Pemprov Bengkulu Buka Ruang Dialog Terkait Penolakan Tambang Emas di Kabupaten Seluma

RADAR BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk membuka ruang dialog publik atas penolakan warga terhadap rencana pembukaan tambang emas di Kabupaten Seluma.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup telinga terhadap aspirasi masyarakat dan berjanji untuk mengedepankan pendekatan konservasi dalam pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang menggagas konsep sebagai provinsi konservasi, yang berarti kami berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Helmi Hasan dalam keterangannya, Jumat (19/4/2025).

Penolakan terhadap tambang emas di Seluma mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah warga, aktivis lingkungan, dan kalangan akademisi menyuarakan kekhawatiran atas dampak ekologis dan sosial dari aktivitas pertambangan di kawasan yang dinilai memiliki fungsi ekologis penting itu.

BACA JUGA:Walikota Dedy Wahyudi: Kaderisasi HMI di Bengkulu Berhasil Bentuk Jiwa Kepemimpinan

BACA JUGA:Mengenal Makna Jumat Agung: Mengenang Pengorbanan Yesus Kristus untuk umatnya

Menanggapi hal tersebut, Helmi menegaskan bahwa proyek pertambangan yang dimaksud belum dapat berjalan. Hingga saat ini, perusahaan pemrakarsa belum mengantongi izin operasional secara lengkap.

“Perusahaan itu belum bisa mulai beroperasi karena perizinannya belum tuntas. Maka dari itu, masih ada ruang untuk kita semua berdiskusi dan menyampaikan pendapat,” jelasnya.

Gubernur menambahkan, Pemprov membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga sekitar lokasi tambang, akademisi, penggiat lingkungan, dan pihak lainnya untuk memberikan masukan.

“Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat. Proses pembangunan tidak boleh meninggalkan partisipasi publik. Justru dari pendapat-pendapat itu, kami akan menarik kesimpulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyampaikan sikap resmi ke pemerintah pusat,” katanya.

Helmi menekankan bahwa setiap kebijakan yang akan diambil harus berlandaskan pada aspirasi masyarakat dan tidak boleh menyusahkan rakyat. Ia menyadari bahwa pertambangan sering kali menjadi isu sensitif yang membutuhkan kehati-hatian ekstra.

BACA JUGA:Sadarilah Sejak Awal Apakah Kita Termasuk Ciri - Ciri Ini sebagai Penghuni Surga

BACA JUGA:Stok Aman, Dukcapil Bengkulu Siap Penuhi Kebutuhan e-KTP Warga

“Pemerintah tidak ingin membuat masyarakat menderita akibat kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, partisipasi publik menjadi landasan penting bagi kami dalam mengambil keputusan,” tegasnya.