Kejati dan Pemprov Bengkulu Sepakat Dorong Keadilan Humanis

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 25 Nov 2025 - 22:02

Kejati dan Pemprov Bengkulu Sepakat Dorong Keadilan Humanis--

RADAR BENGKULU — Upaya menghadirkan hukum yang lebih humanis dan memberikan ruang pemulihan bagi pelaku tindak pidana berintensitas ringan terus digencarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Selasa (25/11/2025), Kejati bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, sebuah konsep pemidanaan baru yang menjadi bagian penting dalam penerapan Restorative Justice (RJ).

Penandatanganan tersebut berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, disaksikan langsung oleh para pejabat tinggi kejaksaan. Hadir Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Dr. Undang Mugopal, SH., MH, yang menjadi narasumber utama dan memberikan pemaparan mendalam mengenai tata kelola pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam KUHP 2023.

Acara ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Bengkulu, para bupati, walikota, serta perwakilan organisasi perangkat daerah.

Momentum tersebut disebut menjadi langkah awal kesiapan Bengkulu dalam menyongsong penerapan KUHP baru yang akan efektif berlaku pada Januari 2026 mendatang.

Dalam pemaparannya, Dr. Undang Mugopal menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan, dimana hakim dapat mengganti hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II bernilai Rp10 juta dengan jenis kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Delik yang dapat dikenakan adalah tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun. Pelaksanaannya akan diawasi jaksa dan dibimbing pembimbing kemasyarakatan,” kata Undang.

Ia menekankan bahwa hukuman ini tidak boleh dikomersialkan dan harus dilakukan maksimal delapan jam per hari, sesuai aturan KUHP 2023.

Menurut Undang, tidak semua perkara dapat otomatis dialihkan ke pidana kerja sosial. Jaksa harus mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum mengajukan rekomendasi kepada hakim—mulai dari usia terdakwa yang sudah lanjut (di atas 75 tahun), terdakwa yang baru pertama kali terjerat hukum, besarnya kerugian korban, hingga kesediaan pelaku mengganti kerugian.

“Ada sekitar 300 bentuk kerja sosial yang bisa diterapkan, mulai dari membersihkan masjid, membersihkan selokan, hingga membantu layanan administrasi seperti pembuatan KK dan KTP. Semua ditentukan berdasarkan kemampuan pelaku,” ujarnya.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, Provinsi Bengkulu telah lebih dulu menerapkan prinsip Restorative Justice dalam berbagai kasus, terlebih di pedesaan dan komunitas kecil.

