Dempo Dorong Pemprov Bengkulu Segera Cairkan Danan Hiba Pilkada

Reporter: windi |

Editor: syariah m |

Jumat , 03 May 2024 - 20:38

Ini Kata Dempo Xler Soal Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Pilpres 2024-windi-

dempo dorong pemprov bengkulu segera cairkan danan hiba pilkada                             
radarbengkulu.bacakoran.co - dengan dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah serentak, ketua komisi 1 dempo xler menekankan pentingnya pencairan dana hibah sebesar 60 persen dari pemerintah provinsi bengkulu untuk memastikan kebutuhan komisi pemilihan umum (kpu) tercukupi dalam melaksanakan pesta demokrasi bagi rakyat bengkulu.
"apabila tahapan pilkada telah dimulai, seharusnya pemerintah provinsi bengkulu segera melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) untuk kpu," ujar dempo xler.
dempo menegaskan bahwa meskipun surat edaran dari kementerian dalam negeri menyebutkan bahwa pencarian dana hibah paling lambat dilakukan lima bulan sebelum pencoblosan, namun jika tahapan pilkada sudah dimulai sebelum batas waktu tersebut, pencairan dana hibah seharusnya dilakukan lebih awal.
baca juga:upacara hardiknas 2024 kemenag benteng lanjutkan merdeka belajar
baca juga:pelepasan siswa kelas ix mtsn 1 kota bengkulu dihadiri kakanwil kemenag, ini pesan diniah
"surat edaran tersebut menetapkan batas waktu paling lambat. namun, jika tahapan pemilu telah dimulai sebelumnya, tidak ada alasan untuk menunda pencairan nphd," tambahnya.
menurut dempo, pencairan dana hibah tersebut merupakan langkah yang penting dalam memastikan kelancaran proses pemilihan dan kebutuhan operasional kpu bengkulu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.
"dana hibah yang tepat waktu akan membantu kpu dalam memastikan segala persiapan dan logistik pemilu tercukupi, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar dan transparan," jelasnya.
selain itu, dempo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah tersebut, agar dapat dipastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditentukan.
"dengan pencairan dana hibah yang tepat waktu dan penggunaan yang transparan, diharapkan proses pemilihan kepala daerah di bengkulu dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan bengkulu," tutup dempo.
baca juga:kemendikbudristek senang pemprov bengkulu mendukung revitalisasi bahasa daerah
baca juga:17.357 warga di provinsi bengkulu terkena penyakit ispa , terbanyak di kota 
sementara itu ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, rusman sudarsono, mengungkapkan bahwa tahapan pilkada sudah dimulai, dimana saat ini kpu sudah melakukan perekrutan badan adhock. sehingga  pentingnya proses pencairan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang harus dilakukan paling lambat 5 bulan sebelum hari pencoblosan kepala daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh se kementerian dalam negeri.
 
"pencairan dana hibah kpu harus menunggu 60 persen sebagaimana diatur dalam peraturan kemendagri nomor 54, paling lambat 5 bulan sebelum hari pencoblosan kepala daerah. artinya, terakhir dana hibah pilkada dari pemerintah daerah untuk kpu paling lambat tanggal 27 mei 2024 harus masuk ke rekening kpu," jelas rusman.
baca juga:dewan pers bentuk satgas khusus untuk perlindungan jurnalis dalam liputan pilkada
dalam rangka memastikan kelancaran proses pencairan dana hibah, rusman menyatakan bahwa pihaknya kpu provinsi bengkulu telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bengkulu untuk memastikan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan kemendagri.
"proses pencairan dana hibah tidak harus menunggu 5 bulan sebelum pemilihan. contohnya, di kabupaten bengkulu utara sudah mencapai 100 persen pencairan dana hibah pilkada, artinya tidak ada masalah untuk dicairkan sebelum ketentuan kemendagri," tambahnya.
rusman menekankan bahwa saat ini kpu telah memasuki tahapan pelaksanaan pilkada, dengan pihaknya sudah melakukan perekrutan badan adhoc sebagai persiapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
oleh karena itu, pencairan dana hibah sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh kemendagri akan mempermudah proses persiapan dan pelaksanaan pilkada di provinsi bengkulu.
"dalam peraturan kemendagri, batas waktu pencairan dana hibah ditetapkan paling lambat, namun jika sudah masuk tahapan perekrutan badan adhoc, tidak ada masalah untuk melakukan pencairan lebih awal," ujarnya.
sebelumnya, pemerintah provinsi bengkulu telah melakukan penandatanganan naskah penandatanganan hibah daerah (nphd) dengan polda bengkulu untuk pengamanan pilkada sebesar 10 miliar rupiah.
dana hibah untuk kpu provinsi bengkulu sebesar 110 miliar rupiah, sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri yang menetapkan pencairan sebesar 40 persen pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 4 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan