Lebih dari 97 Ribu Keluarga di Bengkulu Berisiko Stunting, Pemerintah Terapkan Langkah Strategis

RADAR BENGKULU - Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 97 ribu keluarga di Provinsi Bengkulu berisiko mengalami stunting. Hal ini berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK-2023) yang melibatkan berbagai tingkat kesejahteraan dan daerah di Bengkulu.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga yang berisiko mengalami stunting.

"Kami fokus pada intervensi terhadap keluarga-keluarga tersebut melalui tiga upaya utama," ujar Zamhari.

Pertama, intervensi dilakukan pada wanita sebelum hamil dengan memberikan tablet tambah darah (TTD) secara mingguan, aktivitas fisik, dan konsumsi makanan bergizi. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dilakukan untuk memastikan gizi dan zat besi tercukupi.

Kemudian, pemberian makanan tambahan protein hewani pada anak usia 6-24 bulan dilakukan untuk mengatasi stunting, yang umumnya meningkat pada usia tersebut akibat kekurangan protein hewani.

Zamhari juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting di Bengkulu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

BACA JUGA:Kanwil Kemenag dan Pemprov Bengkulu Tutup Safari Ramadan di Masjid Fadhlul Azim

BACA JUGA:Resep Es Teler Segar dan Creamy Untuk Buka Puasa

 

Sementara itu, target penurunan stunting di Provinsi Bengkulu untuk tahun 2024 adalah 12,55 persen. Upaya strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, salah satunya melalui pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 bersama stakeholder terkait.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menyatakan bahwa langkah-langkah konkret telah ditetapkan untuk menurunkan angka stunting di Bengkulu. Ini meliputi penentuan target percepatan penurunan stunting, peningkatan dukungan anggaran dan kualitas intervensi layanan, serta peningkatan kinerja kelembagaan TPPS.

"Tugas penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan peran masing-masing," tegas Yuliswani.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka stunting di Provinsi Bengkulu dapat turun signifikan, mencerminkan komitmen bersama untuk kesejahteraan dan masa depan generasi Bengkulu.

BACA JUGA:Polemik Desa, Senator Sarankan Bentuk Tim Khusus