kejati dan pemprov bengkulu sepakat dorong keadilan humanis                            radar bengkulu — upaya menghadirkan hukum yang lebih humanis dan memberikan ruang pemulihan bagi pelaku tindak pidana berintensitas ringan terus digencarkan kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu. 
selasa (25/11/2025), kejati bersama pemerintah provinsi bengkulu secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, sebuah konsep pemidanaan baru yang menjadi bagian penting dalam penerapan restorative justice (rj).
penandatanganan tersebut berlangsung di balai raya semarak bengkulu, disaksikan langsung oleh para pejabat tinggi kejaksaan. hadir sekretaris jaksa agung muda tindak pidana umum kejaksaan agung ri, dr. undang mugopal, sh., mh, yang menjadi narasumber utama dan memberikan pemaparan mendalam mengenai tata kelola pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam kuhp 2023.
acara ini juga diikuti oleh seluruh kepala kejaksaan negeri se-provinsi bengkulu, para bupati, walikota, serta perwakilan organisasi perangkat daerah. 
momentum tersebut disebut menjadi langkah awal kesiapan bengkulu dalam menyongsong penerapan kuhp baru yang akan efektif berlaku pada januari 2026 mendatang.
baca juga:mencoba karedok, makanan khas sunda yang terbuat dari olahan sayuran 
baca juga:masih ragu, komisi iii dprd provinsi bengkulu akan sidak pengerukan alur pelabuhan pulau baai
dalam pemaparannya, dr. undang mugopal menjelaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan, dimana hakim dapat mengganti hukuman penjara maksimal enam bulan atau denda kategori ii bernilai rp10 juta dengan jenis kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
“delik yang dapat dikenakan adalah tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun. pelaksanaannya akan diawasi jaksa dan dibimbing pembimbing kemasyarakatan,” kata undang.
 ia menekankan bahwa hukuman ini tidak boleh dikomersialkan dan harus dilakukan maksimal delapan jam per hari, sesuai aturan kuhp 2023.
menurut undang, tidak semua perkara dapat otomatis dialihkan ke pidana kerja sosial. jaksa harus mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum mengajukan rekomendasi kepada hakim—mulai dari usia terdakwa yang sudah lanjut (di atas 75 tahun), terdakwa yang baru pertama kali terjerat hukum, besarnya kerugian korban, hingga kesediaan pelaku mengganti kerugian.
“ada sekitar 300 bentuk kerja sosial yang bisa diterapkan, mulai dari membersihkan masjid, membersihkan selokan, hingga membantu layanan administrasi seperti pembuatan kk dan ktp. semua ditentukan berdasarkan kemampuan pelaku,” ujarnya.
gubernur bengkulu helmi hasan menyambut baik kerja sama tersebut. menurutnya, provinsi bengkulu telah lebih dulu menerapkan prinsip restorative justice dalam berbagai kasus, terlebih di pedesaan dan komunitas kecil. 
baca juga:paripurna memanas, sumardi tak ingin surat paw ketua dprd provinsi bengkulu dibacakan
baca juga:ketua dpd sultan b najamudin bawa konflik agraria di bengkulu selatan kepada dua menteri
pidana kerja sosial dinilai menjadi perluasan dari semangat rj, yakni pemulihan, bukan pembalasan.
“ini program yang baik sekali. memberikan ruang keadilan yang lebih manusiawi dan mampu menekan tingginya beban lapas. banyak masyarakat kecil yang tersandung masalah hukum karena persoalan sepele, dan program seperti ini memberi mereka kesempatan memperbaiki keadaan tanpa kehilangan masa depan.” 
helmi menilai bahwa pidana kerja sosial akan membantu pemerintah daerah dalam dua aspek: mengurangi kepadatan lapas sekaligus menambah tenaga untuk pekerjaan sosial yang selama ini sangat dibutuhkan. mulai dari kebersihan lingkungan hingga layanan publik.
kepala kejaksaan tinggi bengkulu, victor antonius saragih sidabutar, menegaskan bahwa perjanjian kerja sama (pks) ini merupakan penegasan kesiapan bengkulu menghadapi transformasi hukum nasional. 
menurutnya, kemampuan daerah memahami dan menerapkan kuhp baru menjadi kunci sukses terciptanya hukum yang lebih berkeadilan.
“awal januari 2026 kuhp baru mulai berlaku dan di dalamnya terdapat aturan mengenai restorative justice. banyak yang bisa ‘diselamatkan’ melalui penerapan ini. kita semua tahu kapasitas lapas sangat terbatas. kalau semuanya sedikit-sedikit dipenjara, lapas penuh dan keadilan humanis yang kita cita-citakan tidak tercapai,” tegas kajati.
victor menjelaskan bahwa pidana kerja sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa kehilangan kesempatan menjaga keluarga atau tetap bekerja. di sisi lain, masyarakat juga mendapat manfaat dari pekerjaan sosial yang dilakukan.
setelah penandatanganan pks, seluruh unsur kejaksaan negeri dan pemerintah daerah menyiapkan mekanisme teknis pelaksanaan. mulai dari pendataan perkara yang memenuhi syarat, daftar lokasi kerja sosial, hingga koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dan instansi terkait.
program ini diproyeksikan akan mulai berjalan bersamaan dengan berlakunya kuhp baru. bengkulu menjadi salah satu provinsi yang disebut siap menerapkan mekanisme ini lebih awal berkat pengalaman dalam program rumah restorative justice yang telah berjalan di berbagai kecamatan.
dengan kerja sama ini, pemerintah provinsi bengkulu dan kejaksaan optimistis dapat menghadirkan wajah hukum yang lebih ramah, lebih adil, dan lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan.