Wagub Mian Minta Semua OPD Menyusun dan Segera Menyampaikan Proposal yang Dapat Didorong ke Pusat

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 26 Jul 2025 - 20:31

Wagub Mian saat Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran--

RADAR BENGKULU - Wakil Gubernur Bengkulu, Mian dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat (25/7/2025) menegaskan pentingnya perubahan pola kerja menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

Dalam forum evaluasi yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Bengkulu tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Herwan Antoni serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu. Rapim TEPRA menjadi wadah bagi pemerintah provinsi untuk mengkaji capaian program kerja dan serapan anggaran selama triwulan kedua tahun anggaran 2025.

Di hadapan para kepala dinas, Mian dengan nada tegas menyampaikan bahwa peluang yang terbuka berkat kedekatan Gubernur Helmi Hasan dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk percepatan program-program prioritas.

“Saya minta semua OPD menyusun dan segera menyampaikan proposal program-program yang dapat didorong ke pusat. Jangan sampai kita bekerja linear seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini waktunya kita memperjuangkan anggaran ke pusat lewat koneksi yang sudah dibangun oleh Pak Gubernur,” ujar Mian.

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah program “Bantu Rakyat”, yang digagas oleh Helmi Hasan dan Mian sejak awal masa kepemimpinan mereka. Program ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, akses kesehatan, hingga bantuan sosial.

Mian menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup hanya ditopang oleh semangat pimpinan saja, melainkan harus dilaksanakan secara kolaboratif antar OPD. Ia meminta agar setiap kepala dinas tidak hanya terpaku pada rutinitas birokrasi, tetapi mampu menciptakan terobosan dan inovasi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

“Saya tidak ingin mendengar OPD hanya berkutat pada kegiatan yang itu-itu saja. Harus ada pembaruan, harus ada terobosan. Kita ini bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan formalitas,” tegas Mian.

Sejalan dengan hal itu, Penjabat Sekda Herwan Antoni juga menyampaikan langkah konkrit dari pihak Sekretariat Daerah. Ia menegaskan bahwa akan dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang dinilai tidak memiliki urgensi atau tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

“Kami akan hentikan atau tunda kegiatan yang tidak penting. Anggaran kita terbatas, maka fokus harus diarahkan untuk mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur,” kata Herwan.

Herwan juga meminta seluruh OPD segera menyusun ulang skala prioritas program kerja hingga akhir tahun. Evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap visi-misi pembangunan daerah akan diperketat.

wagub mian minta semua opd menyusun dan segera menyampaikan proposal yang dapat didorong ke pusat                            radar bengkulu - wakil gubernur bengkulu, mian dalam rapat pimpinan (rapim) tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra) triwulan ii pemerintah provinsi bengkulu, jumat (25/7/2025) menegaskan pentingnya perubahan pola kerja menuju pendekatan yang lebih progresif dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
dalam forum evaluasi yang berlangsung di aula kantor gubernur bengkulu tersebut, hadir penjabat sekretaris daerah herwan antoni serta seluruh kepala opd di lingkungan pemprov bengkulu. rapim tepra menjadi wadah bagi pemerintah provinsi untuk mengkaji capaian program kerja dan serapan anggaran selama triwulan kedua tahun anggaran 2025.
di hadapan para kepala dinas, mian dengan nada tegas menyampaikan bahwa peluang yang terbuka berkat kedekatan gubernur helmi hasan dengan sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk percepatan program-program prioritas.
“saya minta semua opd menyusun dan segera menyampaikan proposal program-program yang dapat didorong ke pusat. jangan sampai kita bekerja linear seperti tahun-tahun sebelumnya. ini waktunya kita memperjuangkan anggaran ke pusat lewat koneksi yang sudah dibangun oleh pak gubernur,” ujar mian.
baca juga:penyidikan kasus korupsi tambang bengkulu makin dalam: aset mewah miliaran, emas dan patung emas disita
baca juga:kembalikan popularitas mega mall, walikota senam bersama asn pemkot bengkulu
salah satu program prioritas yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah program “bantu rakyat”, yang digagas oleh helmi hasan dan mian sejak awal masa kepemimpinan mereka. program ini merupakan inisiatif strategis yang bertujuan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik, akses kesehatan, hingga bantuan sosial.
mian menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak cukup hanya ditopang oleh semangat pimpinan saja, melainkan harus dilaksanakan secara kolaboratif antar opd. ia meminta agar setiap kepala dinas tidak hanya terpaku pada rutinitas birokrasi, tetapi mampu menciptakan terobosan dan inovasi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
“saya tidak ingin mendengar opd hanya berkutat pada kegiatan yang itu-itu saja. harus ada pembaruan, harus ada terobosan. kita ini bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan formalitas,” tegas mian.
sejalan dengan hal itu, penjabat sekda herwan antoni juga menyampaikan langkah konkrit dari pihak sekretariat daerah. ia menegaskan bahwa akan dilakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan opd yang dinilai tidak memiliki urgensi atau tidak memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
baca juga:unib dan pemda kaur jalin sinergi untuk majukan daerah
baca juga:kebut kegiatan fisik, satgas tmmd ke-125 kodim 0428/mukomuko terjunkan alat berat
“kami akan hentikan atau tunda kegiatan yang tidak penting. anggaran kita terbatas, maka fokus harus diarahkan untuk mendukung program prioritas gubernur dan wakil gubernur,” kata herwan.
herwan juga meminta seluruh opd segera menyusun ulang skala prioritas program kerja hingga akhir tahun. evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap visi-misi pembangunan daerah akan diperketat.
rapim tepra triwulan ii ini juga memunculkan catatan penting terkait realisasi anggaran sejumlah opd yang masih di bawah target. beberapa opd tercatat baru merealisasikan belanja sekitar 30—40 persen dari pagu anggaran, padahal tahun anggaran sudah memasuki paruh kedua. kondisi ini menurut mian perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah akselerasi, termasuk revisi teknis jika diperlukan.
“kalau perlu dilakukan revisi agar lebih cepat, lakukan. jangan sampai apbd kita mengendap tanpa daya guna. padahal banyak masyarakat kita yang menunggu pelayanan, bantuan, dan pembangunan,” ujarnya.
rapim ini pun diakhiri dengan penegasan komitmen seluruh kepala opd untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan visi besar pemerintah provinsi bengkulu di bawah kepemimpinan helmi-mian, khususnya dalam menjalankan “bantu rakyat” sebagai jantung dari pelayanan publik yang berkeadilan sosial.