TPID BS Siap Dukung Strategi Pengendalian Inflasi Tahun 2025

RADAR BENGKULU, MANNA - Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Rapat Koordinasi secara virtual Dengan Menteri Dalam Negeri, dalam Rangka Pembahasan Langkah  Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi di Daerah Tahun 2025.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal dan stakeholder terkait yang ada di seluruh Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA:Satgas TMMD Ke-124 Kodim 0408/BS Kebut Pengecoran Plat Decker

BACA JUGA:Satgas TMMD Ke-124 Kodim 0408/BS Bersama Warga Kejar finishing RTLH

Rakor tersebut dipimpin oleh Mentri Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Tito Karnavian serta turut menjadi narasumber dari Mentri PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik(BPS), Kementerian Perdagangan,Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan Bulog.

Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan sesuai arahan Staf Ahli Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas dan Satgas serta pihak-pihak terkait agar melaporkan data-data perkembangan inflasi setiap minggunya.

Kepala Bappenas Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Ir Rachmat Pambudy pada paparannya mengatakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 23 Tahun 2017 mengatur tentang tugas dan fungsi Bappenas. Bappenas memiliki tugas utama dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana kerja pembangunan nasional (RKPN), dan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut, Rachmat Pambudy juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (y-o-y) pada triwulan I 2025 adalah 4,87%, sedangkan Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan untuk tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 8%.

Ada beberapa Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu Maluku Utara 34% dan Papua utara sedangkan Papua tengah -25,53%  merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dan Nusa Tenggara Barat (NTB)  -1,47% masih dalam pengawasan karena belum ada kepastian mengenai pertumbuhan ekonominya, lanjut Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

BACA JUGA:Keputusan MK, Kemenangan Bagi Masyarakat Bengkulu Selatan

BACA JUGA:Ini Tujuannya Edukasi Keuangan Kepada Masyarakat dan Pelajar

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS)  Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa  Pudji Ismartini, menyampaikan perkembangan inflasi empat bulan pertama 2025, untuk inflasi (y-o-y) tahun 2025 sebesar 1,56%, lebih rendah dari tahun 2022 akan tetapi lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024.

Kemudian, dikatakan Pudji, ada 5 Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yaitu Papua tengah, Papua, Maluku dan Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur, untuk bahan pokok yang menjadi penyumbang utamanya adalah bawang merah, cabe rawit dan cabe merah.