Laporan Kader PDIP Berlanjut, Bawaslu Mukomuko Sebut Begini Tindak Lanjut yang Bakal Dilakukan

Reporter: Seno |

Editor: Syariah Muhammadin |

Selasa , 05 Mar 2024 - 21:43

Bawaslu Mukomuko--

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Berkas laporan Kader PDI-Perjuangan, Irsyad terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Mukomuko dibawa ke Kota Bengkulu.

Anggota Bawaslu Mukomuko, Rustam Efendi menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari mantan Ketua KPU Mukomuko, Irsyad.

"Semua laporan dari warga negara tentu akan kita tindak lanjuti sesuai peraturan dan hukum yang berlaku," kata Rustam.

"Berkas sedang dibawa ke Bengkulu, karena kami, komisioner Bawaslu semuanya sedang di Bengkulu mengikuti Pleno KPU Provinsi Bengkulu," imbuhnya.

Rustam menuturkan, 3 anggota Bawaslu Mukomuko akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang telah diterima.

Kajian awal itu untuk melihat apakah laporan sudah memenuhi kelengkapan syarat materil maupun syarat formil. Kajian awal juga untuk menentukan unsur-unsur pelanggaran terhadap materi yang dilaporkan.

"Syarat materil dan formil dari laporan itu kita kaji dulu. Lalu, kajian awal juga menentukan arah pelanggaran. Apakah pelanggaran administrasi, pidana, atau TUN (Tata Usaha Negara)," beber Rustam.

Kajian terhadap berkas laporan dari kader PDI-Perjuangan itu akan dikaji di Bengkulu. Pihak Bawaslu Mukomuko juga nanti sekaligus akan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

"Nanti hasil kajian awal akan kami informasikan lagi kepada kawan-kawan wartawan," tutup Rustam.

Sebelumnya, pada hari Senin 4 Maret 2024 lalu, Irsyad, Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko dari PDI-P melayangkan laporan ke Bawaslu Mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Mukomuko mengenai Daftar Pemilih Tetap atau DPT.

Irsyad beranggapan DPT yang digunakan pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu, cacat hukum lantaran tidak memiliki legalitas hukum yang jelas.

Pihak KPU Mukomuko juga menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Ketua KPU Mukomuko, Deny Setiabudi mengatakan pihaknya akan kooperatif menjalani proses gugatan yang berjalan.

laporan kader pdip berlanjut, bawaslu mukomuko sebut begini tindak lanjut yang bakal dilakukan                            radar bengkulu, mukomuko - berkas laporan kader pdi-perjuangan, irsyad terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kpu mukomuko dibawa ke kota bengkulu. 
anggota bawaslu mukomuko, rustam efendi menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari mantan ketua kpu mukomuko, irsyad. 
"semua laporan dari warga negara tentu akan kita tindak lanjuti sesuai peraturan dan hukum yang berlaku," kata rustam. 
"berkas sedang dibawa ke bengkulu, karena kami, komisioner bawaslu semuanya sedang di bengkulu mengikuti pleno kpu provinsi bengkulu," imbuhnya. 
rustam menuturkan, 3 anggota bawaslu mukomuko akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang telah diterima. 
kajian awal itu untuk melihat apakah laporan sudah memenuhi kelengkapan syarat materil maupun syarat formil. kajian awal juga untuk menentukan unsur-unsur pelanggaran terhadap materi yang dilaporkan. 
"syarat materil dan formil dari laporan itu kita kaji dulu. lalu, kajian awal juga menentukan arah pelanggaran. apakah pelanggaran administrasi, pidana, atau tun (tata usaha negara)," beber rustam. 
baca juga:nyaman, membaca buku di perpustakaan daerah
baca juga:kadis satpol-pp mukomuko sampai heran, ada pekerja panti pijat mengaku tidak bisa memijat, jadi kerjanya apa?
kajian terhadap berkas laporan dari kader pdi-perjuangan itu akan dikaji di bengkulu. pihak bawaslu mukomuko juga nanti sekaligus akan konsultasi dengan bawaslu provinsi bengkulu. 
"nanti hasil kajian awal akan kami informasikan lagi kepada kawan-kawan wartawan," tutup rustam. 
sebelumnya, pada hari senin 4 maret 2024 lalu, irsyad, caleg dprd provinsi bengkulu dapil mukomuko dari pdi-p melayangkan laporan ke bawaslu mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan kpu mukomuko mengenai daftar pemilih tetap atau dpt. 
irsyad beranggapan dpt yang digunakan pada pemungutan suara 14 februari 2024 lalu, cacat hukum lantaran tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. 
pihak kpu mukomuko juga menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. ketua kpu mukomuko, deny setiabudi mengatakan pihaknya akan kooperatif menjalani proses gugatan yang berjalan.

Tag

Share