5 Komisioner KPU Benteng akan Dilaporkan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran dalam Pemilu

Reporter: windi junius |

Editor: syariah muhammadin |

Rabu , 28 Feb 2024 - 20:29

Dugaan pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengemuka ketika rombongan Penasihat Hukum (PH) dari Partai Persatuan Pembangunan-ist-

"Karena dari serangkaian bukti yang berhasil kita kumpulkan, ada dugaan praktik-praktik pelanggaran kode etik pada Dapil 3 Benteng, pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," jelas Dian.

Dian menjelaskan bahwa dalam laporan yang akan disampaikan, pihaknya akan melibatkan 5 komisioner KPU Benteng dan 15 komisioner PPK Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Benteng, yang meliputi Kecamatan Pagar Jati, Pematang Tiga, dan Bang Haji.

Dari serangkaian bukti yang berhasil dikumpulkan, terdapat dugaan pelanggaran kode etik pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di Dapil 3 Benteng.

"Adapun dugaan penghilangan suara PPP yakni terjadi pada 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Pagar Jati, masing-masing 1 TPS di Pematang Tiga dan Bang Haji," sebut Dian.

Dian juga mengungkapkan bahwa terdapat indikasi sengaja menghilangkan suara PPP di Dapil 3 Benteng, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum komisioner KPU Benteng.

Dugaan penghilangan suara PPP terjadi di 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Pagar Jati, serta di masing-masing 1 TPS di Pematang Tiga dan Bang Haji

Pihak PPP telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan mereka, termasuk rekaman suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diputar selama rapat pleno. Mereka juga tengah melengkapi berkas untuk menyampaikan laporan secara resmi kepada DKPP.

"Disamping itu juga ada bukti lainnya, yang sudah barang tentu bakal kita lampirkan dalam berkas laporan," kata Dian.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto M.Si, membenarkan adanya konsultasi yang dilakukan oleh pihak PPP kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu.

5 komisioner kpu benteng akan dilaporkan ke dkpp atas dugaan pelanggaran dalam pemilu                             radar bengkulu - dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan umum di kabupaten bengkulu tengah (benteng) mengemuka ketika rombongan penasihat hukum (ph) dari partai persatuan pembangunan (ppp) mengumumkan niat mereka untuk melaporkan ketua dan jajaran komisi pemilihan umum (kpu) beserta 15 komisioner panitia pemilihan kecamatan (ppk) kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). 
dilaporkannya pihak kpu dan ppk ini didasarkan pada dugaan tindakan sewenang-wenang dan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan.
menurut kuasa hukum dewan pimpinan cabang (dpc) ppp benteng, dian ozhati, sh, keputusan yang diambil oleh ketua kpu benteng dinilai tidak sesuai prosedur karena memutuskan hasil pleno secara sepihak, tanpa mempertimbangkan keberatan beberapa partai politik, termasuk ppp. 
salah satu keberatan yang disampaikan adalah terkait pembatalan surat suara yang dilakukan oleh kpu benteng. meskipun diminta bukti pembatalan, pihak ppp tidak diberikan oleh kpu benteng.
baca juga:netralitas asn jadi perhatian utama komisi aparatur sipil negara
baca juga:bawaslu teruskan laporan atas pj walikota bengkulu ke kasn, soal netralitas asn
“kpu dengan sikap arogansinya memutuskan secara sepihak, padahal beberapa parpol keberatan, karena ditemukan kejanggalan pada beberpa hal. kami akan laporkan kpu benteng beserta jajarannya ke dkpp,” sampai dian, rabu, 28 februari 2024.
tidak hanya itu, ditemukan pula bahwa amplop segel hasil rekapitulasi tingkat kecamatan telah rusak, yang menjadi sorotan para saksi partai politik sebagai peserta. 
hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya kecurangan yang merugikan perolehan suara yang dibatalkan pada tingkat kpps benteng.
dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh beberapa partai politik, termasuk ppp, kpu benteng selalu mengarahkan untuk mengisi form keberatan mulai dari tingkat kpps, ppk, hingga tingkat provinsi bengkulu. namun, pihak ppp merasa dirugikan secara khusus di kecamatan pagar jati dan merasa bahwa perolehan suaranya telah dicurangi.
"dari koordinasi itu kita bakal segera melayangkan laporan ke dkpp. saat ini kita tengah melengkapi berkas untuk menyampaikan laporan secara resmi," sampai dian.
baca juga:jelang bulan ramadan, bulog datangkan beras 16 ribu ton 
baca juga:tiga tahun kepemimpinan erwin- yayan dimeriahkan pesta rakyat, ada hadiahnya
dian ozhati menegaskan bahwa tindakan kpu benteng yang dianggap arogan dan memutuskan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan keberatan dari beberapa partai politik, merupakan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. sebagai langkah konkret, pihaknya telah berkoordinasi dengan badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu untuk segera melaporkan kasus ini kepada dkpp.
 
 
"karena dari serangkaian bukti yang berhasil kita kumpulkan, ada dugaan praktik-praktik pelanggaran kode etik pada dapil 3 benteng, pada proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) 2024," jelas dian.
 
 
dian menjelaskan bahwa dalam laporan yang akan disampaikan, pihaknya akan melibatkan 5 komisioner kpu benteng dan 15 komisioner ppk daerah pemilihan (dapil) 3 benteng, yang meliputi kecamatan pagar jati, pematang tiga, dan bang haji. 
dari serangkaian bukti yang berhasil dikumpulkan, terdapat dugaan pelanggaran kode etik pada proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024 di dapil 3 benteng.
baca juga:disabilitas, lansia, ibu hamil/menyusui & anak bisa dapat akses baca buku gratis
baca juga:tiga tahun kepemimpinan erwin- yayan dimeriahkan pesta rakyat, ada hadiahnya
"adapun dugaan penghilangan suara ppp yakni terjadi pada 5 tempat pemungutan suara (tps) di kecamatan pagar jati, masing-masing 1 tps di pematang tiga dan bang haji," sebut dian.
dian juga mengungkapkan bahwa terdapat indikasi sengaja menghilangkan suara ppp di dapil 3 benteng, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum komisioner kpu benteng.
dugaan penghilangan suara ppp terjadi di 5 tempat pemungutan suara (tps) di kecamatan pagar jati, serta di masing-masing 1 tps di pematang tiga dan bang haji
pihak ppp telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat laporan mereka, termasuk rekaman suara kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang diputar selama rapat pleno. mereka juga tengah melengkapi berkas untuk menyampaikan laporan secara resmi kepada dkpp.
"disamping itu juga ada bukti lainnya, yang sudah barang tentu bakal kita lampirkan dalam berkas laporan," kata dian.
koordinator divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si, membenarkan adanya konsultasi yang dilakukan oleh pihak ppp kepada bawaslu provinsi bengkulu.
“iya, mereka berkonsultasi kepada pihak bawaslu provinsi bengkulu,” ucap eko.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 29 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan