Batalkan PP No 26, MA Larang Ekspor Pasir Laut

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 26 Jun 2025 - 22:33

lustrasi aktivitas pengangkutan pasir laut.-mongabay---

Ekspor pasir laut dipayungi lewat PP 26/2023 yang disusul Permendag 20/2024.

Langkah ini menuai kontroversi karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan industri ketimbang kelestarian lingkungan. Alhasil, putusan Mahkamah Agung disambut positif oleh banyak kalangan, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia menyampaikan dukungannya melalui akun X (dulu Twitter):

“Semoga lautan dan pasir kita akan tetap terjaga.” kata @susipudjiastuti

Putusan MA ini menjadi preseden penting dalam pengawasan publik atas kebijakan yang berdampak pada sumber daya alam.

Pemerintah diminta meninjau ulang seluruh kebijakan eksploitasi laut agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga adil secara ekologis.

Fakta Penting Seputar Larangan Ekspor Pasir Laut

PP 26/2023 kini batal demi hukum setelah dikalahkan di Mahkamah Agung.

Ekspor pasir laut terakhir dilarang selama lebih dari 20 tahun, sebelum kembali dibuka pada 2024.

Sebanyak 66 perusahaan sudah mengantre izin sebelum larangan kembali diberlakukan. MA menilai ekspor pasir laut berpotensi mengancam lingkungan dan melanggar hukum.

Pasal 56 UU Kelautan jadi landasan kuat dalam putusan ini.(*)

batalkan pp no 26, ma larang ekspor pasir laut                            radar bengkulu, jakarta -- keputusan mahkamah agung (ma) soal ekspor pasir laut menjadi perhatian khalayak.
seperti dikutip dari laman disway.id, melalui putusannya, rabu 25 juni 2025, ma resmi membatalkan peraturan pemerintah (pp) nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.
dengan putusan ini, otomatis melarang ekspor pasir laut yang sebelumnya kembali dibuka oleh pemerintahan presiden jokowi.
dalam putusannya, ma menyatakan pp tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. yaitu pasal 56 undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, serta uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
putusan ma merupakan jawaban atas permohonan uji materiil yang diajukan oleh dr. muhammad taufiq, s.h., m.h. pemohon menilai bahwa kebijakan ekspor pasir laut telah mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan membahayakan ekosistem laut indonesia.
baca juga:jadi perhatian, timnas indonesia bikin dunia merinding
baca juga:kemlu pulangkan wni dari iran secara bertahap
“ini adalah kemenangan rakyat. kebijakan ekspor pasir laut tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan berpotensi merusak lingkungan laut yang sangat rentan,” tegas taufiq.
ma menegaskan, pengelolaan sedimentasi laut tidak boleh dijadikan dalih untuk mengeksploitasi pasir laut secara komersial, apalagi untuk kepentingan ekspor tanpa memperhatikan dampak ekologis.
dengan adanya putusan ini, tentu bakal membuat puluhan perusahaan tambang pasir laut kelimpungan. pasalnya, usai keran ekspor dibuka kembali lewat permendag no. 20 tahun 2024, tercatat 66 perusahaan sudah mendaftar untuk menambang dan mengekspor pasir laut ke luar negeri.
namun kini, dengan putusan ma tersebut, seluruh aktivitas ekspor pasir laut otomatis terhenti. “banyak yang rebutan izin ekspor pasir laut karena cuannya luar biasa,” ungkap pakar hukum tata negara refly harun di kanal youtube miliknya, rabu 25 juni 2025.
jokowi buka, ma tutup
ekspor pasir laut sempat dilarang sejak era presiden megawati soekarnoputri melalui keppres nomor 33 tahun 2002.
larangan itu demi mencegah abrasi dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. larangan ini dilanjutkan di masa presiden susilo bambang yudhoyono. namun, di penghujung pemerintahan presiden jokowi, kran ekspor pasir laut kembali dibuka.
ekspor pasir laut dipayungi lewat pp 26/2023 yang disusul permendag 20/2024.
langkah ini menuai kontroversi karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan industri ketimbang kelestarian lingkungan. alhasil, putusan mahkamah agung disambut positif oleh banyak kalangan, termasuk mantan menteri kelautan dan perikanan susi pudjiastuti.
baca juga:mk putuskan pemilu serentak 5 kotak dihapus mulai 2029
baca juga:kuasa hukum tersangka kasus pad mega mall & ptm buka suara: dimana letak korupsinya?
ia menyampaikan dukungannya melalui akun x (dulu twitter):
“semoga lautan dan pasir kita akan tetap terjaga.” kata @susipudjiastuti
putusan ma ini menjadi preseden penting dalam pengawasan publik atas kebijakan yang berdampak pada sumber daya alam.
pemerintah diminta meninjau ulang seluruh kebijakan eksploitasi laut agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga adil secara ekologis.
fakta penting seputar larangan ekspor pasir laut
pp 26/2023 kini batal demi hukum setelah dikalahkan di mahkamah agung.
ekspor pasir laut terakhir dilarang selama lebih dari 20 tahun, sebelum kembali dibuka pada 2024.
sebanyak 66 perusahaan sudah mengantre izin sebelum larangan kembali diberlakukan. ma menilai ekspor pasir laut berpotensi mengancam lingkungan dan melanggar hukum.
pasal 56 uu kelautan jadi landasan kuat dalam putusan ini.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 27 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan