Gubernur Absen Rapat Paripurna, Anggota Dewan Walk Out

RADAR BENGKULU – Rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu mendadak memanas. Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi memilih walk out dari ruang sidang usai Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, tidak hadir dalam agenda penting penyampaian nota penjelasan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Yang hadir justru Wakil Gubernur Mian, Selasa (27/5).

Sidang yang seyogianya menjadi forum akuntabilitas publik itu justru berubah menjadi arena protes. Tak lama setelah rapat dimulai, interupsi silih berganti dilayangkan anggota dewan. Ketidakhadiran Gubernur Helmi dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita ingin mendengar langsung dari Gubernur, bukan diwakilkan. Ini bukan agenda sembarangan. Ini soal pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat!” tegas Susman Hadi, anggota DPRD dari daerah pemilihan Bengkulu Selatan yang langsung meninggalkan ruang sidang.

BACA JUGA:Alat Berat Diturunkan Menata Pantai Panjang, Pedagang yang Masih Bandel akan Ditertibkan

BACA JUGA:KM Althaf Hilang Kontak di Laut Bengkulu–Enggano, Tim SAR Dikerahkan, 8 Nyawa Masih Dicari

Menurut Susman, kekecewaan tidak hanya soal absennya gubernur. Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi anggaran infrastruktur. Ia mengungkapkan, dari total Rp 700 miliar dana hasil efisiensi daerah yang dialokasikan untuk infrastruktur, Kabupaten Bengkulu Selatan hanya menerima Rp 2,2 miliar.

“Itu sangat miris. Bayangkan, dari Rp 620 miliar lebih untuk infrastruktur, daerah kami hanya dapat secuil. Padahal, kami punya jalan provinsi sepanjang 137 kilometer. Tapi 36 kilometer diantaranya belum tersentuh pembangunan,” keluhnya.

Susman menyebut, lima dari enam ruas jalan Provinsi di Bengkulu Selatan dalam kondisi rusak parah. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan alokasi yang dinilai tidak adil.

“Apakah ini berdasar perasaan semata? Mana keadilan anggaran?” sindirnya.

Ia juga mengkritik proses perencanaan anggaran yang dianggap tidak melibatkan DPRD secara maksimal. Padahal, menurutnya, DPRD adalah representasi rakyat yang memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Kalau DPRD dilibatkan, tentu kita bisa menyampaikan langsung keluhan rakyat. Sekarang, fungsi pengawasan dan penganggaran kami seperti tidak dianggap,” katanya lagi dengan nada kecewa.

BACA JUGA:Pertamina Janjikan Krisis BBM di Bengkulu Berakhir dalam Sepekan

BACA JUGA:BPK Beri Opini WTP dengan Catatan, Pengelolaan Keuangan Pemprov Bengkulu Masih Sarat Masalah

Tidak hanya Susman. Anggota DPRD lainnya, Herwan Suberhani, juga angkat bicara. Politikus Gerindra itu menyuarakan isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin meresahkan masyarakat.

“Masyarakat sudah berkali-kali tanya, kapan BBM ini lancar kembali? Tapi pemerintah daerah seperti tutup telinga. Karena itu saya mengajak fraksi kami untuk walk out,” ucap Herwan dengan wajah serius.