Benteng Marlborough dan Masjid Jamik Bengkulu akan Direnovasi

 

RADAR BENGKULU - Benteng Marlborough dan Masjid Jamik Bengkulu, dua ikon bersejarah yang menjadi bagian penting dari warisan budaya daerah direncanakan akan menjalani pemugaran dan penataan lebih lanjut pada tahun 2025 mendatang.

Rencana ini disampaikan oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Drs. Khairil Anwar, M.Si, sebagai upaya untuk menjaga dan memperindah kedua bangunan tersebut.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, akan mengambil alih sepenuhnya kegiatan pemugaran Benteng Marlborough.

Hal ini disebabkan oleh tingkat kesulitan dan ketelitian tinggi dalam pemugaran bangunan bersejarah seperti Benteng Marlborough. Namun, Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap akan terlibat dalam proses penataannya.

BACA JUGA:Kabid KIP Dinas Kominfo Kaur Serah Terima Jabatan

BACA JUGA:Anak yang Mengalami Penyakit Cerebral Palsy di Sinar Mulya Dibantu

"Kami akan ikut terlibat dalam penataan lingkungan sekitar Benteng Marlborough, meskipun pemugarannya sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian," ungkap Khairil Anwar.

Sementara itu, terkait dengan Masjid Jamik Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan bertanggung jawab langsung dalam penataan untuk menjadikannya lebih representatif.

Langkah ini diambil dengan memperhatikan detail bangunan bersejarah yang ada, tanpa mengurangi nilai sejarahnya.

"Kami berencana untuk melakukan penataan terhadap Masjid Jamik agar lebih representatif, sambil tetap memperhatikan nilai sejarahnya yang tinggi," jelas Khairil Anwar.

Menurut Khairil, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan dua kepengurusan masjid yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan Masjid Jamik dan Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu. 

Adapun penataan yang akan dilakukan pada Masjid Jamik akan berfokus pada penyediaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah untuk beribadah. Seperti kamar mandi dan tempat wudhu.

BACA JUGA:Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Bebas KKN Serta Peningkatan Pelayanan Publik