Bupati Mian Siap Pertahankan WTP ke 7 Kalinya Atas LKPD 2023

Reporter: Berlian |

Editor: Azmaliar Zaros |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:25

Bupati Mian Siap Pertahankan WTP ke 7 Kalinya Atas LKPD 2023--

RADAR BENGKULU, ARGA MAKMUR – Laporan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 terdiri dari lima kategori area intervensi memberikan skor terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten yakni Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Capaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Hasil evaluasi tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi yang terbaik menempati posisi pertama se-Provinsi Bengkulu. Yaitu untuk kriteria Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023, Survei Penilaian Integritas, dan LHKPN.

Untuk hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Bengkulu Utara telah menyelesaikan seluruh tindaklanjut rekomendasi sebanyak 91,39 persen.

Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan tidak ada pembiaran dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah.

Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 sebesar 74,21. Hasil ini meningkat 1,59 % dari tahun 2022. Hasil ini menunjukan meningkatnya kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara.

Tingkat Kepatuhan LHKPN 100 persen ditahun 2023, yang pelaporannya melalui Aplikasi e LHKPN KPK, LHKPN merupakan menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.

Sementara itu, capaian kapabilitas aparat pengawasan intern Pemerintah Pemkab Bengkulu Utara naik level dari level 2 menjadi level 3.

bupati mian siap pertahankan wtp ke 7 kalinya atas lkpd 2023                            radar bengkulu, arga makmur – laporan capaian kinerja inspektorat kabupaten bengkulu utara tahun 2023 terdiri dari lima kategori area intervensi memberikan skor terhadap kinerja pemerintah kabupaten yakni pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (tlhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) ri, survei penilaian integritas (spi) kpk, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) kpk, capaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dan monitoring center for prevention (mcp) kpk.
hasil evaluasi tersebut, kabupaten bengkulu utara menjadi yang terbaik menempati posisi pertama se-provinsi bengkulu. yaitu untuk kriteria tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk tahun 2023, survei penilaian integritas, dan lhkpn.
untuk hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk sampai dengan tahun 2023 kabupaten bengkulu utara telah menyelesaikan seluruh tindaklanjut rekomendasi sebanyak 91,39 persen.
baca juga:giliran linmas kecamatan pinang raya dibekali pemilu tahun 2024
baca juga:musrenbang rkpd kecamatan batik nau 2025 sukses, ini skala prioritasnya
 
hal ini menunjukan komitmen pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak ada pembiaran dalam penyelesaian rekomendasi dan kerugian daerah.
hasil survei penilaian integritas kabupaten bengkulu utara tahun 2023 sebesar 74,21. hasil ini meningkat 1,59 % dari tahun 2022. hasil ini menunjukan meningkatnya kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi di kabupaten bengkulu utara.
tingkat kepatuhan lhkpn 100 persen ditahun 2023,  yang pelaporannya melalui aplikasi e lhkpn kpk, lhkpn merupakan menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.
asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhindar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.
sementara itu, capaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah pemkab bengkulu utara naik level dari level 2 menjadi level 3.
baca juga:selaraskan program pembangunan, wabup arie buka musrenbangcam arga makmur
baca juga:upaya atasi stunting, program unggulan kodam ii/sriwijaya dapur masuk sekolah
 
ini menunjukan meningkatnya peran inspektorat dalam perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, dan mendeteksi serta mencegah terjadi penyimpangan/froud.
prestasi lainnya adalah hasil pemeringkatan monitoring center for prevention (mcp) kpk ri tahun 2023, mengalami kenaikan 3,43 dari tahun 2022, sehingga pemerintah kabupaten bengkulu utara meraih posisi ke empat se-provinsi bengkulu, dengan nilai indeks 82 persen atau masuk kategori zona hijau/terjaga dari sebelumnya 78.57 persen di tahun 2022.
hal ini menunjukan meningkatnya upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kabupaten bengkulu utara dan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
disampaikan bupati bengkulu utara, ir. h. mian atas nama pemkab bengkulu utara mengucapkan terima kasih kepada direktorat supervisi dan koordinasi kpk ri, direktorat pencegahan kpk ri,  bpk perwakilan provinsi bengkulu dan bpkp ri, atas hasil evaluasi kinerja inspektorat kabupaten bengkulu utara tahun 2023.
“apresiasi juga saya sampaikan atas capaian laporan 100 persen lhkpn. pencapaian ini merupakan bentuk komitmen pemkab bu dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tingkatan organisasi eksekutif, legislatis atas wilayah lapor tahun 2022,” terangnya.
baca juga:ada 2 cara penertiban hewan ternak, 3 opd harus paham
baca juga:giliran linmas kecamatan pinang raya dibekali pemilu tahun 2024
 
bupati mian juga mengatakan, raihan prestasi itu diharapkan terus dipertahankan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari risiko korupsi. oleh karenanya ia berharap dalam bekerja agar jajarannya tetap menjunjung nilai-nilai integritas.
bupati mian juga mengutarakan agar jajaran apip kabupaten bengkulu utara memaknai peningkatan level ini bukan hanya sekadar tingkatan penilaian, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kompetensi, wawasan, integritas, dan independensi.
“sehingga keberadaan apip bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di kabupaten bengkulu utara. melalui beberapa prestasi diatas, pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara yang sudah enam kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas penyajian laporan keuangan pemda, siap mempertahankan wtp tersebut,” tutur bupati mian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 7 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan