Soal PPPK Siluman, Bupati Seluma Koordinasi ke BPKP

RADAR BENGKULU, SELUMA - Persoalan dugaan banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di Seluma menjadi perhatian serius Bupati Seluma, Teddy Rahman SE. MM. Seperti pada Rabu (9/4), Bupati berkonsultasi dan berkoordinasi ke BPKP untuk membahas isu strategi kepegawaian.

Hal  Ini juga menyikapi laporan dan temuan, sejak pertama perekrutan PPPK di Seluma ditemukan banyaknya kejanggalan yang secara tidak langsung juga membebani keuangan daerah.

Konsultasi dan koordinasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, pertemuan ini membahas sejumlah persoalan strategis dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Beberapa Isu-isu yang menjadi fokus dalam konsultasi tersebut yakni Validasi data kebenaran pegawai Non-ASN,Status PPPK yang telah dinyatakan lulus tetapi belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pengangkatan Non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan per 1 November 2023 hingga 2024, Permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Seluma dan ke lima temuan indikasi keberadaan PPPK “siluman” yang tidak memiliki dasar pengangkatan yang sah. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

BACA JUGA:Cegah Praktik Penimbunan, Polres Pantau Kebutuhan Pokok

BACA JUGA:HUT Seluma, Pemkab Gelar Hiburan Rakyat dan Undang Artis Ibu Kota

“Kami berkomitmen penuh untuk menata kepegawaian secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” sampai Bupati Teddy Rahman.

Kegiatan tersebut juga menegaskan upaya Pemerintah Kabupaten Seluma dalam membangun sinergi dengan lembaga pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab publik.