Masih Ragu, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Akan Sidak Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai

RADAR BENGKULU — Progres pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Bengkulu. Meski laporan awal menunjukkan adanya peningkatan kedalaman alur, Komisi III menilai pelaksanaannya masih berjalan lamban dan membutuhkan pengawasan lebih ketat. 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, MBA, yang menegaskan bahwa transparansi dan kecepatan pekerjaan harus menjadi prioritas.

Dalam beberapa bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai menghadapi persoalan klasik: pendangkalan alur yang menghambat mobilitas kapal dan aktivitas bongkar muat. Pengerukan yang telah dimulai sejak tahun lalu disebut mengalami kemajuan, dengan kedalaman alur mencapai 5 hingga 6 meter, berdasarkan informasi manajemen pelabuhan yang disampaikan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta pernyataan Gubernur Bengkulu.

 Namun, di tengah optimisme itu, Suharto meminta data resmi yang lebih rinci. 

“Kami mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Gubernur saat HUT Provinsi Bengkulu, bahwa kondisi alur sudah aman dengan kedalaman 5–6 meter. Tetapi sampai sekarang Komisi III belum menerima laporan tertulis yang dapat kami pelajari secara komprehensif,” ujarnya.

BACA JUGA:Paripurna Memanas, Sumardi Tak Ingin Surat PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Dibacakan

BACA JUGA:JUT Masuk APBD 2026, Pemprov Bengkulu Perkuat Akses Produksi dari Desa ke Pasar

Suharto yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya terpaku pada laporan lisan. Menurutnya, sejumlah indikator di lapangan menunjukkan bahwa tempo pengerjaan belum memenuhi harapan. Apalagi jika dibandingkan dengan urgensi permasalahan pelayaran di Pulau Baai.

Ia juga menyebut telah berdiskusi dengan rekannya di DPR RI, Andre Rosiade, yang menyampaikan keprihatinan serupa terhadap lambannya progres pengerukan. 

“Kami melihat proyek ini berjalan tidak secepat yang seharusnya. Ini pekerjaan vital yang berdampak luas pada lalu lintas logistik, maka fungsi pengawasan harus dijalankan secara tegas dan teliti. Sesuai amanat Presiden, tidak boleh ada kelalaian dalam kegiatan yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD,” tegasnya.

Menurut Suharto, lambatnya pengerjaan tidak hanya menunjukkan kurangnya efisiensi, tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi berantai. Pendangkalan alur telah beberapa kali menghambat distribusi barang, termasuk kebutuhan masyarakat di wilayah terluar seperti Pulau Enggano.

Sebagai langkah konkrit, Komisi III DPRD Bengkulu akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerukan pada awal pekan depan. Sidak ini bertujuan memastikan kondisi lapangan secara langsung tanpa bergantung pada laporan pihak ketiga.

“Tolong dikawal. Minggu depan kami dari Komisi III akan turun bersama jajaran terkait. Kami ingin memastikan pelabuhan tidak main-main. Semua pihak eksternal yang bekerja di lokasi harus memahami bahwa pemerintah hadir mengawasi. DPRD Provinsi Bengkulu berhak mengetahui sejauh mana pengerjaan ini berjalan,” kata Suharto menegaskan.

Ia menyampaikan bahwa sidak bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa proyek strategis ini berjalan maksimal dan tepat sasaran.