Vonis 10 Tahun untuk Rohidin Mersyah, Mantan Gubernur Bengkulu Wajib Bayar Rp 39,6 Miliar

Reporter: Windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 27 Aug 2025 - 20:54

Vonis 10 Tahun untuk Rohidin Mersyah, Mantan Gubernur Bengkulu Wajib Bayar Rp 39,6 Miliar--

RADAR BENGKULU – Palu majelis hakim akhirnya diketukkan. Mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, divonis 10 tahun penjara plus denda Rp 700 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Tak berhenti di situ, hakim juga mewajibkan Rohidin membayar uang pengganti Rp 39,67 miliar, termasuk pecahan asing USD 72,7 ribu dan SGD 349 ribu. Jika tak dibayar, aset miliknya akan dilelang. Kalau masih tak mencukupi, kurungan tambahan 3 tahun menanti.

Vonis itu dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bengkulu, Rabu (27/8). Ruang sidang penuh sesak. Publik menahan napas. Nama besar Rohidin yang sempat jadi orang nomor satu di Bengkulu, kini runtuh di depan palu keadilan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersyah dengan penjara 10 tahun dan denda Rp 700 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti pidana 6 bulan kurungan,” tegas Ketua Majelis Hakim Faisol, SH, MH.

Tak cukup itu, majelis hakim juga menambahkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok. Artinya, Rohidin tak bisa maju lagi dalam kontestasi politik, setidaknya dalam waktu dekat.

Salah satu sorotan besar dalam amar putusan adalah kewajiban membayar uang pengganti Rp 39,67 miliar. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dibayar, maka seluruh harta benda Rohidin akan disita dan dilelang negara.

Jika aset tak mencukupi, maka ia harus menjalani tambahan pidana kurungan 3 tahun.

Mekanisme ini diatur jelas dalam UU Tipikor sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.

“Harta terdakwa dapat disita, termasuk aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana,” tegas hakim Faisol.

Kasus yang menjerat Rohidin bermula dari dugaan pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penerimaan gratifikasi terkait kepentingan politik menjelang Pilkada Serentak 2024. Bersama dua orang lain, yakni Isnan Fajri dan Evriansyah alias Anca, Rohidin dijerat Pasal 12 huruf B dan E UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hakim menyatakan ketiganya terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan KPK.

vonis 10 tahun untuk rohidin mersyah, mantan gubernur bengkulu wajib bayar rp 39,6 miliar                            radar bengkulu – palu majelis hakim akhirnya diketukkan. mantan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, divonis 10 tahun penjara plus denda rp 700 juta, subsider 6 bulan kurungan. 
tak berhenti di situ, hakim juga mewajibkan rohidin membayar uang pengganti rp 39,67 miliar, termasuk pecahan asing usd 72,7 ribu dan sgd 349 ribu. jika tak dibayar, aset miliknya akan dilelang. kalau masih tak mencukupi, kurungan tambahan 3 tahun menanti.
vonis itu dibacakan dalam sidang putusan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pn bengkulu, rabu (27/8). ruang sidang penuh sesak. publik menahan napas. nama besar rohidin yang sempat jadi orang nomor satu di bengkulu, kini runtuh di depan palu keadilan.
“menjatuhkan pidana kepada terdakwa rohidin mersyah dengan penjara 10 tahun dan denda rp 700 juta. apabila denda tidak dibayar, diganti pidana 6 bulan kurungan,” tegas ketua majelis hakim faisol, sh, mh.
baca juga:pemeriksaan anggota dpr ri dalam penyidikan kasus korupsi tak perlu izin presiden?
baca juga:penolakan tambang galian c di sungai air dikit kecamatan penarik kian menguat
tak cukup itu, majelis hakim juga menambahkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok. artinya, rohidin tak bisa maju lagi dalam kontestasi politik, setidaknya dalam waktu dekat.
salah satu sorotan besar dalam amar putusan adalah kewajiban membayar uang pengganti rp 39,67 miliar. jika dalam waktu yang ditentukan tidak dibayar, maka seluruh harta benda rohidin akan disita dan dilelang negara.
jika aset tak mencukupi, maka ia harus menjalani tambahan pidana kurungan 3 tahun. 
mekanisme ini diatur jelas dalam uu tipikor sebagai upaya mengembalikan kerugian negara.
“harta terdakwa dapat disita, termasuk aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang didapat dari hasil tindak pidana,” tegas hakim faisol.
kasus yang menjerat rohidin bermula dari dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara (asn) serta penerimaan gratifikasi terkait kepentingan politik menjelang pilkada serentak 2024. bersama dua orang lain, yakni isnan fajri dan evriansyah alias anca, rohidin dijerat pasal 12 huruf b dan e uu 31/1999 jo uu 20/2001 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) kuhp.
baca juga:bengkulu bakal miliki pelabuhan internasional, ini gebrakan nyata nuragiyanti
hakim menyatakan ketiganya terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kpk.
rohidin mersyah: 10 tahun penjara, denda rp 700 juta, uang pengganti rp 39,67 miliar, pencabutan hak pilih. 
isnan fajri: 7 tahun penjara, denda rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. 
evriansyah alias anca: 5 tahun penjara, denda rp 450 juta subsider 3 bulan kurungan.
putusan terhadap rohidin lebih berat dari tuntutan jaksa kpk sebelumnya.
mendengar vonis itu, rohidin terlihat tenang. usai sidang, ia sempat menyampaikan rasa syukur karena proses panjang persidangan sudah selesai.
“saya dalam kondisi sehat dan bisa berpikir jernih menghadapi persoalan ini. saya yakin betul bahwa kebenaran akan membuka jalan,” ucapnya.
meski begitu, ia masih enggan menyebut langkah hukum berikutnya. sama dengan kuasa hukumnya, aan julianda, sh, mh, yang menegaskan pihaknya masih “pikir-pikir” sebelum memutuskan banding. waktu tujuh hari menjadi penentu nasib lanjutan.
berbeda dengan rohidin dan isnan yang menunda keputusan, terdakwa anca langsung menyatakan menerima putusan hakim.
vonis ini menjadi catatan hitam bagi perjalanan politik rohidin mersyah. mantan orang nomor satu di provinsi bengkulu itu sebelumnya cukup dikenal publik dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. namun, bayang-bayang kasus korupsi akhirnya meruntuhkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun.
baca juga:12 tersangka, jaringan korupsi tambang batu bara menggurita di bengkulu
baca juga:penyidikan korupsi di sekwan provinsi bengkulu berlanjut,anggota dpr ri ikut diperiksa 
kpk sejak awal sudah menyoroti praktik gratifikasi yang dilakukan dengan alasan “bantuan politik” menjelang pilkada 2024. uang miliaran rupiah yang dikumpulkan dari asn dan pihak tertentu, diyakini digunakan untuk kepentingan pencalonan.
rohidin mersyah diwawancarai usai persidangan pembacaan putusan menyampaikan, rasa syukurnya karena semua tahapan persidangan sudah selesai.
 "saya tidak menyalahkan siapapun. sekali lagi dalam hidup saya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri," ujar rohidin di hadapan kolega dan wartawan. 
rohidin mengatakan, saat dirinya ditangkap komisi pemberantasan korupsi (kpk), statusnya ketika itu masih sebagai calon gubernur. menurutnya, dalam aturan perundang-undangan, status calon seharusnya dilindungi oleh undang-undang pemilu dan pilkada. 
 "waktu saya ditahan dan diperiksa status saya saat itu sebagai cagub. pada waktu itu ada keputusan bersama, mahkamah agung, kapolri, kejagung dan kpk, bahwa orang yang dalam posisi calon tidak boleh ditangkap, ditahan, apalagi diperiksa, itu aturan uu yang mengatur itu. tapi saya ditahan, ditersangkakan, tujuannya apa agar tidak ada pihak lain lawan politik menunggangi," bebernya.
 ia menambahkan, terbukti ketika ia ditetapkan tersangka, komisi pemilihan umum (kpu) menyebarkan surat status tersangka ke seluruh tempat pemungutan suara (tps). namun, tindakan itu belakangan dinilai menyalahi aturan. 
"sekarang terbukti menunggangi persoalan hukum dan politik. ini terbukti saya dinyatakan tahanan, tersangka waktu itu. di seluruh tps oleh kpu diumumkan status tersangka saya, itu terbukti dkpp memberikan sanksi ke kpu bahwa tindakan itu pelanggaran," tegasnya.
rohidin menegaskan tidak ada sedikit pun niat untuk menuduh pihak manapun terlibat dalam perkaranya. "sedikitpun di hati tidak menuduh siapapun sekali lagi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri," tutur rohidin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 28 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan