Bima Arya: Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Kemungkinan Digelar di Jakarta

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sebanyak 24 daerah harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dengan demikian, akan digelar lagi retreat kepala daerah gelombang kedua untuk daerah yang baru memiliki kepala daerah setelah PSU.

Seperti dikutip dari laman disway.id, retreat ini selayaknya yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di Akademi Militer Magelang beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa retret gelombang kedua akan dilaksanakan usai Lebaran Idul Fitri.

"In shaa Allah akan diselenggarakan setelah Lebaran, khusus untuk daerah-daerah yang kemarin tidak ikut," kata Bima, ditemui di Jakarta, 3 Maret 2025.

Lebih lanjut dikatakan, retreat gelombang kedua ini bukan hanya untuk wilayah yang diharuskan PSU, tetapi juga bagi peserta yang tidak mengikuti retreat gelombang pertama.

BACA JUGA:SPEKTRA Meriah Yogyakarta Tawarkan Cicilan Mulai 0% untuk Produk Elektronik dan Gadget

BACA JUGA:BI Siapkan Uang Kertas Hingga Rp 180 Triliun

"Seperti kemarin teman-teman di Bali, kan, tidak ikut. Kemudian ada yang MK-nya tidak PSU, yang ditolak itu akan duluan. Jadi akan ada dua gelombang lagi," tandasnya.

Ia juga menambah, "Gelombang pertama yang teman-teman di Bali dan termasuk yang kemarin MK-nya tidak dikabulkan."

Adapun gelombang terakhir ini akan menunggu hasil PSU yang dilaksanakan masih dalam 1-2 bulan mendatang. "Jadi kira-kira akan ada dua gelombang dan pelaksanaannya mungkin di Jakarta saja."

Bima mengaku masih belum menemukan tanggal kedua gelombang tersebut. "Ada dua gelombang lagi, yang pertama setelah Lebaran, tidak lama setelah lebaran, mungkin seminggu atau dua minggu setelah lebaran. Sedangkan untuk gelombang terakhir menunggu tuntasnya PSU total. Semuanya nanti di ujung, katanya.

Lantaran skala retreat susulan ini tidak semasif sebelumnya. "Materi tentu ada penyesuaian karena lebih sederhana. Artinya, tidak semasif yang kemarin di Magelang, tetapi tetap tentang Asta Cita dan tentang tupoksi dari kepala daerah. Mungkin lebih sebentar."

Untuk pelaksanaan PSU, pihaknya masih menyisir pembiayaan untuk memastikan kesiapan anggaran dari masing-masing daerah. "Ini masih kita cek dulu, dari daerah-daerah itu mana yang sudah siap, kota/kabupaten ditanggulangi, mana yang harus dibantu provinsi, mana yang harus dibantu oleh Kementerian Keuangan, oleh APBN," paparnya.

BACA JUGA:Anggarannya Tengah Disiapkan, 24 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang