Persiapan Awal PPDB 2024/2025 Dimulai, DPRD Bengkulu Minta Keterlibatan Semua Pihak

 

RADAR BENGKULU - Walaupun proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun anggaran 2024/2025 masih berjarak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan permintaan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan instansi terkait untuk memulai persiapan sejak dini guna mengatasi potensi permasalahan yang mungkin timbul.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos,M.Si, menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, persoalan PPDB di wilayah Bengkulu terus menjadi perhatian utama semua pihak, menyisakan sejumlah aspek yang perlu dievaluasi. Untuk mengatasi hal ini, Zainal meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melakukan persiapan dengan matang.

 

"Kita berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah dapat melakukan analisis dan pemetaan terhadap calon siswa yang akan lulus SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA. Data ini penting sebagai dasar dalam proses PPDB," ungkap Zainal.

 

Menurutnya, analisis ini akan memperlihatkan kebutuhan setiap sekolah terhadap jumlah siswa baru dan ruang belajar yang dibutuhkan. Dengan demikian, pada saat pembukaan pendaftaran PPDB, tidak akan terjadi penumpukan calon siswa di satu sekolah saja, melainkan tersebar merata.

 

"Kita harus hindari overload di beberapa sekolah sementara sekolah lain kekurangan murid. Terutama sekolah di daerah pinggiran perlu mendapat perhatian khusus. Pemetaan kebutuhan murid menjadi krusial," tambahnya.

 

Selain itu, Zainal juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem zonasi dalam PPDB, mengingat sistem ini telah menimbulkan sejumlah masalah sebelumnya. Banyak siswa yang tinggal di dekat sekolah yang diinginkan, namun tidak dapat diterima di sekolah tersebut.

 

"Walaupun sistem zonasi sudah ada, kita perlu memastikan perekrutan siswa berdasarkan zonasi dilaksanakan dengan tegas. Kita tidak ingin ada siswa yang tinggal di sekitar sekolah namun tidak bisa masuk karena alasan administratif," jelas Zainal.