Penyandang Disabilitas Buka-bukaan Saat Hearing di DPRD Provinsi Bengkulu

RADAR BENGKULU  – Keadilan sosial bagi penyandang disabilitas di Bengkulu masih jauh dari kata ideal. Minimnya fasilitas, keterbatasan akses pendidikan, hingga sulitnya mendapatkan bantuan sosial menjadi potret nyata yang diungkap dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu dan perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Senin (17/3).

Dalam hearing tersebut, berbagai keluhan disampaikan oleh perwakilan PPDI. Mulai dari kurangnya perhatian pemerintah hingga terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Bengkulu.

Penyandang Disabilitas Buka-bukaan Saat Hearing di DPRD Provinsi Bengkulu--

"Saat ini masih banyak persoalan yang harus dihadapi penyandang disabilitas. Mulai dari fasilitas yang minim, bantuan sosial yang tidak merata, hingga sulitnya akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus," ujar Ari, salah seorang perwakilan PPDI.

Ia menambahkan, banyak penyandang disabilitas di Bengkulu yang merasa terpinggirkan akibat kurangnya kebijakan inklusif. Organisasi yang menaungi mereka, seperti PPDI, pun masih menghadapi kendala internal dan keterbatasan dana, sehingga sulit menjembatani kebutuhan anggota dengan pemerintah.

Komitmen DPRD untuk Perubahan

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada penyandang disabilitas.

"Keadilan sosial harus dirasakan oleh semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Ini bukan sekadar wacana, tapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang konkrit," kata Usin.

Ia menyebutkan bahwa DPRD akan mengupayakan penganggaran yang lebih baik ke depan. Penyusunan program yang inklusif akan diawali dengan perencanaan matang serta koordinasi dengan berbagai pihak.

BACA JUGA:Dana Desa Sudah Mengalir, 31 Desa di Bengkulu Masih Berstatus Tertinggal

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Pastikan Stok BBM Aman Jelang Mudik Lebaran 2025

"Tentu semuanya harus diawali dengan perencanaan yang jelas. Kami di DPRD akan mendorong alokasi anggaran yang memadai agar program yang menyentuh penyandang disabilitas benar-benar bisa dijalankan dengan baik," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga akan membantu proses Musyawarah Daerah (Musda) PPDI dan mendorong pembentukan program kerja yang lebih komprehensif. Usin berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat lebih aktif dalam mendampingi organisasi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal pendanaan dan penyediaan fasilitas.

"Kami ingin ada langkah nyata dari Pemda, bukan sekadar janji. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perhatian yang sama. Seperti kelompok masyarakat lainnya," tandasnya.

Disi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dr. Nelly Alesa, mengakui bahwa alokasi dana untuk kelompok ini masih sangat kecil.