cabut Permendikbud-Ristek No. 2 Tahun 2024-windi-

RADARBENGKULU.bacakoran.co – Menanggapi maraknya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Bengkulu (Unib) menyatakan sikap tegas dengan menolak kenaikan UKT dan mendesak pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) No. 2 Tahun 2024.

Presiden Mahasiswa BEM KBM Unib, Ridhoan Parlaungan Hutasuhut dalam pernyataannya pada Senin, 20 Mei 2024 menyampaikan bahwa kenaikan UKT telah memberatkan mahasiswa dan keluarga mereka.

Kebijakan ini, menurut Ridhoan, berpotensi menghambat akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu dan menambah beban ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

"BEM KBM Unib menolak dengan tegas kenaikan UKT yang terjadi di berbagai Universitas Negeri di Indonesia. Kenaikan ini sangat memberatkan mahasiswa dan keluarga mereka, dan dikhawatirkan akan menghambat akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu," ujar Ridhoan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah media lokal dan nasional.

Ridhoan menambahkan, BEM KBM Unib mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada mahasiswa. Ia juga mengkritik keras pernyataan Kemendikbud-Ristek yang menyebut pendidikan tinggi sebagai sektor tersier, yang menurutnya mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan tinggi.

"Kami mendesak pemerintah untuk turun tangan secara langsung membuat kebijakan konkrit terkait permasalahan kenaikan UKT. Kami juga mengecam keras pernyataan Kemendikbud-Ristek yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier. Pernyataan ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib mahasiswa dan masa depan pendidikan di Indonesia," tegas Ridhoan dengan nada serius.

Menurut Ridhoan, Permendikbud-Ristek No. 2 Tahun 2024 perlu dicabut karena dinilai tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut justru memperburuk ketimpangan akses pendidikan, yang seharusnya menjadi hak semua warga negara.

bem kbm unib tolak kenaikan ukt, desak pemerintah cabut permendikbud-ristek no. 2 tahun 2024                            radarbengkulu.bacakoran.co  – menanggapi maraknya kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) di berbagai perguruan tinggi negeri di indonesia, badan eksekutif mahasiswa (bem) keluarga besar mahasiswa (kbm) universitas bengkulu (unib) menyatakan sikap tegas dengan menolak kenaikan ukt dan mendesak pencabutan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbud-ristek) no. 2 tahun 2024.
presiden mahasiswa bem kbm unib, ridhoan parlaungan hutasuhut dalam pernyataannya pada senin, 20 mei 2024 menyampaikan bahwa kenaikan ukt telah memberatkan mahasiswa dan keluarga mereka. 
kebijakan ini, menurut ridhoan, berpotensi menghambat akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu dan menambah beban ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.
baca juga:pemprov ajak seluruh masyarakat bengkulu untuk meneguhkan semangat nasionalisme dan patriotisme
baca juga:kakanwil kemenag minta jamaah calon haji bengkulu mematuhi peraturan yang berlaku 
"bem kbm unib menolak dengan tegas kenaikan ukt yang terjadi di berbagai universitas negeri di indonesia. kenaikan ini sangat memberatkan mahasiswa dan keluarga mereka, dan dikhawatirkan akan menghambat akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu," ujar ridhoan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh sejumlah media lokal dan nasional.
ridhoan menambahkan, bem kbm unib mendesak pemerintah untuk segera turun tangan dan membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada mahasiswa. ia juga mengkritik keras pernyataan kemendikbud-ristek yang menyebut pendidikan tinggi sebagai sektor tersier, yang menurutnya mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pendidikan tinggi.
 
 
"kami mendesak pemerintah untuk turun tangan secara langsung membuat kebijakan konkrit terkait permasalahan kenaikan ukt. kami juga mengecam keras pernyataan kemendikbud-ristek yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier. pernyataan ini menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib mahasiswa dan masa depan pendidikan di indonesia," tegas ridhoan dengan nada serius.
 
baca juga:ini cara mudah vaksinasi jemberana pada ternak
menurut ridhoan, permendikbud-ristek no. 2 tahun 2024 perlu dicabut karena dinilai tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat indonesia. ia menekankan bahwa kebijakan tersebut justru memperburuk ketimpangan akses pendidikan, yang seharusnya menjadi hak semua warga negara.
baca juga:belasan siswa bengkulu tengah bersaing di olimpiade pai nasional
 
selain itu, ridhoan juga menyatakan bahwa bem kbm unib akan terus mengawal isu ini dan tidak segan-segan menggelar aksi demonstrasi lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. "apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami pastikan bahwa bem kbm unib akan mengadakan ekskalasi gerakan massa yang lebih besar," tandas ridhoan.
pernyataan sikap bem kbm unib ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi mahasiswa di universitas bengkulu dan kampus-kampus lain di seluruh indonesia. mereka menggelar aksi solidaritas dan menyuarakan penolakan serupa terhadap kenaikan ukt yang dinilai memberatkan.
di tempat terpisah, sejumlah mahasiswa menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kenaikan ukt ini. fadhila, mahasiswa fakultas ekonomi unib, mengatakan bahwa keluarganya yang berpenghasilan pas-pasan akan sangat terbebani dengan kenaikan tersebut. "kenaikan ukt ini sangat tidak masuk akal, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. kami berharap pemerintah mendengarkan keluhan kami," ujarnya.
sebagai bentuk protes, beberapa mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal di kampus, menggambarkan kesulitan yang dihadapi mahasiswa akibat kenaikan ukt. aksi tersebut menarik perhatian banyak pihak dan semakin memperkuat solidaritas diantara mahasiswa.
dukungan juga datang dari kalangan akademisi yang menyayangkan kebijakan kenaikan ukt ini. mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. "kenaikan ukt ini tidak hanya akan mengurangi akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, tetapi juga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia indonesia di masa depan," ujar dr. hasanudin, dosen senior di unib.
bem kbm unib berharap dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, pemerintah dan kemendikbud-ristek akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dan mengambil langkah yang lebih bijaksana. mereka menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara.
dengan tuntutan yang tegas dan solidaritas yang kuat, bem kbm unib dan organisasi mahasiswa lainnya terus berjuang demi tercapainya keadilan dalam akses pendidikan tinggi di indonesia. mereka berharap bahwa perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat segera terwujud demi masa depan pendidikan yang lebih baik dan inklusif.