Gus Ipul dan Nusron Wahid Bahas Percepatan Sertifikasi Lahan untuk Sekolah Rakyat

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (30/4).

Seperti dikutip dari laman kemensos.go.id, pertemuan ini diadakan dalam rangka membantu pemerintah daerah  mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk keperluan pembangunan Sekolah Rakyat. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua kementerian.

Menteri Sosial dalam petermuan ini mengungkapkan adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng salah satunya juga dengan kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.

Dalam pertemuan dengan Menteri ATR/BPN juga dibahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

BACA JUGA:Wali Kota Tatar Lurah dan Camat se-Kota Bengkulu, Dedy: Tolong Saling Menghargai

BACA JUGA:Gara-Gara Isu Ijazah Palsu, Jokowi Laporkan 5 Orang ke Polda Metro Jaya

Mengenai hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program ini.  Ia menegaskan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

"Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan. Bahkan, jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat," jelas Nusron Wahid.

Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.(*)