Perhimpunan Pendidikan dan Guru Minta Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar, Hentikan Program Guru Penggerak

Reporter: Tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 04 May 2024 - 22:21

Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan sejumlah catatan- Dok. Kemendikbudristek---

P2G juga berharap agar kebijakan seperti "Program Guru Penggerak" (PGP) yang anggarannya fantastis mencapai 3 triliun (2024) dihentikan. Alasan PGP bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. PGP bersifat diskriminatif, eksklusif, tidak berkeadilan, dan tidak mengedepankan prinsip kesetaraan peluang.

Karena tidak semua guru berhak mengikuti pelatihan PGP untuk meningkatkan kompetensinya.

Padahal menurut UU Guru dan Dosen pasal 14 ayat (1) huruf d: “Guru berhak memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.” Artinya, semua guru tanpa kecuali sangat berhak mendapatkan dan mengikuti pelatihan, tidak hanya Guru Penggerak seperti sekarang.

Di era Nadiem juga guru dikotak-kotakkan, dengan beragam label. Ada istilah Guru Penggerak, Guru Konten Kreator, Guru Fasilitator, Guru Komite Pembelajaran, dan lainnya.

Hal itu jelas membuat kastaisasi guru, eksklusivitas, dan menyulut konflik horizontal sesama guru.

P2G juga meminta agar PMM yang dibuat Kemdikbud Ristek tidak diwajibkan untuk diisi atau diikuti secara bertahap oleh guru.

Meskipun sudah ada edaran dari Dirjen GTK Kemdikbud perihal ini, praktiknya di daerah, Dinas Pendidikan dan Pengawas sekolah masih mewajibkan guru mengikuti serangkaian kegiatan melalui PMM untuk mengejar sertifikat, padahal ini mengganggu proses pembelajaran siswa.

"Yang lebih terserap adalah Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah di daerah memeriksa jumlah guru dan sekolah yang tidak mengerjakan PMM. Lalu ditakut-takuti bahwa izin sertifikasi guru tidak akan cair jika guru tidak menuntaskan PMM. Padahal antara PMM dan izin sertifikasi itu tidak ada kaitannya. Ini sangat ironis dengan Merdeka Belajar,” ungkap guru honorer ini.(**)

perhimpunan pendidikan dan guru minta evaluasi kurikulum merdeka belajar, hentikan program guru penggerak                            radar bengkulu.bacakoran.co - dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas) 2024, dewan pengurus nasional perhimpunan pendidikan dan guru (p2g) memberikan sejumlah catatan. catatan tersebut berisi evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional ke depan.
seperti dilansir dari laman disway.id, salah satunya, yaitu meminta evaluasi kurikulum merdeka belajar 26 episode.
p2g mendesak dpr ri dan dpd ri untuk meluncurkan program kurikulum merdeka belajar, yang sudah lahir sebanyak 26 episode sejak nadiem makarim dilantik 2019 lalu.
lakukan evaluasi total terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan era nadiem makarim itu seharusnya juga dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, termasuk organisasi profesi guru.
agar berkelanjutan atau dihentikannya kebijakan itu benar-benar dilakukan secara objektif, berorientasi pada perbaikan, jujur, dan berbasis data.
baca juga:lembaga pendidikan bahasa jerman pertama di bengkulu, dapat sekolah sekaligus mendulang cuan jutaan rupiah
baca juga:belum tahu cara screenshot gambar di laptop? coba 3 cara ini dijamin langung mau praktek
“bagi p2g, setelah hampir lima tahun menjabat, perubahan perbaikan fundamental pendidikan dan guru belum banyak terjadi, meskipun sudah dua puluh enam jilid merdeka belajar itu episodenya,” ujar iman zanatul haeri, kepala bidang advokasi p2g dalam keterangan tertulis jumat, 3 mei 2024.
“contoh hasil pisa kita, sekarang justru skornya makin jeblok, bahkan terendah selama sepuluh tahun terakhir,” sambung iman.
dalam catatan p2g, era nadiem makarim sangat gemar memproduksi istilah-istilah yang secara esensial masih sebatas jargon atau slogan belaka untuk kepentingan "branding".
seperti merdeka belajar, kampus merdeka, kurikulum merdeka, platform merdeka mengajar (pmm), penggerak seperti guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, dan awan penggerak.
“p2g menilai baru di era mas nadiemlah, istilah yang sebenarnya jargon ini mengalami surplus produksi sampai-sampai publik tak paham, tak hafal juga,” tuturnya.
iman juga menyimpulkan, apa saja isi dua puluh enam episode merdeka belajar itu. dan apa bedanya guru penggerak dengan guru bukan penggerak.
“zaman mendikbud sebelumnya tidak begini,” imbuhnya.
baca juga:ini dia amalan sederhana nabi muhammad yang bisa bantu kamu masuk surga
baca juga:10 kunci pintu rejeki dan anjuran nabi muhammad saw
p2g juga berharap agar kebijakan seperti "program guru penggerak" (pgp) yang anggarannya fantastis mencapai 3 triliun (2024) dihentikan. alasan pgp bertentangan dengan uu nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. pgp bersifat diskriminatif, eksklusif, tidak berkeadilan, dan tidak mengedepankan prinsip kesetaraan peluang.
karena tidak semua guru berhak mengikuti pelatihan pgp untuk meningkatkan kompetensinya.
padahal menurut uu guru dan dosen pasal 14 ayat (1) huruf d: “guru berhak memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi.” artinya, semua guru tanpa kecuali sangat berhak mendapatkan dan mengikuti pelatihan, tidak hanya guru penggerak seperti sekarang.
di era nadiem juga guru dikotak-kotakkan, dengan beragam label. ada istilah guru penggerak, guru konten kreator, guru fasilitator, guru komite pembelajaran, dan lainnya.
hal itu jelas membuat kastaisasi guru, eksklusivitas, dan menyulut konflik horizontal sesama guru.
baca juga:kpwbi provinsi bengkulu ajak masyarakat untuk tukar koin bersama, simak tata caranya
baca juga:inflasi bengkulu naik pasca lebaran idul fitri 1445 h
p2g juga meminta agar pmm yang dibuat kemdikbud ristek tidak diwajibkan untuk diisi atau diikuti secara bertahap oleh guru.
meskipun sudah ada edaran dari dirjen gtk kemdikbud perihal ini, praktiknya di daerah, dinas pendidikan dan pengawas sekolah masih mewajibkan guru mengikuti serangkaian kegiatan melalui pmm untuk mengejar sertifikat, padahal ini mengganggu proses pembelajaran siswa.
"yang lebih terserap adalah dinas pendidikan dan pengawas sekolah di daerah memeriksa jumlah guru dan sekolah yang tidak mengerjakan pmm. lalu ditakut-takuti bahwa izin sertifikasi guru tidak akan cair jika guru tidak menuntaskan pmm. padahal antara pmm dan izin sertifikasi itu tidak ada kaitannya. ini sangat ironis dengan merdeka belajar,” ungkap guru honorer ini.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, MINGGU 5 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan