Berantas Mafia Tanah, Tim GTRA Provinsi Perkuat Akselerasi, Kolaborasi dan Sinkronisasi

RADAR BENGKULU - Reforma Agraria merupakan program strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI, khususnya cita ke-6 tentang pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, yang diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029.

Di Provinsi Bengkulu, program ini menjadi prioritas pembangunan yang selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan, melalui hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan, serta penyelesaian konflik agraria.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Akhir Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (15/12).

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melalui Pj Sekda Herwan Antoni menegaskan GTRA sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah mendukung program prioritas nasional.

Sepanjang 2025, GTRA Bengkulu melakukan pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pengembangan akses reforma agraria, serta pembahasan penyelesaian konflik. Tindak lanjut dilakukan terhadap HGU berakhir PT Perkebunan Mangkurajo di Kabupaten Lebong dan PT Bumi Rafflesia Indah di Bengkulu Tengah, serta potensi TORA dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan review RTRW dan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 untuk redistribusi tanah oleh Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:PT PP Kantongi Rp 502 M Kontrak Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Korem 041/Gamas Peringati Hari Juang TNI AD ke-80, Puluhan Ribu Pohon Siap Ditanam untuk Masa Depan Bengkulu

Rakor mengusung tema Mewujudkan Reforma Agraria Berkelanjutan melalui Akselerasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi Lintas Sektor dan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh seluruh pihak terkait.