Kecil Realisasinya, Target Pendapatan Pajak Galian C Mukomuko Rp 1,3 Miliar

Reporter: Seno |

Editor: Admin |

Rabu , 22 Nov 2023 - 22:58

logo mukomuko--

"Kalau selama ini, kewajiban pembayaran pajak galian C bisa kami hitung dari estimasi pemakaian material proyek pemerintah. Ada juga penekanan terhadap proyek yang menggunakan material dari galian C, syarat pencairan harus lunas pajak galian C. Tapi untuk proyek Pemprov dan Satker pusat, bukti lunas pajak belum jadi syarat pencairan. Ini juga jadi kendala sebenarnya," papar Deftri.

"Sekarang juga sudah mulai perusahaan swasta yang secara sukarela melaporkan estimasi penggunaan material dari galian C pada proyek mereka. Kalau tidak salah bukti lunas pajak MBLB jadi sayat pencairan. Ini sangat membantu. Di luar itu, tentu kita berharap kejujuran pengusaha quari itu sendiri," imbuhnya.

Deftri berharap, pemerintah desa bisa ambil peran aktif untuk mendongkrak realisasi pajak galian C ini. Sebab, dari total pajak yang diterima Pemkab, ada jatah dana bagi hasil (DBH) sebesar 30 persen untuk desa.

"Contohnya begini, desa A ada satu quari yang membayar pajak, katakanlah Rp 100 juta dalam satu tahun. Dari pajak itu, DBH untuk desa Rp 30 juta," terang Kabid P1.

Lebih lanjut dia menjelaskan, besaran pajak yang wajib dibayar oleh pelaku usaha galian C ditentukan dari penjualan material kepada siapa saja. Baik untuk keperluan proyek pemerintah, perusahaan swasta, maupun kebutuhan perorangan.

Kalau pihak pemerintah desa bisa membantu mengawasi dan mendata material yang dijual oleh galian C, maka potensi GBH untuk desa akan semakin besar.

kecil realisasinya, target pendapatan pajak galian c mukomuko rp 1,3 miliar                            radar bengkulu, mukomuko - di kabupaten mukomuko perlu ada ''cctv" alias pengawas langsung pada usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (pmblb) atau lebih dikenal dengan galian c. 
hal itu untuk memastikan berapa material yang terjual. sehingga diketahui pula berapa pajak mblb yang mesti dibayar oleh pelaku usaha galian c ke pemerintah daerah. 
sebab, pajak galian c dihitung dari kubikasi material yang terjual. per 1 kubik pajak yang mesti dibayar sebesar rp 4.000. 
kabid pendapatan i, badan keuangan daerah (bkd) mukomuko, deftri maulana, s.stp kepada media ini mengatakan, usaha galian c menjadi salah satu objek pajak daerah. 
baca juga:5 besar lomba desa wisata tingkat provinsi, ada desa dari mukomuko
tahun 2023 pemkab mukomuko menargetkan pendapatan daerah dari pajak galian c sebesar rp 1,3 miliar. 
sayangnya, realisasi pajak galian c ini, per september 2023 baru mencapai rp 251 juta atau 18,50 persen. 
salah satu kendala rendahnya realisasi pajak galian c, menurut deftri karena pada awal sampai pertengahan tahun banyak quari atau galian c yang belum mendapat perpanjangan izin, sehingga berhenti beroperasi. 
"kalau sekarang kan banyak galian c yang sudah beroperasi. seperti di kecamatan v koto, penarik, dan kecamatan lain. mudah-mudahan akhir tahun realisasi pajak mblb bisa mencapai target," ujar deftri. 
baca juga:pemkab mukomuko bangun 5 unit jembatan di 4 kecamatan
kendati demikian, ia mengakui mengenai pungutan pajak galian c ini masih ada kendala. 
kendala terbesar yaitu pemkab tidak bisa memastikan berapa jumlah material yang dijual oleh pengusaha galian c. hal itu lantaran masih lemahnya pengawasan. 
 
 
 
 
 
"kalau selama ini, kewajiban pembayaran pajak galian c bisa kami hitung dari estimasi pemakaian material proyek pemerintah. ada juga penekanan terhadap proyek yang menggunakan material dari galian c, syarat pencairan harus lunas pajak galian c. tapi untuk proyek pemprov dan satker pusat, bukti lunas pajak belum jadi syarat pencairan. ini juga jadi kendala sebenarnya," papar deftri. 
baca juga:ingat, pengesahan apbdes 2024 jangan seperti tahun sebelumnya
"sekarang juga sudah mulai perusahaan swasta yang secara sukarela melaporkan estimasi penggunaan material dari galian c pada proyek mereka. kalau tidak salah bukti lunas pajak mblb jadi sayat pencairan. ini sangat membantu. di luar itu, tentu kita berharap kejujuran pengusaha quari itu sendiri," imbuhnya. 
deftri berharap, pemerintah desa bisa ambil peran aktif untuk mendongkrak realisasi pajak galian c ini. sebab, dari total pajak yang diterima pemkab, ada jatah dana bagi hasil (dbh) sebesar 30 persen untuk desa. 
"contohnya begini, desa a ada satu quari yang membayar pajak, katakanlah rp 100 juta dalam satu tahun. dari pajak itu, dbh untuk desa rp 30 juta," terang kabid p1. 
baca juga:kadis kominfo mukomuko berikan materi bijak menggunakan medsos di rawa mulya
lebih lanjut dia menjelaskan, besaran pajak yang wajib dibayar oleh pelaku usaha galian c ditentukan dari penjualan material kepada siapa saja. baik untuk keperluan proyek pemerintah, perusahaan swasta, maupun kebutuhan perorangan. 
kalau pihak pemerintah desa bisa membantu mengawasi dan mendata material yang dijual oleh galian c, maka potensi gbh untuk desa akan semakin besar. 
 
 
 
 
 
"intinya, pemkab butuh data pembanding berapa sebenarnya material yang terjual dari setiap quari. kalau ada data itu, kita bisa menekankan ke usaha galian c kalau pajak yang mereka harus bayar, sekian. tinggal total jumlah kubikasi material terjual kali rp 4.000 per kubik," bebernya. 
baca juga:kotoran ternak berserakan di komplek pemkab mukomuko
deftri menambahkan, personel bkd sangat terbatas. sehingga sulit untuk melakukan pengawasan galian c. sebab itulah ia berharap, desa yang lebih aktif melakukan pengawasan.
"kalau pajak mblb ini besar, dbh untuk desa juga besar. dananya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa atau kegiatan desa," ujarnya. 
sebagai contoh, lanjutnya lagi. pada tahun 2021 lalu, realisasi pajak galian c yang beroperasi di wilayah desa talang sepakat, kecamatan v koto sebesar rp 161,7 juta. pemerintah desa setempat menerima dbh sebesar rp 56,6 juta. 
kemudian desa talang arah mendapat dbh pajak galian c sebesar rp 29 juta dari realisasi pajak dari galian c di desa itu sebesar rp 83,1 juta. 
baca juga:rumah warga pekik nyaring hangus terbakar
"dua desa itu paling besar menerima dbh dari pajak galian c. pembagiannya sudah dilaksanakan desember 2022 lalu," terangnya. 
ditambahkannya, untuk realisasi pajak galian c pada tahun 2022 lalu mencapai rp 804.638.504. 
dana itu nanti akan dibagi sebesar 30 persen ke desa-desa yang di wilayahnya terdapat galian c penyumbang pajak. 
pembagian dbh setiap desanya disesuaikan dengan realisasi pajak di desa masing-masing. 
"penyerahan dbh untuk 2022 nanti pada akhir tahun 2023. siklusnya memang begitu," demikian deftri.(sam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 23 NOVEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan