Masih Ada 3 Daerah Belum Realisasikan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pilkada, Tahapan Dimulai April 2024

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Kamis , 28 Mar 2024 - 20:14

pleno KPU Provinsi Bengkulu menerima 5 form keberatan dari saksi dan itu sudah dibacakan kepada peserta dan disaksikan oleh Bawaslu-Windi-

masih ada 3 daerah belum realisasikan dana hibah untuk pelaksanaan pilkada, tahapan dimulai april 2024                            radar bengkulu - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia (ri) bersiap untuk memulai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dengan menggelar launching pada tanggal 30 april mendatang. 
ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono, mengumumkan bahwa acara launching akan dilangsungkan di candi prambanan yogyakarta. dengan dilakukannya launching ini, maka tahapan pilkada resmi dimulai.
"setelah launching secara simbolis maka tahapan pilkada telah dimulai di bulan april ini dilaksanakan perekrutan atau evaluasi badan adhoc," kata rusman, kamis, 28 maret 2024.
rusman sudarsono juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa kabupaten dan kota di provinsi bengkulu yang masih belum merealisasikan dana hibah untuk penyelenggaraan semua tahapan pilkada 2024.
kabupaten seluma, kabupaten kapahiang, dan kabupaten lebong masih termasuk diantara daerah-daerah yang belum mengalokasikan dana tersebut.
baca juga:petani tanjung sakti gagalkan upaya perusakan pondok oleh oknum petugas pt ddp
baca juga:wabup arie safari ramadan di masjid baitul mu'minin selolong
"problem kita di bengkulu ini masih ada 3 daerah yang belum realisasikan dana hibah untuk pelaksanaan pilkada," tutur rusman.
menyikapi hal ini, rusman sudarsono menyayangkan sikap pemerintah daerah, khususnya dari ketiga kabupaten tersebut, karena belum memenuhi kewajiban realisasi dana hibah sebesar 40 persen untuk tahap pertama. 
beliau menegaskan bahwa pilkada serentak merupakan agenda nasional yang wajib diselenggarakan setiap 5 tahun, namun terdapat kesan bahwa pemerintah daerah menganggap penyelenggaraan pilkada sebagai beban ketika harus merealisasikan dana hibah.
"pemerintan daerah seakan tidak mengerti aturan, janji 40 persen tahapan pertama, tapi realisasi 1 persen ada yang 2 persen. jika memang tidak perlu pilkada, laporkan ke presiden atau kemendagri. jangan berbenturan dengan kami penyelenggara," ujar rusman.
baca juga:ramadan, harga daging ayam potong turun
baca juga:ini kesepakatan rakor mall pelayanan publik 
rusman menambahkan bahwa dana hibah dari pemerintah daerah sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan pilkada.
seperti perencanaan, sosialisasi, gaji badan ad hoc, logistik kotak suara, bilik suara, dan lainnya.
beliau menekankan bahwa kesulitan dalam merealisasikan dana hibah tersebut menjadi hambatan dalam memulai tahapan pilkada secara efektif.
rusman juga mengajak pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam hal ini untuk berkomunikasi lebih baik dengan kpu dan bawaslu, serta melaporkan permasalahan yang dihadapi kepada pihak terkait agar dapat dicari solusi yang terbaik.
"bagaimana kami mau mulai tahapan kalau realisasi dana hibah belum kunjung dilakukan," demikian sampai rusman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 29 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan