Pemprov Bengkulu Tunggu Kuota CASN, Fokus pada Selektivitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja

pemprov bengkulu tunggu kuota casn, fokus pada selektivitas dan kebutuhan tenaga kerja   radar bengkulu - pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih menunggu hasil terkait usulan kuota calon aparatur sipil negara (casn) yang telah diajukan.  hingga saat ini, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, menyatakan bahwa usulan tersebut masih bersifat umum dan belum terklasifikasi. "kami masih menunggu jawaban resmi terkait usulan kuota casn. sampai sekarang, usulan masih bersifat umum. belum ada klasifikasinya," kata isnan fajri hari jumat, 2 februari 2024.  baca juga:gaji thl dan honorer pemprov bengkulu segera cair, spm telah diproses baca juga:bps provinsi bengkulu perluas pemantauan inflasi dengan menambah kota pemantau usulan tersebut, tegasnya, sudah dipertimbangkan secara matang. terutama dalam konteks belanja pegawai. terdapat keterbatasan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2024, yang membuat pemprov bengkulu harus mengambil pendekatan selektif dalam merekrut. "kami harus selektif. karena, jumlah pegawai yang bisa direkrut dibatasi oleh anggaran yang sangat terbatas. selektivitas menjadi kunci."  ketua komisi i dprd provinsi bengkulu, dempo xler, s.ip, m.ap, mengingatkan agar usulan formasi casn dipikirkan dengan matang. baca juga:aktifkan pelayanan tol laut, gubernur rohidin dorong potensi ekspor bengkulu ini dimanfaatkan ia menyoroti daya tarik casn yang tinggi, terutama di kalangan pencari kerja di provinsi bengkulu, meskipun pemerintah telah mendorong inisiatif berwirausaha dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). "walaupun kita sudah mendorong untuk berwiraswasta dan mengembangkan umkm, tes pns tetap menjadi incaran orang tua agar anaknya dapat menjadi pegawai dengan label yang baik," ungkap dempo. pemprov bengkulu diimbau untuk melakukan pendataan dan mengusulkan sebanyak mungkin formasi casn, memperhitungkan minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti rekrutmen ini. "karena negara kita masih negara label. orang suka berseragam dan gagal walaupun gajinya kecil. ini adalah peluang bagi pemerintah membuka lowongan pekerjaan."  dempo juga menyoroti pentingnya pemetaan dan pemrosesan kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah daerah. terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.  dalam konteks tenaga teknis, dempo menekankan perlunya selektivitas untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang sesuai. "tenaga teknis harus benar-benar ahli di bidangnya. bukan hanya klaim semata. kita membutuhkan orang dengan keahlian khusus. seperti di bidang it, jaringan, software, dan dunia digital."  selain itu, dempo juga menekankan perlunya keahlian sosial masyarakat pada orang yang bekerja di bidang tertentu. mereka harus dapat membangun sosial kultur budaya rakyat dan memiliki kemampuan mengendalikan isu-isu sosial. terkait usulan pengadaan asn yang jumlahnya mencapai sekitar 500an, dempo mendorong gubernur dan bupati/walikota agar mengusulkan sebanyak mungkin formasi. hal ini diperlukan terutama mengingat masih ada ribuan tenaga harian lepas (thl) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi asn. disisi lain, kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap, menambahkan masing-masing jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan, hasil dari analisis beban kerja (abk) dan analisis jabatan (anjab).  juga disesuai dengan arahan kemenpan rb yang didalamnya meminta agar pemerintah daerah mengatur formasi bagi jabatan dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar (sd). sejumlah usulan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu memang lebih rendah.sebelumnya, ditahun 2023, usulan yang diajukan mencapai 748 orang. terdiri dari 631 tenaga pendidik, 109 tenaga kesehatan dan 8 tenaga teknis atau penyuluh pertanian. baca juga:kunjungi kantor lantas polres mukomuko, siswa sdit nurul ilmi mengenal aturan lalu lintas baca juga:kasat lantas polres mukomuko imbau sepeda listrik tidak digunakan di jalan raya sementara itu, jika merujuk pada data base pegawai non asn di pemprov bengkulu, terverifikasi sebanyak 4.719 pegawai. sementara itu, 678 sudah dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2023. artinya, saat ini jumlah pegawai non asn di lingkungan pemprov bengkulu sekitar 4.041 orang.  hal tersebut berdasarkan analisa dan jawaban kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi saat mengikuti hearing bersama komisi iv dprd provinsi bengkulu beberapa waktu lalu.  kendati demikian, dengan jumlah yang masih tersisa menurut gunawan suryadi kedepan proses pengusulan casn akan kembali diajukan secara bertahap. karena berbeda dari tahun 2023 lalu. 

Tag

• # terverifikasi sebanyak 4.719 pegawai
• # data base pegawai non asn di pemprov bengkulu
• # usulan casn pemprov bengkulu
• # casn provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•