Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Lokal akan Dikaji DPR RI

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 30 Jun 2025 - 21:17

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan mengkaji dahulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal -disway.id-Anisha Aprilia --

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji dahulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal.

"Kita akan mengkaji dahulu putusan itu," kata Dasco kepada wartawan, Senin, 30 Juni 2025.

Seperti dikutip dari laman disway.id, meski demikian, Dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi RUU Pemilu. Sebab, keputusan tersebut masih dikaji oleh DPR RI.

"Saya belum bisa jawab. Karena, kita kan belum mengkaji. Kalau sudah kajiannya komprehensif, ya mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab. Ini keputusannya baru kemarin, jadi ya kita belum bisa jawab," imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal.

MK memutuskan pemilihan umum DPRD dan kepala daerah dilakukan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan, setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

Keputusan ini berdasarkan sidang putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

"Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Kamis, 26 Juni 2025.

Di samping itu, lanjut Suhartoyo, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai.

"Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden'," tambah Suhartoyo.

putusan mk soal pemilu nasional dan lokal akan dikaji dpr ri                            radar bengkulu, jakarta --  wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji dahulu putusan mahkamah konstitusi (mk) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal.
"kita akan mengkaji dahulu putusan itu," kata dasco kepada wartawan, senin, 30 juni 2025.
seperti dikutip dari laman disway.id, meski demikian, dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi ruu pemilu. sebab, keputusan tersebut masih dikaji oleh dpr ri.
"saya belum bisa jawab. karena, kita kan belum mengkaji. kalau sudah kajiannya komprehensif, ya mungkin semua pertanyaan kita bisa jawab. ini keputusannya baru kemarin, jadi ya kita belum bisa jawab," imbuhnya.
untuk diketahui, sebelumnya, mahkamah konstitusi (mk) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal.
baca juga:pemerintah putuskan tarif listrik pln triwulan iii tetap
baca juga:kejagung akan periksa pegawai google terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook
mk memutuskan pemilihan umum dprd dan kepala daerah dilakukan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan, setelah pemilu anggota dpr, dpd, dan presiden/wakil presiden.
keputusan ini berdasarkan sidang putusan nomor 135/puu-xxii/2024 terkait uji materiil uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan uu nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi uu.
"menyatakan pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 57," ucap ketua mk suhartoyo membacakan amar putusan, kamis, 26 juni 2025.
di samping  itu, lanjut suhartoyo, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5678) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai.
"pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden'," tambah suhartoyo.
baca juga:nadiem makarim dicekal ke luar negeri, hotman paris: klien saya belum tahu
baca juga:timnas indonesia dikepung 4 raksasa di kualifikasi piala dunia 2026
kemudian, mahkamah juga mempertimbangkan bahwa hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (uu pemilu) sejak putusan mahkamah konstitusi nomor 55/puu-xvii/2019 yang diucapkan tanggal 26 februari 2020.
lalu, secara faktual pula, pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terterhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum.
“dengan pendirian tersebut, penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” tegas saldi isra.
pertimbangan mk beri jeda 2 tahun untuk pemilu lokal:
1. menenggelamkan masalah pembangunan daerah
dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden serta anggota legislatif yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menyebabkan masalah pembangunan daerah menjadi tenggelam.
padahal, menurut mahkamah, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota dpr, anggota dpd, dan presiden/wakil presiden.
2. pelemahan pelembagaan parpol
tak hanya itu, mahkamah juga mempertimbangkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, anggota dpd, presiden/wakil presiden, dan anggota dprd yang berada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan kepala daerah, juga berimplikasi pada partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilihan umum.
sementara itu, wakil ketua mk, saldi isra mengatakan bahwa pemisahan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
akibatnya, lanjut hakim konstitusi arief hidayat, partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik.
selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden.
dengan demikian, agenda yang berdekatan tersebut juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.
“akibatnya, perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilihan umum membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis. sejumlah bentangan empirik tersebut di atas menunjukkan partai politik terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi kepentingan elektoral,” terang arief.
3. pemilih jenuh
dari sisi pemilih, mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, anggota dpd, presiden/wakil presiden, dan anggota dprd yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum.
bahkan, lanjut wakil ketua mk saldi isra, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota dpr, anggota dpd, presiden/wakil presiden, dan anggota dprd yang menggunakan model 5 (lima) kotak.
“fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum,” ujar saldi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 1 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan