Ancam Demokrasi dan Kebebasan Pers, AJI Tolak Revisi UU TNI

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 26 Mar 2025 - 21:20

Ancam Demokrasi dan Kebebasan Pers, AJI Tolak Revisi UU TNI--

ancam demokrasi dan kebebasan pers, aji tolak revisi uu tni                            radar bengkulu   – aliansi jurnalis independen (aji) indonesia dengan tegas menolak pengesahan revisi undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni) yang disahkan oleh dpr ri pada kamis (20/3). 
menurut aji, revisi ini bukan sekadar perubahan regulasi. tetapi, ini sebuah langkah mundur yang berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers di indonesia.
"disahkannya ruu tni ini merupakan tanda kemunduran demokrasi," ujar ketua umum aji indonesia, nany afrida.
salah satu poin yang menjadi sorotan adalah perluasan kewenangan militer dalam jabatan sipil, yang dianggap menggerus prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan. aji khawatir, revisi ini membuka ruang bagi keterlibatan tni dalam urusan pemerintahan, sesuatu yang seharusnya dijalankan oleh warga sipil.
selain mengkritisi perluasan kewenangan militer, aji juga menyoroti absennya reformasi peradilan militer dalam revisi uu tni ini. kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggota tni masih kerap terjadi, namun para pelakunya hanya diadili di pengadilan militer dengan hukuman ringan.
baca juga:disnakertrans bengkulu sidak bim, pastikan thr dibayar dan perluas kesempatan kerja
baca juga:pemprov bengkulu optimalisasi bpjs kesehatan, libatkan perusahaan dalam skema gotong royong
data aji mencatat, sepanjang 2024, tni menempati posisi kedua sebagai institusi dengan kasus kekerasan terhadap jurnalis terbanyak. bahkan, pada maret 2025, sudah ada satu kasus baru kekerasan yang melibatkan anggota tni.
"seharusnya, jika seorang anggota tni melakukan tindak pidana umum seperti kekerasan terhadap jurnalis, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan sipil, bukan militer," ujar nany.
ia menjelaskan, hukuman di pengadilan sipil bisa lebih berat, memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. berbeda dengan pengadilan militer yang dinilai terlalu ringan dalam menjatuhkan sanksi.
bukan hanya soal peradilan militer, aji juga menganggap revisi uu tni ini sebagai langkah mundur menuju era militerisme dalam politik. keterlibatan tni dalam jabatan sipil dinilai bisa mengembalikan praktik dwi fungsi abri yang terjadi di era orde baru.
"yang lebih mengkhawatirkan, ini menunjukkan watak pemerintahan presiden prabowo yang semakin militeristik." 
baca juga:wagub mian kunjungi warga kurang mampu, usulkan program bedah rumah
baca juga:nasib ribuan honorer di ujung tanduk, pemprov bengkulu masih kaji solusinya
menurutnya, dengan rekam jejak prabowo subianto yang kontroversial dalam isu pelanggaran ham, kehadiran uu ini semakin memperkuat indikasi bahwa pemerintahannya ingin memperkuat peran militer dalam ranah sipil.
revisi uu tni ini tak hanya ditolak oleh aji, tetapi juga oleh masyarakat sipil di berbagai daerah. sejumlah aksi protes terjadi di jakarta, yogyakarta, semarang, manado, purwokerto, bandung, dan kota-kota lainnya.
di media sosial, tagar #tolakruutni menjadi trending, menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak regulasi ini.
yang lebih mengejutkan, dpr ri tampaknya melupakan sejarah kelam dwi fungsi abri di era orde baru. padahal, reformasi yang diperjuangkan sejak 1998 bertujuan untuk mengembalikan tni ke barak dan menjadikannya tentara profesional, bukan alat politik.
"mereka seolah lupa bagaimana kebebasan pers dikekang di era orde baru. media dibredel, jurnalis diintimidasi, bahkan dibunuh," ujar nany, mengingat peristiwa pembredelan majalah tempo, editor, dan detik pada 1994, serta pembunuhan udin, wartawan bernas, yang kritis terhadap seorang bupati berlatar belakang militer.
baca juga:mudik gratis 2025, pemprov bengkulu berangkatkan 150 pemudik penuh haru
baca juga:guru pppk bengkulu temui gubernur, tuntut kepastian sk dan tunjangan
bagi nany, revisi uu tni seharusnya berfokus pada reformasi peradilan militer, bukan memperluas kewenangan militer dalam ranah sipil.
berangkat dari berbagai pertimbangan tersebut, aji indonesia secara tegas menolak pengesahan ruu tni, karena:
mengancam demokrasi dan kebebasan pers dengan menghapus supremasi sipil dalam pemerintahan.
menghambat profesionalisme tni, yang seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan jabatan sipil.
memperlambat reformasi tni, yang seharusnya menuju institusi militer yang lebih modern dan transparan.
aji pun menyerukan kepada masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat ham untuk bersama-sama menolak uu ini, demi mencegah indonesia kembali ke era militerisme dan represi ala orde baru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 27 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan