Gelar Ritual Adat di Depan Kantor PN Mukomuko, 3 Petani Ipuh Nyatakan Banding

Reporter: Seno |

Editor: Syariah Muhammadin |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:53

Sejumlah petani Gelar Ritual Adat di Depan Kantor PN Mukomuko-seno/RBI-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagai berikut :

a. Para Tergugat menghalang - halangi proses panen buah sawit milik Penggugat di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat;

b. Para Tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik Penggugat di lahan Hak Guna Usaha Nomor125 milik Penggugat;

c. Tergugat I dan Tergugat III menghalang - halangi kegiatan usaha Penggugat di atas lahan Hak Guna Usaha Nomor 125 milik Penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain;

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dengan putusan Hakim PN Mukomuko itu, sebenarnya tergugat atau 3 petani Tanjung Sakti terhindari dari tuntutan hukum yakni membauar Rp 7,2 miliar yang dimohon PT. DDP. Tuntutan itu terdiri dari ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial, sebagaimana bunyi petitum sebagai berikut:

1. Ganti rugi materiil sebesar Rp 3.770.437.171, (tiga millar tujuls ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) kepada Penggugat yang dihitung dan hasil panen sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023, dan

2 Ganti rugi immmatarial sebesar Rp 3.500.000.000-(tiga millar lima ratus juta Rupiah) akibat hilangnya waktu dan Program Usaha buah sawit milik Penggugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.

Kendati demikian, para tergugat masih belum terima. Harapandi, salah satu petani yang digugat perusahaan perkebunan sawit itu merasakan sakit hati karena hakim menyatakan para petani sebagai maling dan menghalangi aktivitas perusahaan.

"Perlu saya tegaskan bahwa sebelum kami mengelola lahan tersebut, kami sudah datangi kantor region PT. DDP untuk menanyakan legalitas mereka. Waktu itu mereka bilang baru mengantongi izin lokasi. Berdasarkan hal tersebut didukung oleh kondisi lahan yg tidak dirawat dengan baik, kami bersama dengan teman teman mengusahakan (menggarap) lahan tersebut, lalu kami digugat," ujar Harapandi dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada hari Senin 18 Maret 2024.

gelar ritual adat di depan kantor pn mukomuko, 3 petani ipuh nyatakan banding                            rbi, mukomuko - tidak terima dan merasa sakit hati dengan putusan hakim pengadilan negeri (pn) mukomuko kelas iib, 3 petani tanjung sakti diketahui warga ipuh yang digugat oleh pt daria dharma pratama (ddp) menyatakan banding. 
pernyataan banding disampikan ke pn mukomuko pada hari senin 18 maret 2024. tergugat didampingi beberapa orang yakni rekan sesama petani dan tokoh adat. sebelum masuk kantor pn mukomuko, rombongan tergugat yang menyatakan banding menggelar ritual adat suku pekal. 
rombongan tergugat membawa semacam sesajen. terdiri buah-buahan, diantaranya buah pisang. ada juga pernak pernik yang diletakan di dalam satu piring, kemudian dibakar di dalam piring sehingga mengeluarkan asap yang mengepul. 
pernak pernik dan prosesi ritual yang dilakukan oleh rombongan tergugat disebut sebagai ritual pembuka kata, dengan harapan hajatan (pernyataan banding) yang dilakukan berjalan lancar. 
3 orang warga ipuh yang digugat pt. ddp menyebut mereka sebagai petani tanjung sakti kabupaten mukomuko. masing-masing bernama harapandi, ibnu amin dan rasuli.
baca juga:ini rincian formasi cpns dan pppk bengkulu selatan tahun 2024, catat tanggalnya!
baca juga:disnakertrans bengkulu akan buka posko pengaduan pembayaran thr
adapun putusan gugatan yang dikeluarkan pengadilan mukomuko dengan nomor: 6/pdt.g/2023/pn mkm terhadap 3 petani tanjung sakti, harapandi, ibnu amin dan rasuli melalui e-court (electronic justice system) pada 5 maret 2024, yakni;
mengadili :
dalam provisi :
menyatakan gugatan provisi penggugat tidak dapat diterima;
dalam eksepsi:
menolak eksepsi para tergugat;
dalam pokok perkara :
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 
menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat sebagai berikut :
a. para tergugat menghalang - halangi proses panen buah sawit milik penggugat di atas lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat;
b. para tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat di lahan hak guna usaha nomor125 milik penggugat;
c. tergugat i dan tergugat iii menghalang - halangi kegiatan usaha penggugat di atas lahan hak guna usaha nomor 125 milik penggugat dengan menggunakan nama kelompok tani milik pihak lain;
menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah rp1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
dengan putusan hakim pn mukomuko itu, sebenarnya tergugat atau 3 petani tanjung sakti terhindari dari tuntutan hukum yakni membauar rp 7,2 miliar yang dimohon pt. ddp. tuntutan itu terdiri dari ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial, sebagaimana bunyi petitum sebagai berikut:
1. ganti rugi materiil sebesar rp 3.770.437.171, (tiga millar tujuls ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) kepada penggugat yang dihitung dan hasil panen sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023, dan
2 ganti rugi immmatarial sebesar rp 3.500.000.000-(tiga millar lima ratus juta rupiah) akibat hilangnya waktu dan program usaha buah sawit milik penggugat sejak bulan desember 2022 sampai dengan bulan juni 2023.
kendati demikian, para tergugat masih belum terima. harapandi, salah satu petani yang digugat perusahaan perkebunan sawit itu merasakan sakit hati karena hakim menyatakan para petani sebagai maling dan menghalangi aktivitas perusahaan.
baca juga:provinsi bengkulu siap gelar 3 kegiatan kalender event nusantara 2024
baca juga:safari ramadan, pemprov salurkan dana hibah puluhan juta rupiah
"perlu saya tegaskan bahwa sebelum kami mengelola lahan tersebut, kami sudah datangi kantor region pt. ddp untuk menanyakan legalitas mereka. waktu itu mereka bilang baru mengantongi izin lokasi. berdasarkan hal tersebut didukung oleh kondisi lahan yg tidak dirawat dengan baik, kami bersama dengan teman teman mengusahakan (menggarap) lahan tersebut, lalu kami digugat," ujar harapandi dalam keterangan tertulis yang diterima media ini pada hari senin 18 maret 2024.
ia juga mengaku bingung dengan putusan majelis hakim, bahwa pihak penggugat dalam hal ini pt. ddp saja mengakui bahwa lahan divisi 5 dan 7 air pendulang estate (ape) yang saat ini menjadi objek konflik antara petani dengan perusahaan belum mempunyai hgu yang disebutkan pt ddp dalam surat nomor 113/dd ape/iii/2022 tertanggal 9 maret 2022. 
hal ini sejalan dengan alat bukti hgu nomor 125 yang alamatnya tidak berada di wilayah desa serami baru. 
"hasil putusan ini sangat membingungkan bagi kami. ini membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar. kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan," tegas harapandi. 
sementara, pendamping hukum petani, abdullah, sh menyatakan upaya ini adalah cara petani dalam memperjuangkan hak hukumnnya.
“kami senang dengan keberanian petani yang menyatakan banding dan kami juga menyayangkan putusan pengadilan nomor. 6/pdt.g/2023/pn mkm, seharusnya petani menang," singkat abdullah. 
baca juga:guru diminta melek teknologi
baca juga:anggaran terbatas, pengadaan mesin x-ray di bandara fatmawati terhambat 
 
tanggapan pn mukomuko
humas pengadilan negeri mukomuko, esther voniawati sormin, sh menyampaikan tanggapan soal penyataan banding dan pernyataan tergugat di media massa. tanggapannya sebagai berikut:
1. bahwa dalam putusan hakim tidak ada menyebutkan kata maling, sehingga kata maling menurut pn mukomuko melalui humas adalah bersifat penafsiran sepihak dari pihak penyampai dan pembuat keterangan, sebab kata maling tersebut bersifat tendensius. sehingga untuk mencegah adanya kesalahpahaman maka perlu diperhatikan amar putusan majelis hakim secara lengkap ( berikut saya sampaikan amar putusan tersebut secara lengkap)
2. oleh karena amar putusan adalah sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan lain melainkan sebagaimana yang tertulis oleh karenanya melalui humas pn mukomuko menyatakan bahwa kami tidak pernah dalam putusan kami menyatakan petani sebagai maling dalam amar putusan majelis hakim pn mukomuko yang menangani perkara ini.
3. putusan majelis hakim telah dipertimbangkan (yang pertimbangannya secara lengkap pada putusan) dengan prinsip ketidakberpihakan dan sikap profesional majelis hakim.
4. adapun pihak yang keberatan dengan putusan tersebut dan memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, kami pn mukomuko siap membantu administrasi pengajuan upaya hukum tersebut.
5. yang terhadap putusan tersebut, upaya hukum yang tersedia adalah banding ke pengadilan tinggi, sehingga putusan tersebut akan diperiksa, dinilai serta diputuskan oleh pengadilan tinggi.
6. pn mukomuko tetap menghimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban dan situasi kondusif dan kami menjamin hak masyarakat untuk upaya hukumnya kami kerjakan secara profesional sehingga dapat dinilai oleh pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
baca juga:ini lokasi penahanan 7 tersangka dugaan korupsi rsud mukomuko
baca juga:pabrik cpo siap-siap, pemkab mukomuko bakal sewa ahli untuk hitung ulang pajak
 
tanggapan pt. ddp
sementara, pihak manajemen pt. ddp disampikan humas perusahaan, simon menyampaikan, pihak pt. ddp menghormati langkah hukum, yakni banding yang tengah ditempuh para tergugat. 
"tentu itu bagian dari hak mereka, para tergugat. kami menghormati itu," papar simon. 
akan tetapi, ia juga meminta kepada semua pihak, khusunya para tergugat untuk menghormati putusan pengadilan yang telah ada. 
"penting juga bagi semua, ya. kita menghormati putusan pengadilan yang telah ada," singkat simon. (sam)