13 Perusahaan Sawit Diduga Serobot Hutan Bengkulu, Negara Diminta Tegakkan Hukum

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 18 Jun 2025 - 21:57

13 Perusahaan Sawit Diduga Serobot Hutan Bengkulu, Negara Diminta Tegakkan Hukum--

RADAR BENGKULU – Duka hutan Bengkulu belum juga berakhir. Alih-alih dipulihkan, rimba di Bumi Rafflesia justru terus terkikis oleh gurita bisnis sawit. Terbaru, sebanyak 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbukti melakukan aktivitas ilegal dengan merambah kawasan hutan tanpa izin atau tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Lebih ironis, belum satu pun tindakan hukum nyata yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Fakta ini terkuak dari hasil analisis spasial dan penelusuran lapangan yang dilakukan Genesis Bengkulu, sebuah lembaga advokasi lingkungan. Direktur Genesis, Egi Ade Saputra, menyebut pelanggaran ini bukan lagi insiden biasa, tapi sudah tergolong kejahatan sistematis yang dibiarkan berlarut-larut.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini penjarahan sumber daya negara secara terang-terangan, dan sampai sekarang belum ada satupun perusahaan yang benar-benar diproses hukum. Kita sedang diuji: apakah hukum masih tajam ke atas?” kata Egi saat dikonfirmasi Rabu (18/6/2025).

Menurut Egi, banyak perusahaan sawit justru terkesan sadar bahwa aktivitas mereka melanggar hukum. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan tidak langsung melalui pengajuan revisi kawasan hutan pada 2019 serta permohonan penyelesaian melalui mekanisme Pasal 110 A dan B UU Cipta Kerja.

Dari 13 perusahaan, hanya 8 yang mengajukan penyelesaian administratif, yakni.

PT Agro Nusa Rafflesia. PT Sandabi Indah Lestari. PT Agri Andalas Bengkulu. PT Alno Agro Utama. PT Mitra Puding Mas. PT Mukomuko Agro Sejahtera. PT Surya Andalan Primatama. PT Aqgra Persada.

“Sisa lima perusahaan lainnya bahkan belum menunjukkan iktikad baik. Mereka tidak mengurus apa pun, seolah kawasan hutan bisa dijadikan perkebunan pribadi tanpa sanksi,” tegas Egi.

Lima perusahaan tersebut adalah PT DDP, PT PD PT, PT PSMas, PT LPS, dan PT JS.

Egi menekankan bahwa permohonan administratif bukan berarti perusahaan bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana.

“Permohonan ini hanya mengakui pelanggaran, bukan menghapus kerusakan ekologis yang mereka sebabkan,” jelasnya.

13 perusahaan sawit diduga serobot hutan bengkulu, negara diminta tegakkan hukum                            radar bengkulu – duka hutan bengkulu belum juga berakhir. alih-alih dipulihkan, rimba di bumi rafflesia justru terus terkikis oleh gurita bisnis sawit. terbaru, sebanyak 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit terbukti melakukan aktivitas ilegal dengan merambah kawasan hutan tanpa izin atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh). lebih ironis, belum satu pun tindakan hukum nyata yang dijatuhkan kepada para pelaku.
fakta ini terkuak dari hasil analisis spasial dan penelusuran lapangan yang dilakukan genesis bengkulu, sebuah lembaga advokasi lingkungan. direktur genesis, egi ade saputra, menyebut pelanggaran ini bukan lagi insiden biasa, tapi sudah tergolong kejahatan sistematis yang dibiarkan berlarut-larut.
“ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. ini penjarahan sumber daya negara secara terang-terangan, dan sampai sekarang belum ada satupun perusahaan yang benar-benar diproses hukum. kita sedang diuji: apakah hukum masih tajam ke atas?” kata egi saat dikonfirmasi rabu (18/6/2025).
baca juga:dua bos tambang akui setor rp 2 miliar ke rohidin
baca juga:mendikdasmen paparkan tujuh program prioritas pendidikan di konsolidasi nasional 2025
menurut egi, banyak perusahaan sawit justru terkesan sadar bahwa aktivitas mereka melanggar hukum. hal ini dibuktikan dengan pengakuan tidak langsung melalui pengajuan revisi kawasan hutan pada 2019 serta permohonan penyelesaian melalui mekanisme pasal 110 a dan b uu cipta kerja.
dari 13 perusahaan, hanya 8 yang mengajukan penyelesaian administratif, yakni.
pt agro nusa rafflesia. pt sandabi indah lestari. pt agri andalas bengkulu. pt alno agro utama. pt mitra puding mas. pt mukomuko agro sejahtera. pt surya andalan primatama. pt aqgra persada.
“sisa lima perusahaan lainnya bahkan belum menunjukkan iktikad baik. mereka tidak mengurus apa pun, seolah kawasan hutan bisa dijadikan perkebunan pribadi tanpa sanksi,” tegas egi.
lima perusahaan tersebut adalah pt ddp, pt pd pt, pt psmas, pt lps, dan pt js.
egi menekankan bahwa permohonan administratif bukan berarti perusahaan bisa bebas dari pertanggungjawaban pidana.
baca juga:3 hari berturut-turut pelantikan pppk, tangis haru pecah usai pelantikan yang sakral
baca juga:rakor bersama staf kepresidenan, walikota minta dana 1 t untuk pembangunan jetty di muara sungai bangka hulu
“permohonan ini hanya mengakui pelanggaran, bukan menghapus kerusakan ekologis yang mereka sebabkan,” jelasnya.
lebih lanjut, ia menyebut kerusakan akibat pembukaan hutan untuk sawit bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bencana ekologis seperti banjir dan longsor.
“kita berbicara soal kehancuran jangka panjang yang ditinggalkan pada generasi mendatang. sayangnya, sampai hari ini satgas penanganan kawasan hutan belum menyampaikan pengumuman resmi soal status permohonan dari perusahaan-perusahaan ini. transparansi menjadi barang mahal,” sindir egi.
genesis menilai pemerintah sebenarnya tidak kekurangan dasar hukum untuk menindak para pelaku. tumpukan regulasi mulai dari uu kehutanan no. 41/1999, uu perlindungan lingkungan no. 32/2009, hingga uu pencegahan perusakan hutan no. 18/2013, bahkan kuhp, bisa digunakan.
ditambah lagi, pp no. 24 tahun 2021, pp no. 22 tahun 2021, dan permen lhk no. 8 tahun 2021 sudah jelas membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. namun, hingga kini belum ada tindakan hukum yang konkret.
“sekarang yang dipertanyakan bukan undang-undangnya. yang ditunggu adalah keberanian negara untuk bertindak. jika tidak, maka negara ini sedang mempertontonkan kegagalannya melindungi hutan,” ucap egi.
 egi mengingatkan bahwa kasus ini akan menjadi cermin apakah hukum benar-benar berlaku adil di indonesia. ia berharap satgas pkh dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam, serta segera menyeret korporasi perusak hutan ke meja hijau.
“jika negara gagal menindak, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mulai kehilangan kepercayaan. hutan kita adalah pertahanan terakhir dari bencana. kalau ini dibiarkan, bencana bukan soal jika, tapi soal waktu,” pungkas egi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 19 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan