Dugaan Kecurangan dan PPPK Siluman Tidak Hanya Tahap 1, Mulai dari Umum, Khusus dan Afirmasi

RADAR BENGKULU, SELUMA-  Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM kini tengah serius untuk mengevaluasi banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja yang diduga " Siluman".

Selain dugaan kecurangan, faktor keuangan daerah yang memungkinkan seleksi dan tahapan PPPK periode ini ditunda atau bahkan digagalkan. Menariknya, dorongan sejumlah pihak juga meminta bupati juga mengusut kecurangan dan dugaan PPPK siluman pada tahapan seleksi periode sebelumnya.

" Dugaan banyaknya kecurangan PPPK Siluman itu tidak hanya pada tahap 1 dan 2, namun terjadi sejak periode sebelumnya. Mulai dari PPPK jalur khusus, umum dan afirmasi," sampai salah seorang sumber yang enggan disebutkan identitasnya, Jumat (11/4).

Adanya rencana pemkab untuk menindaklanjuti dugaan PPPK Siluman, tentunya membuat oknum-oknum tak bertanggung jawab menjadi kebakaran jenggot.

BACA JUGA:Soal PPPK Siluman, Bupati Seluma Koordinasi ke BPKP

BACA JUGA:Bupati Seluma Komitmen Hidupkan Mall Pelayanan Publik

Sebelumnya, untuk menindaklanjuti dugaan honorer siluman dan persoalan keuangan dan utang daerah, Bupati Seluma Teddy Rahman SE. MM telah berkonsultasi dan koordonasi ke BPKP Perwakilan Bengkulu.

" Konsultasi dan koordinasi ke BPKP Perwakilan Bengkulu terkait, pertama, validasi data kebenaran pegawai Non-ASN. Kedua, status PPPK yang telah dinyatakan lulus tetapi belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketiga, pengangkatan Non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan per 1 November 2023 hingga 2024. Keempat, permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Seluma. Kelima, temuan indikasi keberadaan PPPK “siluman” yang tidak memiliki dasar pengangkatan yang sah," sampai Bupati.